MOJOKERTO – Warga Kabupaten Mojokerto, sudah siapkah kupingnya panas lagi? Setelah mutasi besar-besaran jilid satu—yang melibatkan 16 kepala dinas dan asisten, resmi dilantik di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Rabu (27/8/2025)—kini Pemkab Mojokerto lanjut ke tahap dua, Rabu, (1/10/2025).
Istilahnya, “Pejabat Jilid 2” biar lebih dramatis. Ada tujuh pejabat baru yang resmi dilantik. Seolah-olah kursi-kursi di pemerintahan memang punya jadwal rutin “update firmware”. Jadi bukan cuma HP kita yang harus di-update, ternyata kursi pejabat juga butuh versi terbaru.
Publik di warung kopi jadi curiga, jangan-jangan Gus Bupati ini sebenarnya lagi main gim strategi. Semacam Clash of Bureaucrats, harus geser-geser unit biar pas dengan misi terbaru. Bedanya, kalau di gim, yang digeser itu pasukan berkuda atau pemanah. Kalau di Pemkab Mojokerto? Ya pejabat—yang tadinya ngurus pepohonan, tiba-tiba digeser jadi ngurus rupiah.
#Dari Hijau ke Merah, Dari Arsip ke Politik
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa alias Gus Barra, dalam arahannya mengingatkan: “Kami ingatkan pejabat itu melayani, bukan dilayani, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan pemerintah.”
Pesan yang bagus, tentunya. Tapi kalau kita tarik ke realita, perpindahan jabatan ini kadang terasa seperti eksperimen. Apa jadinya kalau orang yang biasa ngurus “A” tiba-tiba dipaksa pegang “Z”? Mojokerto jadi semacam laboratorium birokrasi: pejabatnya berputar-putar, rakyatnya jadi kelinci percobaan.
Mutasi = Penyegaran atau Politik Balas Budi?
Dalih resminya, mutasi ini disebut sebagai upaya “penyegaran birokrasi”. Klasik. Dari era Orba sampai era Reformasi, kata-kata itu nggak pernah absen. Pertanyaannya, apakah ini murni penyegaran, atau jangan-jangan ada aroma politik balas budi pasca-Pilkada?
“Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Pengisian jabatan tinggi pratama ini telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ”ucapnya.
Kalau dengar begitu, rasanya semua sudah rapi, sesuai prosedur, dan tanpa cacat. Tapi publik tetap punya kecurigaan wajar: kenapa si A bisa geser ke posisi strategis? Kenapa si B tiba-tiba lompat ke jabatan penting?
Di mata rakyat, mutasi pejabat di daerah sering kali lebih mirip rotasi pemain sepak bola lokal, bukan soal skill, tapi soal “siapa dekat dengan pelatih”. Bedanya, kalau di sepak bola penonton bisa teriak dari tribun, di birokrasi rakyat cuma bisa nyinyir di warung kopi.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel#Daftar Pemain Baru di Lapangan
Biar jelas, berikut tujuh nama yang resmi menempati kursi baru:
1. Amat Susilo, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Ardi Sepdianto, dari Kepala Badan Pendapatan Daerah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar).
3. Lutfi Ariyono, dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Pertanian.
4. Nurul Istiqomah, dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.
5. Norman Handhito, dari Kepala Disbudporapar menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Nuryadi, dari Kepala Dinas Pertanian menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda.
7. Tatang Marhaendrata, dari Kepala BKPSDM menjadi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda.
#Rakyat Hanya Bisa Menonton
Yang jelas, mutasi tahap dua ini bikin heboh di lingkaran ASN Mojokerto. Tapi buat rakyat jelata? Ya sederhana saja: yang penting harga beras nggak naik lagi. Urusan siapa yang duduk di kursi pejabat, silakan saja. Wong dari dulu, yang duduk di kursi empuk memang pejabat, bukan rakyat.
Sampai hari ini, belum pernah ada sejarah mutasi pejabat yang langsung bikin warga bisa urus KTP lebih cepat, atau cairkan bantuan tanpa ribet. Yang ada, rakyat tetap antre panjang, sementara pejabat sibuk foto bareng di acara pelantikan.
Bagi rakyat, mutasi jabatan di Pemkab Mojokerto seharusnya punya makna simpel: kursi boleh berputar, tapi kinerja jangan ikut-ikutan muter di tempat. Mutasi pejabat itu wajar, bahkan penting, tapi jangan dianggap revolusi. Pada akhirnya ini cuma rotasi. Kalau pejabat baru bisa kerja lebih cepat, bagus. Kalau tidak? Ya Mojokerto tetap begitu-begitu saja.
Selamat buat para pejabat yang baru dilantik. Semoga betah dengan kursinya, dan jangan gampang goyah kalau nanti ada mutasi jilid tiga, empat, lima, atau bahkan versi remastered.
Karena mutasi bisa terus bergulir, tapi harapan rakyat tetap sama: pelayanan yang nyata, bukan sekadar kursi yang berganti nama.***
