Sekolah Rakyat Jombang: Terminal Dibongkar, Birokrasi Masih Bongkar Kertas

JOMBANG – Di Jombang, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) kini kayak lomba lari estafet. Bedanya, tongkat estafetnya berupa dokumen administrasi, dan kalau telat dikasih ke pelari berikutnya, risikonya bukan cuma disoraki penonton, tapi bisa-bisa program prioritas nasional Presiden Prabowo molor di tengah jalan.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, sampai angkat suara. Katanya, Pemkab Jombang kudu tancap gas dalam proses pembebasan lahan Sekolah Rakyat di kawasan Terminal Tunggorono. “Anggaran sudah ada di APBD, tinggal dieksekusi. Bupati pegang kunci koordinasi. Kalau molor, bisa bahaya,” tegasnya, Rabu (1/10/2025).

Bahaya di sini bukan soal sekolahnya tiba-tiba hilang kayak kursi pas main rebutan bangku, tapi lebih pada ancaman mundurnya target realisasi. Waktu tersisa cuma sekitar tiga bulan, dan bagi birokrasi, tiga bulan itu sering habis cuma buat rapat koordinasi sama tanda tangan berlapis.

#Duit Sudah Siap, Tinggal Nyemplung ke Tanah

Dari dokumen P-APBD 2025, Pemkab Jombang sudah nyiapin duit Rp17,9 miliar. Bukan buat bangun gedung dulu, lho, tapi baru tahap beli lahan tambahan Rp8,8 miliar plus urugan Rp9,1 miliar. Ya, karena sekolahan tanpa lahan itu ibarat masak mi instan tanpa air—nggak bisa jadi.

Kabar baiknya, warga sekitar cukup suportif. Ada 11 orang pemilik 10 bidang tanah yang bilang “oke” untuk melepas lahan, asal ganti rugi sesuai appraisal resmi. Albarian Risto Gunarto, Kabid Linjamsos Dinsos Jombang, mengamini hal ini. “Prinsipnya masyarakat mendukung. Mereka cuma minta kepastian harga ganti rugi yang transparan,” ujarnya.

Artinya, bola sekarang ada di tangan pemerintah daerah. Tinggal BPN yang harus nerbitin penetapan lokasi (penlok). Tapi sebelum itu, Dinsos sudah ngajuin pengukuran ulang tanah ke BPN tanggal 11 September lalu. Jadi, masih nunggu giliran semacam antrean BPJS—kalau nggak telat isi formulir.

#Sekda: Lahan Mau Diperluas Lagi

Sekda Jombang, Agus Purnomo, ikut kasih bocoran. Dari lahan eksisting 5,1 hektare, pemerintah butuh tambahan 1,8 hektare biar sekolah ini bisa berkembang lebih luas. “Sudah masuk P-APBD 2025 dengan Dinsos sebagai penanggung jawab teknis. Anggaran hampir Rp18 miliar disiapkan untuk pembelian lahan hingga pengurugan,” katanya.

Jadi jelas, ini bukan sekadar proyek sekolah. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat dipromosikan sebagai strategi “putus rantai kemiskinan.” Berat, sih, misinya. Dari kampung Tunggorono langsung berusaha nyambung ke narasi besar negara.

#Deadline Birokrasi

Sekolah Rakyat ini memang program prioritas nasional. Jadi kalau molor gara-gara telat tanda tangan atau salah stempel, Jombang bisa jadi contoh buruk. DPRD sih janji bakal terus ngawasi. Tapi ya itu, pengawasan seringkali cuma berhenti di pidato dan sorotan media.

Sisa waktunya tinggal tiga bulan. Pertanyaannya: apakah Pemkab Jombang bisa lari kencang kayak sprint 100 meter, atau malah masih sibuk pemanasan sampai peluit akhir berbunyi? Karena pada akhirnya, warga cuma ingin anak-anak mereka punya sekolah bagus—bukan sekadar jadi korban keterlambatan administrasi.

Masalahnya, sampai awal Oktober ini, Dinas Sosial (Dinsos) Jombang masih berkutat di bab “dokumen FS (feasibility study) dan DPPT (Detail Perencanaan Pengadaan Tanah).” Bahasa gampangnya, ini mirip ngerjain proposal skripsi yang harus ACC dulu sebelum bisa lanjut penelitian.

Kepala Dinsos, Agung Hariadi, bilang FS dan DPPT itu dokumen krusial. “Target kami, minggu ini bisa selesai,” ujarnya, Jumat (3/10/2025). Jadi, sementara eks terminal sudah dibongkar, birokrasi di balik meja masih sibuk bongkar-bongkar kertas.***