Keracunan Massal MBG Jember: Ketika Program Bergizi Berujung Waswas

JEMBER – Ada yang ironis dari program bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember Jawa Timur. Program ini dirancang untuk memberi nutrisi, tapi belakangan malah memberi… rasa takut.

Di Kecamatan Semboro, sejumlah siswa mendadak enggan menyentuh makanan gratis dari pemerintah setelah puluhan teman mereka diduga keracunan.

Katanya, makanan itu bagian dari upaya mulia, menekan angka stunting, menumbuhkan semangat belajar, dan membuat anak-anak tetap fokus meski perut belum diisi bekal dari rumah. Tapi siapa sangka, makan siang yang mestinya penuh protein dan harapan itu malah berubah jadi sumber kecemasan.

“Anak saya nggak mau makan dari program itu lagi,” kata Ningsih seorang ibu warga Semboro dengan nada cemas. “Gratis, tapi kalau bikin sakit, ya percuma.”

Gratis, ternyata, memang tidak selalu berarti tenang.

#Dari Program Gizi ke Drama Katering

Kalau ditarik mundur, ide MBG ini sebenarnya sederhana dan bagus. Pemerintah menyiapkan menu bergizi untuk anak sekolah, bekerja sama dengan penyedia katering lokal. Masalahnya, antara ide bagus dan eksekusi bagus sering kali jaraknya seperti antara niat salat dan bangun kesiangan — sama-sama diniatkan, tapi jarang nyampai.

Hasilnya? Ada katering yang masak untuk belasan sekolah dengan dapur seadanya. Ada juga yang ngangkut makanan pakai motor tanpa pendingin, lewat jalan berlumpur di tengah panas Jember.

Belum lagi pengawasan yang katanya “ketat”, tapi faktanya longgar seperti tutup rantang yang sudah aus.

Ketika nasi bungkus itu akhirnya sampai di meja siswa, sebagian ternyata sudah “berubah aroma”. Bukan aroma lauk, tapi aroma masalah.

#Dari Sayur Segar ke Barang Bukti

Bermula dari peristiwa keracunan massal program MBG di SDN Sidomekar 05, Kecamatan Semboro, Jember. Hari itu, 26 September lalu, 16 siswa mendadak mual, muntah, dan mengeluh sakit perut setelah menyantap menu makan siang yang katanya bergizi.

Dan siapa sangka—biang keroknya bukan ayam goreng, bukan nasi basi, tapi… selada dan timun.

Ya, dua sayur hijau yang biasanya cuma numpang eksis di pinggir piring itu kini naik pangkat jadi tersangka utama. Bahkan beberapa siswa sempat berteriak histeris karena menemukan belatung di dalam makanan mereka.

Momen yang seharusnya jadi jam makan siang bergizi pun berubah jadi sesi trauma kuliner massal.

Kalau ini film detektif, mungkin judulnya pas: “Daun di Balik Mual, Kasus Selada Berdarah Dingin.”

Temuan itu disampaikan langsung oleh dr. Rita Wahyuningsih, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Jember, dalam pertemuan bersama Komnas HAM di Kantor Bupati Jember, Sabtu (4/10/2025).

“Tidak ditemukan laporan demam dan diare yang menonjol, sehingga pola gejala tersebut mengarah pada keracunan akut saluran cerna,” ujar dr. Rita.

Dari total 98 siswa yang makan siang MBG hari itu, 37 siswa mengalami gejala mual, nyeri perut, dan muntah.

Sisanya mungkin masih sibuk menatap nasi kotak dengan rasa curiga mendalam.

#Ironi di Balik Daun Hijau

Ada ironi besar di sini: program yang dirancang untuk mencegah anak kekurangan gizi, justru bikin anak takut makan. Selada dan timun—ikon hidup sehat—malah jadi simbol kekacauan sistem pengawasan pangan.

Sementara itu, para orang tua kini mulai waswas tiap kali sekolah membagikan nasi kotak gratis. Gratisnya tetap, tapi rasa percayanya perlahan hilang. Karena buat sebagian warga Semboro, trauma kadang lebih susah ditelan daripada nasi dingin.

#Komnas HAM Ikut Bicara

Insiden ini akhirnya menarik perhatian Komnas HAM. Dalam pernyataannya, lembaga itu bilang bahwa pemerintah daerah jangan hanya fokus pada distribusi, tapi juga hak atas kesehatan. Karena kalau sampai anak-anak keracunan, berarti ada hak yang dilanggar, hak untuk sehat dan aman.

Setelah urusan dapur selesai diperiksa dan selada resmi dinyatakan tersangka, giliran urusan batin anak-anak SDN 05 Sidomekar yang jadi perhatian.
Menurut Anis Hidayah dari Komnas HAM, langkah berikutnya bukan cuma soal mencuci sayur lebih bersih, tapi juga membersihkan trauma.

“Penilaian psikologi terhadap seluruh siswa perlu dilakukan,” kata Anis. Ia menegaskan, Komnas HAM tidak bisa hanya berpegang pada satu pernyataan atau testimoni.

“Secara ilmiah harus diuji dengan assessment psikologi. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi kami ke depan,” tambahnya.

Bahasanya terdengar akademis, tapi maknanya sederhana, anak-anak ini perlu diajak ngobrol—bukan soal nilai ujian, tapi soal takut makan.

#Anak-Anak Mulai Takut, Sekolah Kebingungan

Efek domino dari kasus ini cepat terasa. Di beberapa sekolah di Semboro, anak-anak menolak jatah makan MBG. Beberapa guru sampai harus membujuk siswa agar tidak takut. Tapi rasa waswas sudah terlanjur menyebar.

Bahkan ada yang memilih membawa bekal sendiri, karena lebih percaya pada tangan ibunya daripada katering program pemerintah.

Ironisnya, para guru kini bukan cuma sibuk mengajar, tapi juga jadi semacam “juru damai” antara nasi kotak dan murid-murid yang trauma.

#Agar Tak Jadi Trauma Nasional

Sekarang, yang paling penting bukan sekadar membenahi katering, tapi memulihkan kepercayaan publik.

Anak-anak harus tahu bahwa makan siang di sekolah bukan lotre antara sehat dan masuk IGD.
Dan pemerintah harus sadar, memberi makan itu bukan cuma soal nasi dan lauk, tapi juga soal tanggung jawab dan rasa aman.

Karena kalau sampai anak sekolah takut makan dari negara, itu artinya bukan cuma perut mereka yang kosong — tapi juga kepercayaan yang sudah lapar terlalu lama.***