Dana Transfer dari Pusat ke Pemkab Mojokerto Dipangkas, Warga Mojokerto: “Ya Sudahlah, Kita Nikmati Saja”

MOJOKERTO – Tahun 2026 sepertinya akan datang dengan dompet yang lebih tipis bagi Pemkab Mojokerto. Pemerintah pusat resmi memangkas dana transfer ke daerah senilai Rp 316 miliar. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, mengakui keputusan ini bakal memengaruhi arah pembangunan daerah, tapi ia berjanji tetap akan menjalankan program-program penting.

“Kita harus pandai-pandai menata ulang prioritas. Tidak semua rencana bisa berjalan sesuai rencana awal,” ujar Al Barra saat memberi keterangan pers, Jumat (10/10/2025). Ia menambahkan, sebagian proyek infrastruktur harus ditunda, tapi sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap berjalan.

Bagi sebagian warga, kabar pemangkasan ini lebih seperti angin lalu. “Ya sudahlah, kita nikmati saja. Yang penting jalanan tetap mulus, listrik nyala, dan air lancar,” komentar seorang pedagang kaki lima di Pasar Mojosari.

#Proyek Tertunda, Prioritas Tetap Jalan

Pemangkasan Rp 316 miliar ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah proyek pembangunan daerah. Misalnya, renovasi gedung perkantoran, pembangunan taman kota, hingga beberapa rencana pelebaran jalan yang sudah diumumkan. Namun, Albarraa menegaskan, pembangunan prioritas—terutama pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial—akan tetap dijalankan.

“Kalau harus memilih, kita fokus dulu ke yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Jalan yang jelek masih bisa dilewati, tapi pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditunda,” ujarnya dengan nada diplomatis.

Pemkab juga menegaskan, setiap proyek yang terdampak akan dievaluasi ulang. Artinya, warga Mojokerto harus siap melihat beberapa proyek yang mereka tunggu-tunggu diparkir sementara, atau bahkan diganti dengan alternatif yang lebih “hemat tapi efektif.”

#Warga Mojokerto Santai-Santai Saja

Reaksi warga Mojokerto terhadap berita pemangkasan ini cukup menarik. Banyak yang tampak santai, bahkan ada yang menanggapinya dengan humor.

“Kalau Rp 316 miliar itu buat saya, mungkin saya sedih. Tapi ini kan buat pemerintah, ya sudahlah. Yang penting listrik nggak mati, air lancar, dan pasar tetap ramai,” ujar Erna seorang pedagang di Pasar Mojosari.

Di sisi lain, beberapa warga mengaku tak terlalu mempermasalahkan jumlah angka di laporan keuangan pemerintah. “Kami lebih peduli sama kenyataan di lapangan. Kalau sekolah tetap buka, obat tetap tersedia, dan jalan masih bisa dilewati, ya sudah lah,” kata seorang guru SD yang enggan disebut namanya.

#Transparansi Jadi Harapan

Meski terlihat santai, warga tetap berharap pemerintah daerah lebih transparan dalam menentukan proyek mana yang harus dipangkas dan mana yang tetap berjalan. “Kami ingin tahu juga, mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Biar nggak bingung aja,” ujar Henik seorang ibu rumah tangga saat sedang berbelanja di Pasar Mojosari.

Al Barra menyebut, evaluasi akan dilakukan secara berkala, dan prioritas pembangunan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan terbaru. Dengan pemangkasan Rp 316 miliar ini, Kabupaten Mojokerto memasuki 2026 dengan tantangan baru, membangun daerah tanpa harus menguras kantong warga terlalu dalam, sambil menjaga agar warganya tetap tersenyum di tengah segala keterbatasan.

Meski jumlahnya terdengar besar, banyak pihak menekankan agar masyarakat tidak terlalu panik. Bagaimanapun, pembangunan tetap harus berjalan, meski dengan strategi yang lebih kreatif dan hemat. Dan bagi warga Mojokerto, hidup memang harus terus berjalan, meski kantong pemerintah sedikit lebih tipis.***