JOMBANG – Seperti tahun-tahun sebelumnya, ruang Paripurna DPRD Jombang kembali ramai. Bukan karena demo buruh atau sidak mendadak, tapi karena satu acara sakral tahunan, pembahasan Rancangan APBD 2026, Kamis, 16 Oktober 2025.
Yang hadir pun komplit — Bupati Warsubi, Wakilnya Salmanudin Yazid, hingga seluruh fraksi yang tampak sangat siap… setidaknya di depan mikrofon.
Semua tampak serius membicarakan angka-angka miliaran rupiah, padahal sebagian besar warga mungkin masih sibuk mikirin harga beras dan bayar sekolah anak. Tapi begitulah APBD — kalau kata DPRD, ini “instrumen strategis untuk kesejahteraan rakyat”. Kalau kata rakyat, ini “dokumen tebal yang entah kapan terasa hasilnya.”
#PDIP Bicara PAD, Bukan Pad Thai
Fraksi PDIP lewat Jawahirul Fuad, mantan Kades yang kini jadi politisi penuh gaya, membuka pidato penuh istilah keuangan, pendapatan asli daerah, rasio kemandirian fiskal, dan semacamnya.
Katanya, “semakin besar PAD, semakin mandiri daerah.” Benar juga — seperti anak kos yang makin dewasa kalau nggak terus minta kiriman dari pusat.
Tapi, kata PDIP, target PAD masih belum maksimal. Banyak potensi yang bisa digali — entah dari pajak, retribusi, atau kreativitas OPD yang katanya “harus punya terobosan”.
Lucunya, di bagian ini Fuad juga bilang “birokrasi butuh kreativitas tanpa selalu mengandalkan anggaran.”
Kalimat yang bisa dibilang bagus, tapi agak aneh — karena bicara soal uang, tapi disuruh jangan tergantung uang. Mirip motivator yang ngajarin hemat, tapi pakai jas mahal.
#PKB dan Astacita: Ketika Delapan Cita Jadi Delapan Tanya
Giliran Fraksi PKB. M. Fauzan tampil dengan gaya tenang tapi menusuk, katanya, arah RAPBD 2026 harus selaras dengan Astacita Pemerintah Pusat.
Astacita — delapan cita-cita nasional — sepertinya kini jadi mantra baru. Tapi Fauzan menanyakan hal penting, “Sudah sejauh mana sinkronisasi antara Astacita dengan RPJMD Jombang?”
Pertanyaan itu kayak guru tanya murid, “PR-nya sudah dikerjakan?” PKB ingin bukti nyata, bukan sekadar “seremonial” atau “administratif.”
Mereka juga menuntut agar program prioritas — mulai dari ekonomi kerakyatan sampai infrastruktur dasar — benar-benar dirasakan warga.
Dalam bahasa warung kopi, “PKB pengin agar APBD jangan cuma jadi power point berwarna, tapi jadi jalan yang nggak berlubang.”
#Demokrat dan PPP: Soal Angka, Rasio, dan Realisme
Masuk Fraksi Demokrat, suara berubah jadi lebih teknokratis. Dian Ayunita membacakan angka-angka yang bikin kepala pusing, …total RAPBD 2026 mencapai Rp 2,49 triliun, dengan PAD Rp 760,7 miliar (30,5%) dan transfer pusat Rp 1,73 triliun (69,5%). Artinya? Jombang masih tergantung banget pada pusat — kayak anak indekos yang belum bisa lepas dari kiriman uang orang tua.
Demokrat juga mengingatkan risiko kalau transfer pusat berkurang. Katanya, PAD harus diperkuat, pajak daerah dikelola lebih transparan, dan belanja dilakukan dengan prinsip “spending better”. Bahasa sederhananya: jangan boros, tapi jangan pelit juga.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Sementara Fraksi PPP menutup dengan gaya “auditor ulung”. Mereka menyoroti angka-angka persis seperti di kalkulator, …total pendapatan Rp 2,49 triliun, PAD Rp 760 miliar, transfer Rp 1,73 triliun.
Tapi yang paling menarik, mereka minta penjelasan rinci dasar asumsi angka itu.
Alias, “ini angka didapat dari mana, Pak?”
Pertanyaan yang kadang bikin pejabat berkeringat lebih dari saat sidang dimulai.
#Setelah Semua Bicara, Rakyat Masih Menunggu
Dari semua pandangan umum itu, satu hal yang bisa disimpulkan, “Semua fraksi sepakat bahwa APBD penting dan harus tepat sasaran.”
Ya, semua sepakat. Sama kayak warung kopi Kebon Rojo, semua sepakat kalau harga kopi naik — meski harga kebutuhan pokok juga ikut menggeliat. Saat DPRD menggelar rapat paripurna, harga beras di Pasar Pon, Pasar Cukir, dan Pasar Ploso masih di kisaran Rp 15.333 per kilo, telur ayam ras Rp 29.333, ayam kampung Rp 46.166, dan cabai merah keriting Rp 48.333 yang belakangan turun jadi Rp 45.666.
Cabai merah besar juga ikut-ikutan turun ke angka Rp 45.666 per kilo, sedangkan tomat — si sahabat sambal sejati — masih aman di Rp 4.000 per kilo.
Tapi ya begitu, meski harga naik-turun kayak grafik ekonomi di presentasi Bappeda, ngopi tetap jalan terus. Bayar listrik tetap, PDAM tetap ngalir (kadang ngalir, kadang galau), jalan berlubang masih hafal bentuknya seperti tahi lalat di pipi, dan BLT yang kabarnya “minggu depan cair” sejak minggu lalu.
Pelanggan tetap warung kopi, “Setiap tahun APBD naik, tapi lubang jalan di depan rumah juga ikut naik. Itu artinya konsisten.”
Yang lain menimpali sambil ngakak, “Mungkin itu namanya pembangunan vertikal, lubangnya tambah dalam!”
Tapi ya sudahlah. Rakyat kecil cuma bisa nyimak berita rapat ini lewat gawai masing-masing, sambil nyekrol TikTok dengan sesekali nyeletuk, “Pokoke sing penting bupati karo dewan tetep rukun, ben rapate lancar. Urusan kesejahteraan, nyusul ae.”
Dan ketika di gedung DPRD tepuk tangan bergema, di warung kopi pun ada tepuk tangan juga — bukan karena APBD disahkan, tapi karena baru ada yang dapat makelaran Rp 100 ribu hasil jual beli motor, sejak dua bulan lalu baru tembus.**
