Negara di Meja Judi: Ketika Uang, Utang, dan Kekuasaan Bertemu

Pada fase awal, semuanya selalu tampak rasional. Angka-angka masih terkendali. Pasar terlihat stabil. Pemerintah berbicara tentang kehati-hatian dan disiplin fiskal. Namun sejarah menunjukkan, justru di fase inilah risiko terbesar bersembunyi—saat krisis belum terasa, tetapi kebijakan sudah mulai kehilangan keseimbangan.

Tiga abad lalu, Prancis berada di titik yang sama. Negara bangkrut akibat perang, penerimaan pajak stagnan, dan elite politik terdesak mencari solusi cepat. Seorang pemikir bernama John Law menawarkan sistem baru: uang kertas, konversi utang menjadi saham, dan keterlibatan aktif negara dalam pasar. Sistem itu bekerja—sebentar. Lalu runtuh, menyeret legitimasi negara bersamanya.

Hari ini, dunia kembali berdiri di persimpangan serupa. Dengan instrumen yang lebih canggih. Dengan aktor yang lebih terdidik. Namun dengan risiko yang secara struktural tidak jauh berbeda.

#Babak I: Ketika Krisis Fiskal Tidak Lagi Diakui

Dalam banyak dokumen kebijakan, krisis jarang disebut sebagai krisis. Ia diganti istilah: tantangan global, tekanan eksternal, volatilitas sementara. Bahasa ini penting, karena dari sinilah arah kebijakan dibentuk.

Ketika tekanan fiskal meningkat—akibat perlambatan global, beban subsidi, atau fluktuasi harga komoditas—respons yang paling sering muncul bukanlah reformasi struktural, melainkan rekayasa pembiayaan. Negara mencari cara agar belanja tetap berjalan tanpa konflik politik yang mahal.

Modelnya beragam:

• pembiayaan di luar APBN,
• penjaminan negara untuk proyek strategis,
• konsolidasi aset negara ke dalam entitas khusus,
• dan penguatan peran negara di pasar keuangan.

Di atas kertas, semuanya legal. Bahkan tampak inovatif. Namun di balik desain itu, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang menanggung risiko jika asumsi kebijakan meleset?

#Babak II: Negara Masuk Pasar, Pasar Kehilangan Disiplin

Dalam sistem ideal, pasar mendisiplinkan risiko. Pelaku usaha menanggung kegagalan, negara mengatur batas. Namun ketika negara terlalu dalam masuk ke pasar—sebagai penjamin, pembeli terakhir, atau pengendali harga disiplin itu mulai menghilang.

Inilah yang terjadi dalam Sistem Mississippi. Negara Prancis:

• menjamin nilai uang kertas,
• mengatur harga saham,
• dan menyerap kerugian ketika pasar goyah.

Untuk sementara, sistem stabil. Namun pelaku pasar belajar cepat: risiko bisa dialihkan ke negara. Spekulasi meningkat. Produksi riil tertinggal. Ketika kepercayaan publik runtuh, negara tidak lagi memiliki ruang manuver.

Sejarah ini penting karena pola serupa kini muncul dalam bentuk yang lebih modern dan tersembunyi.

Babak III: Elite Capture Bekerja dalam Senyap

Elite capture jarang terjadi lewat pelanggaran hukum terang-terangan. Ia bekerja lewat desain kebijakan. Lewat asumsi teknis. Lewat bahasa “kepentingan nasional”.

Pola yang berulang dapat dikenali:

1. Akses awal terhadap kebijakan

Kelompok tertentu memahami arah kebijakan sebelum publik, memberi mereka keunggulan strategis.

2. Risiko dipindahkan secara bertahap

Pada awalnya, proyek tampak berbasis usaha. Namun ketika tekanan muncul, negara masuk lewat jaminan, subsidi, atau restrukturisasi.

3. Keuntungan terkunci, kerugian dinegosiasikan

Imbal hasil dijaga melalui kontrak. Risiko diselesaikan melalui kebijakan. Semua ini terjadi dalam koridor legal. Namun hasil akhirnya jelas: beban publik meningkat, akuntabilitas kabur.

#Babak IV: Bank Sentral dan Zona Abu-Abu Stabilitas

Dalam setiap krisis, bank sentral menjadi aktor kunci. Menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan adalah mandat yang sah. Namun ketika intervensi luar biasa menjadi kebiasaan, batas antara stabilisasi dan distorsi mulai kabur.

Pola yang patut dicermati:

• intervensi pasar yang berulang,
• pembelian aset dalam skala besar,
• pembenaran kebijakan atas nama stabilitas sistem.

Dalam jangka pendek, ini menenangkan pasar. Dalam jangka panjang, pasar belajar bahwa risiko ekstrem akan selalu ditopang negara. Di sinilah moral hazard menjadi sistemik.

John Law pernah berada di posisi serupa: yakin bahwa selama negara berdiri di belakang sistem, kepercayaan akan bertahan. Ia keliru.

Babak V: Energi–Utang–APBN, Simpul yang Tak Pernah Netral

Tidak ada sektor yang lebih politis daripada energi. Ia menyentuh harga, inflasi, daya beli, dan stabilitas sosial. Karena itu, negara hampir selalu hadir sebagai penyangga.

Namun kehadiran ini menyimpan risiko besar.

Pola kebijakan yang berulang:

• investasi energi berskala besar,
• pembiayaan berbasis utang dan jaminan,
• ketergantungan pada asumsi harga global,
• intervensi APBN saat asumsi gagal.

Dalam kondisi normal, sistem berjalan. Dalam kondisi krisis, APBN menjadi penanggung terakhir. Jika tata kelola lemah, utang negara meningkat bukan karena pelayanan publik, melainkan untuk menutup risiko kebijakan masa lalu.

Inilah pola klasik krisis fiskal di banyak negara: _energi terlalu besar untuk gagal, tetapi terlalu mahal untuk diselamatkan terus-menerus.

#Babak VI: Ray Dalio dan Pola yang Terbaca Jelas

Ray Dalio menyebut fase ini sebagai krisis legitimasi. Bukan karena sistem tidak bekerja, tetapi karena ia bekerja terlalu baik untuk segelintir pihak. Ketika publik mulai mempertanyakan keadilan sistem, krisis moneter berubah menjadi krisis politik.

John Law gagal membaca momen itu. Negara Prancis terlambat menyadari bahwa uang kertas tidak bisa menggantikan kepercayaan sosial.

Hari ini, dunia kembali berada di titik yang sama. Dengan ketimpangan yang lebih dalam dan sistem yang jauh lebih kompleks.

#POLICY WARNING

Pertama, pembiayaan kreatif tanpa transparansi risiko adalah bom waktu fiskal. Negara harus secara terbuka menyatakan siapa menanggung risiko terburuk dari setiap kebijakan strategis.

Kedua, penjaminan negara harus dibatasi secara ketat dan bersyarat. Jika tidak, ia berubah dari alat stabilisasi menjadi mekanisme elite capture.

Ketiga, sektor energi membutuhkan disiplin fiskal ekstra. Setiap skema utang dan subsidi harus diuji terhadap skenario terburuk, bukan asumsi optimistis.

Keempat, intervensi pasar oleh negara dan bank sentral harus memiliki exit strategy yang jelas. Stabilitas tanpa batas waktu adalah distorsi.

Kelima, legitimasi kebijakan harus dibangun lewat akuntabilitas publik, bukan sekadar indikator makro. Ketika kepercayaan hilang, instrumen teknis menjadi tidak relevan.

#Epilog: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sistemnya Sendiri

John Law bukan penipu. Ia adalah inovator yang gagal membaca batas politik dari eksperimen ekonominya. Dunia hari ini menghadapi risiko yang sama—bukan karena kekurangan kecerdasan, tetapi karena kelebihan kepercayaan pada sistem finansialnya sendiri.

Indonesia masih memiliki ruang memilih. Namun ruang itu menyempit ketika kebijakan tidak lagi diuji secara kritis. Krisis besar tidak dimulai dari kesalahan tunggal. Ia lahir dari rangkaian keputusan yang tampak masuk akal—sampai akhirnya tidak lagi bisa dibenarkan.

Dan di titik itulah, sejarah selalu menagih biaya.***

Tentang Opini: Oleh Tri Prakoso, S.H., M.H.P., adalah Wakil Ketua Umum Migas Kadin Jatim dan Sekretaris Hiswana Migas Jatim Balinus. Opini diterima redaksi pada, Ahad, 1 Februari 2026.