Penelitian terbaru memetakan sampah plastik hingga tingkat kecamatan dan mengungkap jutaan ton limbah masih bocor ke lingkungan Indonesia.
Indonesia menghasilkan sekitar 9,21 juta ton sampah plastik setiap tahun. Namun persoalan terbesar bukan semata pada besarnya volume tersebut, melainkan bagaimana sebagian besar di antaranya masih dikelola secara tidak memadai dan akhirnya mencemari lingkungan.
Temuan itu diungkap dalam penelitian “Mapping Mismanaged Plastic Waste in Indonesia: Subdistrict-level Analysis Through Material Flow from Sources to the Environment” yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dengan versi resmi publikasi pada 24 April 2026.
Berbeda dengan kajian sebelumnya yang menggunakan pendekatan nasional atau tingkat kabupaten, penelitian ini memetakan aliran sampah plastik hingga level kecamatan, sehingga memperlihatkan lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan kebocoran.
Para peneliti menyebut analisis pada skala nasional sering kali menyembunyikan variasi kondisi sesungguhnya. Dua wilayah dengan jumlah penduduk yang sama belum tentu memiliki tingkat kebocoran sampah yang identik. Karena dipengaruhi layanan pengangkutan, fasilitas pengolahan, kondisi sosial, hingga perilaku masyarakat.
“Analisis tingkat kecamatan memungkinkan identifikasi hotspot salah kelola sampah plastik yang sebelumnya tidak terlihat pada data agregat,” tulis para peneliti dalam publikasi tersebut.
Penelitian yang dipimpin Attar Hikmahtiar Ramadan dari Program Doktor Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama Emenda Sembiring dari Kelompok Riset Pengelolaan Udara dan Limbah, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, menggabungkan berbagai sumber data.
Dalam analisis mereka memanfaatkan informasi fasilitas pengelolaan sampah, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), data sensus penduduk, serta pendekatan Material Flow Analysis (MFA) dan Geographic Information Systems (GIS) untuk memetakan aliran sampah plastik dari sumbernya hingga berpotensi bocor ke lingkungan.
Melalui pendekatan tersebut, peneliti tidak hanya menghitung berapa banyak sampah plastik dihasilkan, tetapi juga melacak perjalanan material sejak dibuang oleh masyarakat hingga berakhir di tempat pengolahan, dibakar, dibuang sembarangan, atau masuk ke sungai.
Pendekatan ini menjadi penting, karena kebijakan pengelolaan sampah selama ini banyak disusun berdasarkan angka rata-rata nasional. Padahal kondisi setiap daerah memiliki karakteristik berbeda.
Di sejumlah wilayah perkotaan, persoalan utama adalah kapasitas fasilitas yang terbatas dibanding jumlah sampah yang terus meningkat. Sebaliknya di wilayah pedesaan, tantangan justru terletak pada minimnya layanan pengumpulan sehingga masyarakat memilih membakar atau membuang sampah di sekitar tempat tinggal.
Hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 ribu ton sampah plastik dihasilkan setiap hari di Indonesia. Dalam satu tahun jumlahnya mencapai sekitar 9,21 juta ton dengan tingkat ketidakpastian sekitar 1,52 juta ton.
Besarnya produksi tersebut sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi plastik yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, dan berkembangnya industri makanan serta perdagangan daring ikut memperbesar penggunaan plastik sekali pakai.
Namun penelitian ini mengingatkan bahwa peningkatan produksi sampah tidak otomatis diikuti peningkatan kapasitas pengelolaan.
Ketimpangan itulah yang kemudian melahirkan fenomena mismanaged plastic waste, yaitu sampah plastik yang tidak tertangani melalui sistem pengelolaan yang memadai sehingga berpotensi mencemari lingkungan.
Dalam konteks penelitian ini, salah kelola tidak hanya berarti sampah yang dibuang ke sungai atau laut. Sampah yang dibakar secara terbuka atau dibuang di lahan tanpa pengamanan juga termasuk kategori salah kelola karena menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan.
Peneliti menilai pemetaan hingga tingkat kecamatan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui lokasi kebocoran terbesar, pemerintah dapat menentukan prioritas investasi infrastruktur maupun program perubahan perilaku masyarakat.
#Pembakaran Terbuka Masih Menjadi Jalur Terbesar Salah Kelola
Salah satu temuan paling mencolok dalam penelitian ini adalah dominannya praktik pembakaran terbuka.
Sekitar 5,15 juta ton sampah plastik setiap tahun diperkirakan berakhir melalui pembakaran atau penguburan terbuka. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah sampah yang langsung dibuang ke sungai atau ke lahan terbuka.
Dengan kata lain, sebagian besar sampah plastik yang tidak tertangani tidak selalu terlihat menumpuk di lingkungan karena terlebih dahulu dibakar oleh masyarakat.
Praktik ini banyak ditemukan di kawasan yang belum memiliki layanan pengumpulan sampah secara rutin. Ketika tidak tersedia sistem pengangkutan, pembakaran menjadi pilihan paling mudah dan murah.
Penelitian memperkirakan sekitar 45 persen sampah plastik di Indonesia mengalami pembakaran atau penguburan terbuka.
Wilayah pedesaan menyumbang bagian terbesar dari praktik tersebut. Sekitar 3,43 juta ton sampah plastik yang dibakar atau dikubur berasal dari kawasan rural.
Temuan ini menunjukkan persoalan pengelolaan sampah bukan hanya isu perkotaan. Justru banyak desa yang menghadapi keterbatasan infrastruktur sehingga pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
Selain pembakaran, penelitian juga memperkirakan sekitar 1,16 juta ton sampah plastik bocor langsung ke lingkungan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 640 ribu ton diperkirakan masuk ke sungai dan saluran air, sedangkan sekitar 520 ribu ton dibuang secara ilegal ke lahan terbuka.
Sungai menjadi jalur penting perpindahan sampah plastik dari daratan menuju wilayah pesisir.
Namun para peneliti mengingatkan bahwa tidak seluruh sampah yang masuk sungai akhirnya mencapai laut. Sebagian tertahan di bantaran, terjebak di vegetasi, atau mengendap di dataran banjir.
Meski demikian, keberadaan sampah di sungai tetap menimbulkan dampak ekologis serius.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Plastik dapat terfragmentasi menjadi mikroplastik yang kemudian terbawa aliran air dan masuk ke rantai makanan.
Penelitian juga menyoroti bahwa kebocoran sampah dipengaruhi berbagai faktor lokal seperti topografi, curah hujan, kepadatan permukiman, hingga keberadaan fasilitas pengelolaan.
Artinya, dua kecamatan yang berdekatan belum tentu memiliki risiko kebocoran yang sama.
Karena itu, pendekatan berbasis wilayah dinilai lebih efektif dibandingkan penerapan kebijakan yang seragam untuk seluruh Indonesia.
#Pulau Jawa Mendominasi, Sektor Informal Menjadi Penyelamat Sistem
Pulau Jawa masih menjadi penghasil sampah plastik terbesar di Indonesia.
Penelitian memperkirakan wilayah ini menghasilkan sekitar 5,37 juta ton sampah plastik setiap tahun atau lebih dari separuh total produksi nasional.
Dominasi tersebut berkaitan dengan tingginya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di Jawa.
Meski demikian, tingginya produksi sampah tidak selalu berarti seluruh wilayah di Jawa memiliki tingkat kebocoran tertinggi.
Beberapa daerah telah memiliki layanan pengumpulan yang relatif baik sehingga mampu mengurangi sampah yang langsung masuk ke lingkungan.
Namun penelitian menunjukkan pembakaran terbuka masih menjadi praktik yang sangat dominan bahkan di wilayah dengan tingkat pengumpulan sampah lebih tinggi.
Di Sumatra, pola serupa juga terlihat dengan proporsi pembakaran yang besar.
Sementara itu Bali–Nusa Tenggara dan Sulawesi menunjukkan kombinasi antara pembakaran terbuka serta kebocoran ke sungai dan lahan.
Kalimantan memiliki tingkat pengumpulan yang relatif lebih baik dibanding sejumlah wilayah lain, tetapi praktik pembuangan langsung ke lingkungan masih ditemukan.
Di kawasan Maluku dan Papua, tantangan utama adalah rendahnya cakupan layanan persampahan.
Tingkat pengumpulan di wilayah ini diperkirakan hanya sekitar 20 persen sehingga sebagian besar sampah masih ditangani secara mandiri oleh masyarakat.
Temuan lain yang menarik adalah besarnya kontribusi sektor informal.
Pemulung, pengepul, dan jaringan daur ulang skala kecil ternyata mampu memulihkan sekitar 12 persen sampah plastik.
Sebaliknya, sistem formal hanya memulihkan sekitar 3 persen.
Artinya, sektor informal menyumbang tingkat pemulihan plastik sekitar empat kali lebih besar dibanding sistem formal.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat bergantung pada mekanisme ekonomi yang dibangun masyarakat.
Material yang memiliki nilai jual cenderung dikumpulkan dan didaur ulang, sedangkan plastik bernilai rendah sering kali dibakar atau dibuang.
Penelitian ini memberikan pesan penting bahwa pembangunan fasilitas pengolahan saja tidak cukup.
Perluasan layanan pengumpulan hingga desa-desa, penguatan sistem pemilahan dari sumber, dukungan terhadap sektor informal, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Para peneliti menyimpulkan bahwa pemetaan hingga tingkat kecamatan membuka peluang baru bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis lokasi.
Alih-alih menggunakan angka rata-rata nasional, pemerintah dapat memfokuskan intervensi pada wilayah yang benar-benar menjadi sumber kebocoran terbesar.
Dengan demikian, pengurangan pencemaran plastik tidak hanya menjadi target statistik, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.***
