MBG Jombang: Gratisan yang Malah Bikin Anak Sekolah Sakit Perut

JOMBANG – Di negeri ini, kata “gratis” selalu terdengar manis. Apalagi kalau gratisannya makan siang. Anak-anak sekolah dapat makan bergizi gratis, orang tua ikut bahagia, pemerintah bisa foto-foto di baliho dengan senyum lebar. Semua tampak ideal di atas kertas.

Tapi di Jombang, realitanya agak tragis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mestinya jadi penyelamat perut anak sekolah malah jadi bahan keluhan berjamaah. Dari nasi setengah matang, ayam berdarah, buah busuk, susu kadaluarsa, sampai pengiriman yang molor. Ujung-ujungnya? Anak-anak yang harusnya sehat malah sakit perut.

#Dari Niat Baik ke Nasi yang Bikin Geleng Kepala

Mari kita mulai dari niat. Pemerintah Kabupaten Jombang ingin anak-anak sekolah tidak belajar dengan perut kosong. Jadilah program pemerintah pusat MBG digulirkan, dengan klaim memastikan menu sehat dan bergizi setiap hari. Bagus kan?

Tapi niat baik itu kandas begitu masuk ke dapur vendor. Di SMPN 1 Jombang, siswa mengeluh nasi keras, lauk ayam ada darahnya, bahkan ada yang basi. Di SMPN 2 Jombang, makan siang datang molor—padahal jam istirahat sudah kelar. Alih-alih menambah energi, makanannya justru bikin murid mules.

Di berita lain, ada laporan siswa sampai jatuh sakit setelah makan MBG. Gratis sih gratis, tapi jelas bukan itu yang dimaksud “gizi seimbang”.

#Vendor yang Jadi Sorotan

Lalu siapa yang bertanggung jawab? Nama vendor langsung disebut: SPPG Kepatihan Yayasan Puspa Wijaya Abadi. Mereka yang menang tender penyedia MBG. Sekolah hanya penerima, tak punya kuasa untuk menolak.

Masalahnya, kualitas dan ketepatan distribusi jadi bumerang. Dewan Pendidikan sampai turun sidak, aktivis mendesak sanksi. Intinya, vendor dianggap gagal memastikan makanan layak konsumsi.

Ini bukan cuma salah teknis. Ini soal tanggung jawab. Kalau anak-anak sampai sakit gara-gara makan siang dari program pemerintah, reputasi siapa yang rusak? Vendor bisa lari, tapi pemerintah daerah yang bakal kena semprot warganya.

#Gratis Tidak Sama dengan Asal-asalan

Sering kali, gratis dipakai jadi alasan. “Ya wajar, gratis, jangan protes.” Tapi logika ini konyol kalau urusannya kesehatan. Gratis bukan berarti murahan. Apalagi ini pakai uang negara.

Program MBG bukan hasil patungan pejabat, tapi dari APBD. Uang rakyat. Maka standar kualitasnya harus lebih tinggi, bukan lebih rendah. Bayangkan kalau rumah sakit bilang, “ya wajar lah, gratis BPJS, obatnya kedaluwarsa dikit.” Rasanya pengin teriak.

#Masalah Logistik yang Bablas

Kalau bahan makanannya oke, kadang distribusinya yang ambyar. Makanan datang terlambat, kadang baru sampai setelah jam makan lewat. Akhirnya anak-anak sudah terlanjur lapar atau malah pulang duluan.

Distribusi makanan massal memang bukan perkara gampang. Ada hitungan waktu, jarak, suhu makanan. Kalau vendor telat masak atau sopir telat berangkat, hasilnya kacau. Itulah kenapa katering pesawat sampai punya standar ketat. Masak MBG yang menyasar ribuan anak malah main-main?

#Anggaran Jumbo, Anak Jadi Korban

Ini bukan sekadar “keluhan kecil”. Ada siswa yang sakit perut, ada yang ogah makan, bahkan ada yang akhirnya memilih bawa bekal sendiri. Alih-alih menumbuhkan semangat belajar, program MBG justru menumbuhkan trauma makan siang.

Guru ikut kerepotan, orang tua resah, citra pemerintah merosot. Semua efek domino itu lahir hanya gara-gara vendor tak becus memastikan makanan matang dan layak.

Padahal, Program MBG di Jombang bukan program recehan. Anggarannya mencapai Rp 900 juta per bulan, atau setara Rp 10 miliar per tahun. Duit sebanyak itu jelas bukan jatuh dari langit. Dana direncanakan bersumber dari BPR Bank Jombang dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Bank Jombang bahkan sudah pasang badan: siap mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memfasilitasi pemasok lewat program KURDA dengan bunga 3%—biar vendor lebih ringan modal. Sementara BGN juga ikut menyalurkan dana agar program ini benar-benar jalan.

Masalahnya, dengan angka segede itu, kenapa yang sampai ke piring anak sekolah malah nasi setengah matang dan lauk amis? Anggaran miliaran per tahun mestinya bisa bikin menu yang layak, sehat, dan bikin murid semangat belajar. Kalau yang sampai justru makanan bermasalah, publik wajar curiga: ke mana sebenarnya larinya uang Rp 10 miliar ini?

Anggaran jumbo seharusnya berbanding lurus dengan kualitas. Jangan sampai jargon “bergizi gratis” berubah jadi lelucon murahan: “gratis tapi bikin mules.”

#Evaluasi Jangan Cuma di Kertas

Aktivis sudah teriak-teriak, Dewan Pendidikan pun sudah turun sidak. Tapi kalau ending-nya hanya berupa kalimat sakti “diberi arahan” atau “diminta evaluasi”, ya sama saja bohong. Evaluasi yang berhenti di lembar kertas rapat itu ibarat memberi plester pada luka yang harusnya dijahit.

Beberapa langkah konkret sebenarnya bisa dilakukan—dan harus dilakukan kalau pemerintah serius ingin memperbaiki MBG di Jombang:

1. Audit mutu independen. Jangan sampai vendor yang ngaco malah diminta menilai dirinya sendiri. Audit harus dilakukan pihak luar, biar hasilnya objektif dan tidak penuh basa-basi.
2. Publikasikan menu dan vendor. Orang tua berhak tahu apa yang masuk ke perut anaknya. Transparansi ini juga bikin vendor mikir dua kali kalau mau kasih nasi setengah matang atau lauk asal-asalan.
3. Standardisasi distribusi. Makanan itu ada ilmu logistiknya: ada batas waktu, ada suhu minimal. Kalau terlambat distribusi, makanan bisa basi, dan anak-anak jadi korbannya.
4. Sanksi nyata. Ini poin pamungkas: blacklist vendor nakal. Jangan kasih proyek lagi. Kalau enggak ada efek jera, drama nasi mentah dan lauk amis akan terus berulang.

Karena kalau tidak tegas, program yang katanya gratis ini akan terus jadi alasan untuk menghidangkan makanan murahan. Gratis bukan berarti sembarangan. Gratis bukan berarti layak bikin sakit perut. Gratis seharusnya berarti anak-anak kenyang, sehat, dan bisa belajar dengan tenang.

#Bupati Membisu, Bakal Jadi Meme Nasional

Jombang itu punya reputasi mentereng: kota santri, tanah kelahiran KH. Hasyim Asy’ari, rumah bagi ribuan santri dari seluruh Indonesia. Tapi sayangnya, sekarang nama Jombang lebih sering muncul karena program makan gratis yang bikin anak sekolah sakit perut. Media nasional sudah menyorot. Kalau tidak segera dibenahi, Jombang bisa berubah jadi bahan guyonan: “awas, makan gratis di sana bisa bikin mules massal.”

Bayangkan, warisan pesantren yang penuh khidmat bisa kalah populer sama kabar nasi belum matang dan lauk amis. Ini bukan sekadar soal teknis logistik, tapi soal wibawa daerah.

Sayangnya, sampai tulisan ini dibuat, suara Bupati Jombang, Warsubi, nyaris tak terdengar jelas di publik. Padahal masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar pernyataan normatif dari dinas terkait. Minimal ada sikap tegas: apakah vendor bermasalah bakal disanksi, atau program akan dievaluasi total? Diam bukan pilihan, karena diam justru bikin publik mengira pemerintah “cuci tangan”.

Kalau pemkab serius, suara bupati harus hadir sebagai penentu arah. Jangan sampai Jombang cuma dikenal karena santrinya alim, tapi pemerintahnya abai.

 #Gratisan yang Bikin Geram

Pada akhirnya, kemarahan publik itu wajar. Orang tua, guru, bahkan murid, semua merasa kecewa. Mereka tidak anti-program. Mereka cuma ingin niat baik dijalankan dengan benar.

Gratis bukan berarti boleh asal-asalan. Gratis justru harus lebih dijaga, karena pakai uang rakyat dan menyasar generasi muda. Kalau vendor tidak bisa, ya ganti. Kalau pemerintah tidak tegas, ya siap-siap dicibir.

Sebab anak-anak tidak butuh drama gratis. Mereka hanya butuh makan yang layak, sehat, dan bikin kuat. Kalau program MBG gagal memberi itu, lebih baik kembalikan saja ke bekal buatan ibu di rumah. Minimal, kalau sakit perut, bukan karena proyek pemerintah.***

Wahyu Umatulloh Al Iman, jurnalis di Jombang berkontribusi atas artikel ini. | Editor: Supriyadi