Jabatan Kosong di Pemkab Jombang: Akhir Tahun, Tapi Pegawai Seperti Liburan Panjang

JOMBANG – Akhir tahun sudah mengetuk pintu, tapi kursi-kursi penting di Pemkab Jombang masih setia menunggu penghuninya. Seolah-olah mereka sedang berlibur panjang, menikmati AC kantor yang dingin, tanpa harus melakukan apa-apa. Warga? Mereka cuma bisa mengerutkan dahi sambil menatap papan pengumuman, bertanya-tanya, “Ini siapa yang urus program kita?”

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, Jumat, (19/9/2025), menegur Pemkab agar segera mengisi jabatan kosong. Katanya, banyak program harus selesai sebelum akhir tahun. Tapi kenyataannya, kursi kosong itu seperti kursi di restoran mewah: terlihat mengundang, tapi tak seorang pun duduk di sana. Program-program penting? Entah sedang menunggu tamu kehormatan atau ikut pesta kursi kosong, hasilnya tetap tak terlihat.

#Kursi Kosong, Program Tersendat

Kekosongan jabatan bukan sekadar angka di laporan. Setiap kursi yang kosong berdampak langsung ke rakyat. Izin-izin tertahan, pembangunan molor, proyek kesehatan tersendat—semua yang bergantung pada birokrasi harus menunggu. Bayangkan warga yang ingin mengurus dokumen atau ikut program kesehatan, tapi kantornya seperti labirin tanpa pemandu.

DPRD tentu saja angkat bicara. Mereka menegur, mengingatkan, bahkan menatap jam dengan ekspresi “cepat dong, Pak Bupati”. Tapi teguran itu seolah angin lalu: kursi kosong tetap kosong, rakyat tetap menunggu, sambil menahan napas, berharap program yang dijanjikan tidak hilang dalam semesta kekosongan.

Yang membuat situasi makin absurd: ratusan kursi jabatan eselon III dan IV masih kosong, meski Bupati Jombang melantik 25 pejabat sejak 11 September 2025. Lebih dari seminggu berlalu, kursi-kursi strategis itu masih menunggu penghuninya, sementara program-program penting bergantung pada pejabat yang entah sedang sibuk di mana.

#Bupati vs DPRD: Adu Cepat Tanpa Pemenang

Kalau ini lomba cepat, siapa yang menang? Bupati yang belum mengisi kursi, atau DPRD yang cuma bisa menegur dari jarak aman? Realitanya seperti pertandingan sepak bola tanpa wasit: ada bola, ada pemain, tapi semuanya membingungkan.

DPRD lantang berseru: “Segera isi jabatan!” Tapi Bupati tampak lebih asyik bermain teka-teki birokrasi: kursi mana yang diisi dulu, siapa yang layak duduk, siapa yang pantas menunggu. Hasilnya, rakyat cuma bisa menonton pertunjukan teatrikal ini dari tribun, sambil mengusap dagu.

Sementara itu, kursi kosong terus menganga, seakan tersenyum nakal. “Ah, biarlah mereka menunggu. Kita santai dulu,” seolah kursi itu berkata. Rakyat mulai ragu: apakah kursi itu memang menunggu atau sedang menikmati statusnya yang eksklusif—kosong tapi penting.

#Janji dan Realita: Beda Benua

Bupati berjanji, DPRD mengingatkan, tapi janji-janji itu tampak lebih nyaman di langit-langit gedung Pemkab daripada di meja kerja. Warga Jombang cuma ingin satu hal sederhana: proyek selesai, pelayanan lancar, program tepat sasaran. Nyatanya? Jabatan kosong tetap menganga, proyek pun ikut macet seperti jalanan saat hujan deras.

Ini bukan soal ketidakmampuan semata, tapi soal prioritas. Kalau kursi kosong dianggap “hiasan kantor” yang estetik, wajar kalau program tersendat. Rakyat yang bertanya kapan semuanya rampung biasanya mendapat jawaban klasik: “Sedang proses administrasi.” Administrasi itu berjalan lambat, seperti durian di pohon tinggi: menunggu angin yang tepat, kadang malah hilang terbawa angin.

#Warga Jombang: Penonton Setia Birokrasi

Birokrasi di Jombang mulai dipahami warga seperti sinetron tanpa akhir: banyak adegan, banyak dialog, tapi alurnya sering hilang. Mereka cuma bisa menatap kursi kosong, membayangkan: kalau pejabatnya ada, proyek mungkin sudah rampung. Kalau tidak? Kursi kosong tetap jadi saksi bisu ketidakberesan—diam-diam menghibur tapi menyebalkan.

Yang lucu, DPRD terlihat seperti guru disiplin galak: menegur, memberi peringatan, tapi tak bisa menepuk tangan supaya kursi bergerak. Bupati? Entah sedang sibuk apa. Mungkin menghadiri acara seremonial, peletakan batu pertama, atau peresmian yang tampak ekspresif dan penting—tetap saja kursi kosong diam, tak tersentuh.

Rakyat? Mereka hanya bisa menonton pertunjukan ini, sesekali menggeleng, sesekali tersenyum pahit, sambil bertanya-tanya kapan birokrasi berhenti bermain sandiwara dan mulai bekerja nyata.

#Akhir Tahun, Tapi Seperti Awal

Waktu berjalan cepat. Kalender menandai bulan terakhir, tapi jabatan kosong tetap menganga. Program penting masih menunggu kursi diisi. Warga semakin sabar, tapi sabar punya batas. Mereka ingin hasil nyata, bukan sekadar janji dan teguran DPRD.

Kursi kosong seperti metafora hidup: terlihat penting, tapi tak berguna tanpa penghuninya. Rakyat cuma bisa berharap Bupati segera mengisi kursi sebelum akhir tahun, supaya program tertunda bisa berjalan. Jangan sampai tahun berganti, kursi tetap kosong, dan proyek-proyek penting jadi korban birokrasi yang asyik menonton dirinya sendiri.

#Tindakan Nyata, Bukan Janji

Satu hal jelas: rakyat tak peduli siapa yang salah. Mereka cuma ingin program selesai, layanan lancar, janji ditepati. Kursi kosong tidak bisa bicara, tapi berpengaruh besar. Jika dibiarkan lama, bukan hanya proyek yang tersendat, tapi kepercayaan rakyat juga ikut hilang.

Bupati dan DPRD harus sadar: teguran DPRD bisa keras, janji Bupati bisa manis, tapi tanpa tindakan nyata, semua hanyalah suara di ruang kosong. Jangan biarkan kursi kosong jadi bintang pertunjukan, sementara rakyat cuma menjadi penonton kecewa.***

Wahyu Umatulloh Al Iman, jurnalis Jombang berkontribusi atas artikel ini | Editor: Supriyadi