Matahari Kembar di Sidoarjo: Panasnya Ego, Rakyat yang Gosong

SIDOARJO – Biasanya kita senang kalau ada dua matahari—bayangkan panas gratis tanpa token listrik PLN—di Sidoarjo justru sebaliknya. Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana tampil bak matahari kembar yang bukan menerangi, tapi malah bikin silau rakyatnya. Dua-duanya sibuk bersinar, rakyat jadi gosong.

Yang bikin ironis, keduanya dipilih dengan harapan bisa jadi duet serasi. Tapi baru hitungan bulan, mereka lebih mirip pasangan band yang pecah kongsi gara-gara rebutan siapa yang lebih merdu jadi vokalis, siapa yang lebih pantas jadi frontman. Bedanya, kalau band bubar paling banter bikin fans sedih, kalau bupati–wakil bupati pecah kongsi, yang kena imbas bukan cuma penggemar, tapi satu kabupaten.

Apa yang terjadi? Warga Sidoarjo cuma bisa nonton dari jauh, kayak menonton sinetron stripping yang episodenya nggak ada tamatnya. Bedanya, sinetron bisa dipindah channel kalau bosen, sementara drama politik ini siarannya 24 jam, gratis, dan nggak ada tombol skip ad.

#Awal yang Indah, Cepat Jadi Drama

Saat Subandi dan Mimik dilantik Februari 2025, banyak warga Sidoarjo menaruh harapan besar. Dalam pidato manis mereka, duet ini berjanji siap “akselerasi pembangunan” dan menggenjot pelayanan publik. Bahasa kerennya: ngebut biar Sidoarjo nggak ketinggalan dari tetangga macam Surabaya atau Gresik.

Sayangnya, gaspol itu ternyata cuma di panggung pelantikan. Belum genap setengah tahun, keduanya sudah adu gengsi. Bukannya bahu-membahu ngurus kabupaten, malah saling nyindir lewat media.

Kalau pasangan rumah tangga biasanya ribut soal siapa yang lupa cuci piring, pasangan pemimpin ini ribut soal siapa yang lebih berhak pegang kunci brankas. Bedanya, kalau piring kotor masih bisa dicuci ulang, APBD yang mangkrak efeknya bisa bikin satu kabupaten stuck kayak mobil mogok di jalan tol.

#Viral Video “Nggolet Duwik”

Pemicunya cukup sederhana: video viral. Subandi dengan enteng bilang, “Kene sing nggolek duwik, DPR sing ngambur-ambur.” Terjemahannya kira-kira: saya yang cari duit, DPR yang ngabisin.

Lha, DPRD jelas tidak terima. Wakil rakyat ini bukan tipe yang bisa diam kalau dicap tukang hambur-hambur. Mereka balas dengan cara klasik: ngerem anggaran, kritik terbuka, sampai ancam interpelasi.

Di sinilah drama mulai jadi sinetron. Hubungan bupati–DPRD memanas, ditambah bupati–wakil bupati juga retak. Lengkap sudah: konflik horor tiga dimensi.

#Rotasi ASN: “Penyegaran” atau “Memanasi”?

Biar makin rame, Subandi tancap gas dengan mutasi besar-besaran: 60 pejabat ASN dipindah sekaligus. Menurut beliau, ini langkah penyegaran birokrasi, biar mesin pemerintahan nggak seret. Kedengarannya sih mulia.

Tapi Mimik langsung pasang muka kaget. Katanya, dia malah baru tahu soal mutasi itu dari media, bukan dari rapat resmi. Lah, kalau wakil bupati aja update-nya telat kayak pembaca koran, apalagi rakyat biasa yang cuma bisa terima dampaknya?

Mimik pun nggak tinggal diam. Dia menuding mutasi ini terlalu sepihak, dan semacam konser solo Subandi. Bupati buru-buru balas: semua sudah sesuai aturan. Tapi rakyat cuma bisa ngelus dada: aturan versi siapa dulu?

Yang disebut “penyegaran” itu akhirnya lebih mirip “memanasi.” Bukannya bikin birokrasi adem, malah bikin suasana kayak lari maraton siang bolong tanpa minum. Segar? Kagak. Kepala ASN justru pening tujuh keliling. Dan ketika birokrasi lagi puyeng, efeknya gampang ditebak: roda pembangunan ikut oleng.

#Anggaran Mandek, Proyek Mangkrak

Drama politik biasanya punya satu korban abadi: pembangunan. Sidoarjo tidak terkecuali. Dari Rp2,3 triliun APBD, serapan baru 41,24 persen. Padahal sudah masuk triwulan ketiga.

Akibatnya bisa ditebak. Jalan berlubang tetap jadi hiasan kota. Betonisasi hanya jadi spanduk di pinggir jalan, tanpa wujud nyata. Normalisasi sungai? Entah ke mana. Musim hujan? Sudah siap di pintu.

Rakyat akhirnya punya dua pilihan: terima jalan bolong sambil bersyukur masih ada jalan, atau berdoa supaya motor mereka punya suspensi sakti.

#Sidoarjo: Dari Kota Delta ke Kota Drama

Dulu, Sidoarjo dikenal sebagai Kota Delta. Lambat laun, branding ini bisa berubah jadi Kota Drama. Alasannya sederhana: pemimpin ribut, rakyat jadi penonton.

Kalau sinetron biasanya tayang prime time, drama politik Sidoarjo ini gratis dan bisa diakses 24 jam. Tinggal buka medsos, sudah ada episode baru: siapa nyindir siapa, siapa mutasi siapa, siapa jalan bareng siapa.

Bedanya, kalau sinetron paling banter bikin baper, drama politik ini bikin banjir mampir tiap musim hujan dan bikin jalan berlubang makin dalam.

#Belajar dari Kabupaten Tetangga

Fenomena “matahari kembar” ini bukan barang baru. Bojonegoro pernah. Tasikmalaya juga pernah. Polanya sama: awalnya akur, lalu retak, akhirnya pembangunan seret.

Di Bojonegoro, proyek strategis jadi korban. Di Tasikmalaya, pelayanan publik amburadul. Dan kini Sidoarjo sedang menuju jalur serupa. Bedanya, warga Sidoarjo sudah kenyang lumpur Lapindo. Kesabaran mereka jelas tinggal sisa-sisa.

Kalau bupati dan wakil masih nekat ribut, jangan salahkan kalau rakyat turun ke jalan bukan buat bersih-bersih sampah, tapi bersih-bersih kursi pejabat.

#Rakyat Jadi Tabir Surya Gratisan — Jalan Tengah atau Jalan Buntu?

Pertanyaan kunci: siapa yang paling sengsara? Jawabannya jelas: rakyat. Mereka yang tiap hari harus mengakali jalan bolong, menahan napas lewat tumpukan sampah, dan siap-siap banjir.

Matahari kembar seharusnya bikin bumi terang benderang. Tapi di Sidoarjo, yang terang justru ego. Rakyat dipaksa jadi tabir surya gratis—menahan panas tanpa pernah diminta persetujuan.

Sejauh ini, belum ada tanda rekonsiliasi. Subandi masih dengan gaya meledak-ledaknya. Mimik mengancam akan lapor Mendagri. DPRD masih dengan jurus klasik: tarik-rem tarik-rem.

Kalau begini terus, yang ada bukan jalan tengah, tapi jalan buntu. Dan jalan buntu ini bukan metafora: rakyat benar-benar harus berhenti di depan jalan rusak yang nggak kelar-kelar.

#Akhirnya, Harapan Itu Kembali ke Rakyat

Seperti biasa, ujung-ujungnya rakyat cuma bisa ngelus dada. Pemimpin datang dan pergi, tapi jalan bolong tetap abadi.

Tapi jangan salah. Rakyat juga bisa jadi pengingat keras. Pemilu 2029 memang masih jauh, tapi suara di warung kopi sudah mulai terdengar: “Kalau pemimpin cuma bikin drama, mending pilih yang nggak suka tampil di kamera.”

Siapa tahu, satu matahari lebih baik daripada dua matahari yang sibuk membakar diri sendiri.***

Penulis: Supriyadi |Chief Editor|