Demokrasi Formalitas, Janji Menguap: Ribuan Massa Kepung Tugu Air Mancur Surabaya

• Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil mengepung Tugu Air Mancur Surabaya pada peringatan Hari Pahlawan. Aksi ini digelar sebagai kritik terbuka atas kerusakan lingkungan, ancaman supremasi sipil, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai abaikan kesejahteraan rakyat.
• Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya diwarnai aksi demonstrasi 3.000 warga. Di tengah simbol sejarah perlawanan, massa menggugat penguasa yang dinilai hanya memberi janji formalitas, sementara persoalan ekonomi, lingkungan, dan ruang demokrasi tak kunjung diselesaikan.
• Aliansi mahasiswa dan warga Surabaya membawa tagline “Warga Sadar” ke Tugu Air Mancur. Mereka menegaskan bahwa rakyat bukanlah sekadar penonton pembangunan, melainkan pemegang hak kemerdekaan yang berani menagih akuntabilitas serta keadilan dari pemerintah.

TUGU Air Mancur di kawasan Alun-Alun Surabaya berubah menjadi panggung perlawanan pada Selasa sore, 10 November 2026. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan, membawa satu pesan yang sulit disalahartikan: ada sesuatu yang tidak beres dengan arah pemerintahan hari ini.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, aksi tersebut bukanlah ritual mahasiswa turun ke jalan. Di tengah simbol-simbol perjuangan yang memenuhi ingatan kebersamaan warga Surabaya, massa justru mempertanyakan: apa makna kemerdekaan ketika ketidakadilan, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan persoalan demokrasi masih terjadi?

Bisa dibayangkan, 3.000 massa orang berteriak seragam agar rezim ini, berpihak pada kepentingan rakyat. Tidak berkepentingan pada oligarki.

Bukan warga saja dari sejumlah komunitas sipil yang terlibat dalam aksi itu. Dikuti pula berbagai elemen mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), UIN Sunan Ampel, serta sejumlah komunitas masyarakat sipil.

Mereka tidak datang untuk sekadar meramaikan peringatan Hari Pahlawan. Mereka datang membawa kegelisahan yang selama ini dianggap belum mendapatkan jawaban memadai dari pemerintah.

Ada ironi yang terasa kuat dari aksi tersebut. Pada hari ketika bangsa ini mengenang keberanian para pejuang melawan kolonialisme, generasi muda justru harus kembali mengingatkan pemerintah tentang kewajiban paling mendasar: melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Spanduk, poster, dan orasi silih berganti menyuarakan kritik. Persoalan kebakaran hutan dan lahan, mahalnya kebutuhan pokok, ketidakadilan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga ancaman terhadap supremasi sipil menjadi bagian dari tuntutan massa.

Aksi ini digagas oleh dua kelompok, yakni Aliansi ITS dan Gerakan Bersama-sama. Aliansi ITS membawa 17 butir tuntutan, sementara Gerakan Bersama-sama mengangkat empat isu utama:

• Desakan perubahan kepemimpinan nasional
• Kesejahteraan rakyat
• Penolakan militerisasi ruang sipil
• Kritik terhadap kebijakan publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Presiden BEM ITS, Rakan Naufal Alief, menyampaikan bahwa aksi tersebut lahir dari ketidakpercayaan terhadap pemerintahan saat ini. Baginya, persoalan tidak berhenti pada banyaknya kebijakan yang diperdebatkan, tetapi juga menyangkut minimnya perubahan konkret setelah berbagai aspirasi disampaikan.

Kekecewaan itu pula yang membuat massa memilih Tugu Air Mancur sebagai lokasi aksi, bukan kembali memusatkan demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Timur atau Gedung Negara Grahadi. Bagi mereka, demonstrasi yang berulang kali berakhir dengan penandatanganan dokumen tuntutan tanpa perubahan kebijakan hanya melahirkan formalitas politik.

“Rakyat tidak membutuhkan tanda tangan yang kemudian dilupakan. Rakyat membutuhkan perubahan yang benar-benar dirasakan. ” ungkap Rakan.

Krisis Lingkungan, Supremasi Sipil

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi adalah kebakaran hutan dan lahan. Persoalan ini bukan perkara baru. Setiap tahun, masyarakat di sejumlah wilayah harus menghadapi ancaman kebakaran, kabut asap, kerusakan ekosistem, dan dampak kesehatan.

Fajr Mulk, mahasiswa Universitas Airlangga, menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi juga berpotensi meluas hingga negara tetangga. Ia mendesak pemerintah melakukan penanaman kembali di kawasan hutan yang telah terbakar agar fungsi ekologisnya dapat dipulihkan.

“Persoalannya, kerusakan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan keprihatinan atau kunjungan pejabat ketika bencana terjadi. Negara harus berani menindak praktik pembukaan lahan yang merusak, mengawasi korporasi, dan memastikan pemulihan lingkungan berjalan, “ seru Fajr dalam orasinya, Selasa (10/11/2026).

Di sisi lain, isu supremasi sipil juga menjadi perhatian penting. Muhammad “Togok” Rahardjo, perwakilan masyarakat sipil, menilai ruang kritik masyarakat harus tetap dijaga. Mengkritik pemerintah bukan tindakan memusuhi negara. Justru sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa.

“Demokrasi tidak seharusnya hanya meriah ketika pemilu berlangsung, lalu menjadi sunyi ketika kekuasaan telah terbentuk, “ ucapnya.

“Pemerintah yang sehat semestinya tidak alergi terhadap suara berbeda. Ketika kritik dianggap sebagai gangguan, sementara kekuasaan menuntut kepatuhan, demokrasi berisiko kehilangan salah satu fondasi terpentingnya: kebebasan warga untuk mengawasi pemerintah. “ tandas Togok.

Tugu Air Mancur  Simbol Kekecewaan

Pemilihan Tugu Air Mancur bukan tanpa alasan. Massa ingin membawa demonstrasi lebih dekat kepada masyarakat, bukan sekadar berhadapan dengan gedung-gedung kekuasaan.

Tagline “Warga Sadar” menjadi salah satu semangat yang dibawa dalam aksi tersebut. Para peserta bahkan memilih melebur tanpa menonjolkan identitas almamater. Mereka hadir sebagai warga Surabaya dan bagian dari masyarakat Indonesia.

Pilihan lokasi ini sekaligus menjadi kritik terhadap pola komunikasi politik yang selama ini dianggap tidak menghasilkan perubahan berarti. Rakan Naufal Alief menilai berbagai aksi sebelumnya di DPRD maupun Grahadi belum memberikan dampak perubahan kebijakan yang diharapkan. Karena itu, aksi di ruang publik dipilih untuk membangun kesadaran bersama bahwa persoalan bangsa bukan hanya urusan mahasiswa.

Tugu Air Mancur pun menjadi ruang tempat berbagai keresahan bertemu. Bukan hanya tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga tentang masa depan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan persoalan ekonomi, lingkungan, dan keadilan.

Pahlawan Bukan Pembungkam Kritik

Surabaya memiliki sejarah panjang tentang keberanian melawan ketidakadilan. Karena itu, peringatan Hari Pahlawan semestinya tidak berhenti pada upacara, tabur bunga, atau pidato tentang patriotisme. Semangat kepahlawanan juga harus diterjemahkan dalam keberanian memperjuangkan keadilan, menjaga kebebasan, melindungi lingkungan, dan memastikan negara tidak meninggalkan rakyatnya.

Ribuan orang yang berkumpul di Tugu Air Mancur pada 10 November 2026 mungkin tidak membawa senjata seperti para pejuang pada 1945. Mereka membawa poster, spanduk, suara, dan tuntutan. Tetapi substansinya tetap sama: mempertanyakan kekuasaan yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah boleh saja menganggap demonstrasi sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, jangan sampai pernyataan itu hanya menjadi kalimat penenang setiap kali jalanan dipenuhi massa. Sebab, yang paling berbahaya bukanlah ketika rakyat turun ke jalan. Yang lebih berbahaya adalah ketika pemerintah terbiasa mendengar teriakan rakyat, tetapi memilih untuk tidak benar-benar mendengarkannya.

Hari Pahlawan seharusnya menjadi pengingat bagi mereka yang sedang berkuasa: kemerdekaan bukan hadiah untuk penguasa, melainkan hak seluruh rakyat. Dan rakyat tidak pernah kehilangan hak untuk menagih janji negara.***