Ekspedisi Brantas: Kerusakan Hulu, Biaya Lingkungan Ditanggung Masyarakat Kecil

• Ekspedisi Sungai Brantas mengungkap kerusakan ekologis dari hulu hingga hilir, mulai dari alih fungsi lahan, limbah peternakan, mikroplastik, sampah popok, hingga sedimentasi yang mengancam keberlanjutan fungsi sungai.
• Perum Jasa Tirta mengeruk sekitar 400 ribu meter kubik sedimentasi setiap tahun. Biaya penanganan kerusakan lingkungan ini menjadi beban tersembunyi yang berpotensi menggerus anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat.
• Ahmad Arif menyebut krisis Brantas berakar pada persoalan kultural dan struktural. Perubahan iklim, lemahnya perlindungan kawasan hulu, serta gerakan komunitas yang terfragmentasi memperbesar ancaman masa depan sungai.

Pengirim Laporan: Amalia Fibrianty, Media Komunikasi Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON).

PENELUSURAN mendalam kondisi Sungai Brantas dari wilayah hulu hingga hilir, mengungkap ancaman ekologis serius. Bahkan berpotensi melumpuhkan fungsi sungai sebagai penopang kehidupan di Jawa Timur.

Penulis sekaligus jurnalis senior, Ahmad Arif, mengungkap bahwa kerusakan lingkungan akibat konversi lahan, pencemaran, dan perubahan iklim, kini menimbulkan biaya tersembunyi (hidden cost ) yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat kecil.

Dalam pemaparan hasil ekspedisi dan penelusuran sejarah yang dirangkum dalam buku,“Membaca Brantas dari Peradaban hingga Krisis Hari Ini”, di Lobi Dekanat Fakultas Teknik, Universitas, Sabtu, 14 November 2026. Arif, sapaan pendeknya, menjelaskan, kerusakan Sungai Brantas sudah terjadi sejak dari kawasan hulu, seperti wilayah Batu dan sekitarnya.

Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, hingga kawasan pariwisata dan perumahan telah memicu degradasi lahan dan erosi hebat, kata Arif.

“Sejak dari hulu, kita sudah melihat begitu banyak limbah rumah tangga hingga limbah peternakan babi dan sapi yang dialirkan ke sungai. Ditambah lagi dengan persoalan baru yang tidak ada dalam memori sejarah Brantas masa lalu, yaitu pencemaran mikroplastik dan tumpukan sampah popok dari hulu sampai hilir,” ungkapnya.

Beban Infrastruktur dan Biaya Tersembunyi

Dampak kerusakan di hulu, merembet pada tingginya sedimentasi. Bisa mengancam usia bendungan-bendungan vital, seperti Bendungan Selorejo dan Karangkates. Dalam penjelasannya, Arif mengungkapkan, pengerukan sedimen membutuhkan waktu berbulan-bulan, biaya sangat besar. Namun kerap sia-sia karena sedimen kembali menumpuk setiap kali hujan turun.

“Seperti Bendungan Selorejo dan Karangkates, misalnya. Pengerukan sedimen membutuhkan waktu berbulan-bulan dan biaya sangat besar. Setelah hujan turun, material sedimen kembali menumpuk, sehingga upaya pengerukan harus dilakukan berulang kali,” ungkap Arif.

Perum Jasa Tirta (PJT) mencatat harus mengeruk sedimentasi, hingga sekitar 400 ribu meter kubik setiap tahunnya. Anggaran besar yang tersedot untuk pengerukan dan pembuangan material sedimen ini, merupakan bagian dari “biaya tersembunyi”.

“Biaya penanganan kerusakan lingkungan Sungai Brantas, seharusnya bisa dialokasikan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, ” ucap Arif

Dampak serius turut pula dirasakan sektor energi dan penyedia air bersih, seperti:

• Gangguan Operasional PLTA: Penurunan elevasi air akibat pendangkalan mengancam operasional turbin pembangkit listrik milik PLN. Bahkan pada musim hujan, produksi listrik kerap terhenti karena sampah menyumbat dan merusak mesin pembangkit.
• Krisis Air Baku PDAM: Di wilayah hilir, kualitas air Sungai Brantas yang kian buruk memaksa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menambah dosis bahan kimia secara signifikan agar air memenuhi standar baku mutu.

“Jika bendungan tidak lagi berfungsi optimal dan pasokan air terganggu, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil, terutama para petani di hilir yang terancam kehilangan pasokan air irigasi,” tegasnya.

Persoalan Kultural dan Struktural

Arif, yang juga dikenal jurnalis Kompas ini, juga menjelaskan, jika krisis Sungai Brantas yang terjadi saat ini, merupakan akumulasi dari dua masalah mendasar, yakni persoalan kultural dan struktural.

“Secara kultural, masyarakat masih memandang sungai sebagai ‘halaman belakang’ tempat membuang sampah dan limbah. Padahal, dalam sejarahnya, sungai justru menjadi pusat kehidupan dan lahirnya peradaban manusia,” ungkap Arif.

Sementara secara struktural, lanjut Arief, kebijakan tata ruang ia nilai masih longgar terhadap eksploitasi wilayah konservasi di hulu. Belum mengintegrasikan keberlanjutan sungai secara menyeluruh.

“Ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Niño, berpotensi memperparah kondisi Sungai Brantas melalui penurunan debit air yang dapat mencapai tingkat sangat mengkhawatirkan,” kata Arif, yang juga penulis buku Sagu Papua untuk Dunia pada 2019.

Meski demikian, peraih Mochtar Lubis Award dalam kategori feature tahun 2008 dan 2009 ini, tetap mengapresiasi lahirnya berbagai komunitas peduli sungai, mulai dari budayawan, seniman, hingga pegiat lingkungan, di sepanjang aliran Brantas. Namun, ia mengingatkan, gerakan yang dibangun komunitas ini, kerap berjalan sendiri-sendiri ini, sehingga kalah cepat dibandingkan laju kerusakan lingkungan.

“Masa depan Brantas tidak mungkin dibebankan pada satu lembaga saja, seperti PJT. Dibutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat luas. Jika kita kehilangan Sungai Brantas, sesungguhnya kita juga kehilangan, sebagian dari kehidupan dan peradaban kita sendiri,” pungkasnya.***