APBD Jombang 2026 Dipertanyakan: Belanja Modal Turun Tajam, Transfer ke Desa Naik, Visi “Desa Mantra” Dinilai Terancam Stagnasi Transformasi Desa

Diskusi publik IKA PMII Jombang, Jawa Timur, mengungkap perubahan drastis dalam struktur APBD Jombang 2026. Di tengah lonjakan transfer ke desa, belanja modal melemah hingga 41 persen. Para akademisi menilai arah fiskal pemerintah tidak sejalan dengan visi Desa Mantra dan berisiko menghambat transformasi ekonomi desa dalam jangka panjang.

#Belanja Operasi Dipangkas, Layanan Publik Desa Berpotensi Tergerus

DISKUSI publik mengenai Nota Keuangan APBD Jombang 2026 dalam forum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jombang menjadi panggung evaluasi tajam atas arah pembangunan daerah.

Program unggulan Desa Mantra, Desa Maju dan Sejahtera, yang digaungkan sebagai strategi percepatan pembangunan berbasis desa, disebut hanya dapat berhasil jika struktur fiskal benar-benar berpihak pada penguatan desa, baik dari sisi kelembagaan maupun infrastruktur. Namun perubahan komposisi anggaran 2026 justru memunculkan harapan sekaligus kekhawatiran.

Sekretaris IKA PMII Jombang, Samsul Rizal, menyoroti penurunan paling mencolok pada Belanja Operasi, yang turun 20,09% dari Rp 2,25 triliun menjadi Rp 1,80 triliun. Di dalamnya, Belanja Pegawai menyusut 11,05% atau sekitar Rp 123 miliar.

Menurut Rizal, langkah tersebut dapat terbaca sebagai upaya fiscal consolidation atau pengetatan belanja rutin, namun konsekuensinya berpotensi dirasakan langsung oleh warga desa.

“Sektor layanan publik yang sangat bergantung pada tenaga professional, mulai penyuluhan pertanian, pendampingan pembangunan desa, layanan kesehatan dasar, hingga pendidikan masyarakat, rentan mengalami penurunan kualitas,” kata Rizal dalam forum yang digelar di Padepokan Al-Adhim, Jumat (21/11/2025).

Ia menegaskan, “Tanpa reformasi manajemen SDM, pemangkasan belanja pegawai tanpa modernisasi pelayanan justru akan menjadikan desa sebagai pihak yang paling menanggung beban.”

Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Daerah, Hafis Muaddab, turut menyampaikan bahwa tekanan pemangkasan lebih tajam terjadi pada Belanja Barang dan Jasa yang turun 21,77% atau sekitar Rp 222 miliar. Efisiensi terhadap kegiatan birokrasi yang tidak produktif, menurut Hafis, memang layak diapresiasi. Namun ia mengingatkan bahwa pemotongan serampangan dapat menimbulkan efek sebaliknya.

“Jika penghematan justru menyentuh program pemberdayaan BUMDes, pelatihan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pendampingan kelembagaan, maka proses transformasi desa bisa melemah,” ujarnya. Hafis menegaskan bahwa keberhasilan Desa Mantra bukan hanya soal besarnya dana, tetapi kesiapan SDM dan kekuatan institusi desa. “Jika dua hal itu melemah, target percepatan pembangunan akan melambat,” urainya.

#Belanja Modal Anjlok 41 Persen, Dikhawatirkan Menghambat Infrastruktur Penopang Ekonomi Desa

Sinyal kekhawatiran terbesar muncul pada Belanja Modal yang anjlok 41,13% dari Rp 254,9 miliar menjadi sekitar Rp 150 miliar. Penurunan ini, kata Hafis, bukan hanya terjadi di permukaan.

“Belanja Modal Peralatan dan Mesin menyusut 51,89%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi merosot 56,85%, dan Belanja Modal Gedung, Bangunan turun 28,54%. Kontraksi sebesar ini dinilai memukul kemampuan pemerintah melakukan investasi jangka panjang di sektor infrastruktur, “ jelas Hafis.

Pembangunan desa modern sangat bergantung pada infrastruktur dasar seperti jalan produksi, pasar desa, irigasi pertanian, sekolah, dan balai layanan publik. Jika belanja modal kabupaten melemah sementara desa hanya mengandalkan Dana Desa yang skalanya terbatas, akan muncul ketimpangan kewenangan.

“Desa bergerak, tapi struktur pendukungnya stagnan. Transformasi kemudian macet di tengah jalan,” ujar Hafis.

Di saat belanja modal terpangkas, Belanja Transfer justru naik 11,66% atau Rp 65 miliar—sejalan dengan prinsip fiscal federalism yang memberi kewenangan dan sumber daya lebih besar kepada desa. Namun para akademisi mengingatkan, kenaikan transfer ini tidak otomatis menutup gap yang ditinggalkan oleh melemahnya pembangunan infrastruktur strategis, karena sebagian besar pembangunan besar tetap menjadi wewenang kabupaten.

#Hibah Melonjak 797 Persen, Transparansi Dipertanyakan; Desa Butuh Fondasi Fiskal Berimbang

Perubahan struktur anggaran juga terlihat pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang meningkat 75,80%, seiring kebutuhan antisipasi bencana dan volatilitas ekonomi. Namun sorotan publik justru mengarah pada Belanja Hibah, yang melonjak hampir delapan kali lipat — dari Rp 10,4 miliar menjadi Rp 93,9 miliar.

Secara regulasi, hibah memang merupakan instrumen sah. Namun dalam literatur kebijakan publik, hibah dikategorikan sebagai jenis belanja paling rentan tidak memiliki indikator kinerja terukur, sehingga membutuhkan standar transparansi dan akuntabilitas yang jauh lebih tinggi, ujar Hafiz.

Sementara itu, Samsul Rizal menegaskan bahwa keberhasilan program Desa Mantra hanya dapat dicapai jika ditopang fondasi fiskal yang berimbang — mengutamakan keberlanjutan anggaran, keberanian investasi, dan pemerataan manfaat.

“Pembangunan desa tidak cukup berhenti di level administrasi. Ia membutuhkan transformasi struktural melalui penguatan infrastruktur, ekonomi, dan kapasitas SDM lokal,” tegasnya.

Kalangan akademik mendorong pemulihan bertahap belanja modal melalui skema incremental budgeting, terutama pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas desa: irigasi, jalan produksi, fasilitas pasar desa, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar.
Selain itu, performance-based budgeting dinilai kunci untuk memastikan setiap rupiah transfer ke desa memiliki indikator output dan outcome yang jelas.

Jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, visi Desa Mantra memiliki potensi menjadi kerangka transformasi yang menempatkan desa sebagai pusat kemajuan ekonomi dan sosial — bukan sekadar slogan pembangunan.***