Banner Bekas untuk Guru Bangsa: Realisme Birokrasi Bernama Pendataan Pemkab Jombang

JOMBANG – Ada banyak cara negara hadir di tengah rakyatnya. Tapi untuk Yuliana Emawati (41), seorang guru TK asal Dusun Johowinong, Mojoagung, kehadiran negara mungkin masih sebatas dalam bentuk banner bekas.

Ya, banner bekas yang menutup lubang di dinding rumahnya—sebuah “bantuan darurat” yang tak datang dari APBN, melainkan dari tumpukan spanduk kampanye yang masa baktinya sudah lewat.

Kalimat di banner itu mungkin berbunyi, “Bersama Kita Membangun Desa”.

Ironis, karena kini justru tulisan itulah yang menambal lubang kehidupan seorang guru desa.

Yuliana bukan pengangguran. Ia bukan warga yang malas bekerja atau menunggu belas kasihan. Ia adalah pendidik anak usia dini—profesi yang saban hari menanamkan nilai sopan santun dan cita-cita besar di kepala bocah-bocah kecil.

Tapi di luar jam mengajar, ia pulang ke rumah yang nyaris roboh, dengan tembok retak, atap bocor, dan dinding yang cuma bisa bertahan karena diikat niat baik dan banner plastik.

Dan di titik ini, kita bisa bilang, “Negeri ini selalu pandai membuat kontras.”

Ketika guru-guru dipuja di pidato resmi, sebagian dari mereka justru masih hidup di rumah yang nyaris jadi cagar budaya kemiskinan.

#“Masih Didata” — Kalimat yang Selalu Basah oleh Alasan

Setelah kisah Bu Yuliana mencuat di media sosial, @jombanginformasi mencoba mengonfirmasi ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang (Perkim).

Hasilnya? Ada secercah kabar baik, tapi seperti biasa, dibungkus dengan prosedur panjang.

Menurut AA Rofiq, Kabid Kawasan Permukiman, Pemkab Jombang telah mengajukan permohonan anggaran ke pemerintah pusat untuk memperbaiki 10 ribu rumah warga yang tidak layak huni di seluruh Kabupaten Jombang.

“Sekarang masih proses pendataan rumah-rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Kami ingin data yang valid, supaya nanti pelaksanaan program tepat sasaran,” ujar Rofiq kepada Jombang Informasi.

Ia menambahkan, “Kalau dilihat dari kondisi rumahnya, Bu Yuliana ini pasti layak mendapat program bedah rumah. Tapi kami memang harus melakukan pendataan terlebih dahulu agar bisa masuk dalam daftar penerima tahun 2026.”

Kalimat itu terdengar wajar, rapi, dan birokratis. Tapi di telinga warga yang rumahnya bocor, kata “pendataan” bisa terasa seperti “penundaan”.

Rakyat kecil sudah hafal: setiap kali pejabat bilang masih didata, biasanya itu berarti “belum tahu kapan”.

Sementara itu, musim hujan datang lebih cepat dari jadwal anggaran. Banner bekas yang menutup dinding rumah Bu Yuliana mungkin akan ikut lembap, tapi birokrasi kita tetap kering—kering empati, basah tanda tangan.

#Netizen: No Vural No Justice

Fenomena lama tapi tetap relevan: kalau belum viral, belum tentu ditindak. Begitu kira-kira ringkasan perasaan warganet soal birokrasi yang kadang baru “melek” setelah ramai di linimasa.

“No viral no justice,” — tulis Nurhadi Sihong, menggambarkan bagaimana di negeri ini kadang keadilan baru datang setelah ribut dulu di medsos.

“Kalau udah viral, RT, RW, lurah pada golek rai dan cari alasan nggak tahu… padahal udah bertahun-tahun tinggal di desa kok nggak tahu,” — kelakar Andro Nugrah Mega, penuh tawa getir yang rasanya nggak lucu-lucu amat.

“Nunggu viral dulu baru ditindaklanjuti, tentu sambil ngomel-ngomel tuh yang menindaklanjuti,” — komentar Hershey, menohok birokrasi yang sering lebih cepat merespons trending topic ketimbang laporan resmi.

“Heran pokoke neng Indonesia, pokoke nek gak viral podo mbidek kabeh perangkat desa sak pemerintah daerah. Biyen iku looo lapo ora atek ngenteni viral disek,” — sindir Zam Zam, yang tampaknya sudah khatam logika birokrasi lokal.

“Besok-besok jangan nunggu sampe viral dulu baru diperbaiki… selebihnya oke,” — ujar Knz Patr, dengan nada setengah berharap, setengah pasrah.

“Seharusnya yo begini, sebagai pelayan masyarakat gercep,” — tambah Rizky Genteng Ngalyur, menutup dengan doa agar kata “pelayan masyarakat” suatu hari tak cuma jadi slogan di baliho.

Kalimat-kalimat warganet itu terasa lucu, pedas, dan sayangnya—benar adanya. Mungkin sudah waktunya kecepatan respon tak diukur dari jumlah like dan retweet, tapi dari empati dan tanggung jawab.

#2026: Tahun Anggaran atau Tahun Penantian?

Menurut Rofiq, jika semua berjalan lancar, program bedah rumah untuk warga Jombang akan masuk realisasi tahun 2026.

Itu artinya, masih ada satu tahun penuh bagi warga untuk menunggu, dan satu tahun penuh lagi bagi angin untuk berembus leluasa lewat sela-sela papan rumah Bu Yuliana.

Tentu, kita bisa memaklumi. Mengurus 10 ribu rumah bukan perkara sepele. Ada tahapan, verifikasi, proposal, dan—yang paling rumit—sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

Tapi kadang, yang membuat getir bukan pada lamanya proses, melainkan pada jauhnya jarak antara niat baik dan tindakan nyata.

Di negeri yang katanya punya “komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat”, selalu ada kesenjangan antara yang ditulis di rencana pembangunan dan yang ditulis di dinding rumah rakyat.

Bedanya, yang pertama penuh jargon, yang kedua penuh tambalan. Bu Yuliana mungkin tidak terlalu paham istilah “sinkronisasi program lintas kementerian”. Ia hanya tahu, kalau hujan turun, ia harus menyiapkan ember di ruang tamu.

Dan kalau angin bertiup kencang, ia berdoa supaya banner bekas itu tidak robek. Kita sering mendengar pejabat bilang, “Pendidikan adalah pilar bangsa.”

Tapi ironisnya, salah satu pilar itu kini bersandar pada dinding yang nyaris ambruk.

#Antara Birokrasi dan Kemanusiaan

Kami percaya, tak ada pejabat yang benar-benar ingin membiarkan rakyat tinggal di rumah seperti itu. Tapi kadang, sistem di atasnya terlalu berlapis—setiap niat baik harus melewati rimba administrasi. Padahal, kalau bicara kemanusiaan, tak seharusnya menunggu jadwal APBN.

Rofiq sendiri memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mempercepat proses verifikasi.

“Kami harap program bedah rumah bisa segera dijalankan. Doakan saja, tahun depan sudah mulai berjalan sebagian,” katanya menutup wawancara.

Sebuah jawaban yang sopan, tapi sayangnya tidak bisa menutup celah dinding.

Kisah Bu Yuliana adalah cermin kecil dari wajah besar birokrasi Indonesia: penuh rencana, penuh program, tapi sering kalah cepat dari cuaca.

Dan jika benar pendidikan adalah investasi masa depan, maka seharusnya guru-gurunya tidak dibiarkan tinggal di rumah yang hampir masa lalu.

Sebab, bagaimana mau mencerdaskan anak bangsa, kalau guru TK-nya masih menambal rumahnya dengan janji bekas caleg?***