Bupati, Wakil Bupati Jember, dan Kontrak Politik yang Lebih Ribet dari Janji Pernikahan

JEMBER — Kalau Anda kira drama politik cuma terjadi di Senayan, Anda salah besar. Di Jember, Jawa Timur, sedang tayang serial baru berjudul Wakil Bupati vs Bupati. Pemeran utamanya: Djoko Susanto sebagai Wakil Bupati yang merasa dianaktirikan, dan Muhammad Fawait sebagai Bupati yang disebut “mengabaikan” wakilnya sendiri. Adegan puncaknya? Djoko resmi mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta supervisi soal jalannya pemerintahan Jember. Ini bukan lagi keluhan warung kopi—ini sudah sampai meja lembaga antikorupsi.

Langkah ini bikin heboh. Jarang-jarang pejabat daerah terang-terangan ngaduin bosnya sendiri ke KPK. Publik Jember pun bertanya: “Lho, kalau mereka berdua nggak akur, terus urusan kami siapa yang ngurus?”

#Awalnya Mesra, Lalu Patah Hati

Sedikit flashback: Fawait dan Djoko dulu maju bareng di Pilkada Jember 2024. Sebagai paket politik, mereka kelihatan serasi. Fawait jadi motor politik Gerindra, Djoko punya basis sendiri—lengkap dengan modal jumbo yang konon disokong mantan Bupati Ir. MZA Jalal. Semacam duet pop dangdut: satu suara, satu uang, tinggal tampil di panggung Pilkada.

Setelah “retreat” di Magelang—yang mungkin tadinya buat mengokohkan chemistry—tanda-tanda keretakan malah muncul. Djoko mengaku jarang diajak rapat penting, koordinasi perangkat daerah langsung lewat jalur Bupati, hak-hak keuangan maupun protokoler sebagai Wakil Bupati terasa “dikecilkan”.

Bagi publik, ini kayak drama rumah tangga pejabat daerah. Awalnya mesra, foto bareng waktu kampanye. Setelah menang, rebutan kunci rumah dan siapa yang berhak duduk di kursi depan. Mengutip Dahlan Iskan, konflik kepala daerah dan wakilnya biasanya meledak setelah enam bulan masa jabatan. Jember malah menganut prinsip “lebih cepat lebih baik”—baru beberapa bulan saja sudah panas.

#Dari Kabar Burung ke Surat Resmi

Djoko akhirnya mengirim surat resmi ke KPK tanggal 4 September 2025. Ia meminta “koordinasi supervisi” untuk memperbaiki sistem pemerintahan Jember. Isinya serius: dugaan pembentukan tim pengarah pembangunan tanpa dasar hukum, dugaan pelanggaran meritokrasi pengangkatan pejabat ASN, hak protokoler yang diabaikan, hingga pengelolaan APBD yang dianggap kurang transparan.

KPK mengonfirmasi sudah menerima surat itu. Artinya, ini bukan sekadar drama medsos, tapi sudah ada dokumen resmi masuk meja lembaga antirasuah. “Benar, KPK menerima surat tersebut terkait pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi di pemerintah daerah,” kata jubir KPK Budi Prasetyo (Tempo, 21/9/2025).

#Gerindra: “Tenang, Kita Klarifikasi Dulu”

Karena Fawait dan Djoko sama-sama diusung Partai Gerindra, otomatis partai ini langsung “ketiban sampur”. Partai yang biasanya tampil gagah dengan jargon “solid” mendadak kayak orang kebanjiran: sibuk nutup lubang kanan-kiri. Mereka buru-buru bilang akan melakukan klarifikasi internal, menegaskan jangan sampai pertikaian mengganggu jalannya pemerintahan Jember.

Nada ini sejalan dengan sikap DPRD Jember yang, menurut Beritajatim (24/9/2025), memilih berhati-hati menyikapi panasnya konflik antara Bupati dan Wakil Bupati. Bahasa diplomatisnya kira-kira: “Kita dengarkan dulu, jangan gegabah.” Bahasa warung kopinya: “Waduh, ini meledak di tangan kita sendiri.”

Publik tentu paham, partai politik punya kepentingan besar menjaga citra. Mereka nggak mau elektabilitas hancur gara-gara pejabat jagoannya saling serang. Di media, pernyataan Gerindra terdengar manis—penuh kata “klarifikasi”, “tabayun”, “soliditas”. Tapi di balik layar? Bisa kita bayangkan betapa riweuhnya rapat-rapat internal mereka. Ada yang bisik-bisik soal proyek, ada yang khawatir kursi DPRD ikut goyang, ada pula yang cuma pengin drama ini cepat selesai supaya bisa fokus Pemilu 2029.

Lebih jujurnya lagi, ini bukan sekadar soal menjaga nama baik partai. Ini juga soal menjaga “aset politik” yang sudah ditanam di Jember. Modal politik itu seperti benih padi: kalau salah rawat, bisa puso. Dan kalau puso, siapa yang tanggung? Ya partainya juga.

#Kontrak Politik yang Tak Tertulis

Di balik setiap pilkada yang kelihatan adem-ayem, biasanya ada “kontrak politik” yang tak pernah diumumkan ke publik. Pakar politik bilang, konflik kayak yang terjadi di Jember sering lahir dari kesepakatan off the record: pembagian jabatan, proyek, atau akses tertentu. Begitu menang, salah satu pihak merasa janjinya tak ditepati. Nah, dari sinilah bibit drama muncul—macam sinetron yang baru episode pertama tapi sudah penuh intrik.

Djoko mungkin betul-betul merasa dirugikan. Tapi dia juga pasti tahu langkahnya ke KPK akan menambah tekanan publik pada Bupati. Dalam politik lokal, tekanan publik itu modal penting—sama berharganya dengan baliho jumbo di perempatan kota. Apalagi menjelang tahun politik berikutnya, posisi “korban” kadang lebih menguntungkan ketimbang posisi “penguasa”.

Menurut Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik Unpad, posisi wakil bupati memang terbatas sesuai UU 23/2014. Tapi di luar hukum, selalu ada norma tak tertulis yang jadi pegangan antara bupati dan wakil bupati sebelum mereka terpilih. Ibarat pacaran politik, ada semacam “kontrak” yang disepakati: siapa mengurus apa, siapa dapat apa. Kontrak ini bukan hukum resmi, tapi pakta batin yang jadi patokan mereka bertindak setelah menang.

“Kalau misalnya merasa nggak diajak ngurus anggaran, ya menurut saya ini lebih ke politis. Sebab di awal maju Pilkada, entah siapa yang meminang siapa, biasanya sudah ada kesepakatan atau pembagian lingkup kerja,” kata Kunto dikutip Tirto (25/9/2025).

Kalau diibaratkan rumah tangga, ini kayak pembagian tugas suami-istri: siapa masak, siapa nyuci, siapa bayar listrik. Bedanya, di politik lokal pembagian tugas itu lebih sensitif, karena bukan cuma soal dapur rumah, tapi dapur anggaran. Dan seperti biasa, begitu janji tak ditepati, ujung-ujungnya ya drama—bedanya drama ini disiarkan gratis di media dan dibayar mahal oleh pajak rakyat.

#Jadi Penonton Sekaligus Korban

Masalahnya, pertikaian elite seperti ini selalu berakhir sama: rakyat yang jadi korban. Program pembangunan bisa tersendat. Proses administrasi jadi lambat karena ASN bingung harus loyal ke siapa. Warga yang butuh layanan cepat malah terjebak birokrasi penuh intrik.

Di lapangan, izin usaha atau program bantuan sosial bisa tertunda hanya karena pejabat sedang perang dingin. Ini bikin masyarakat jadi collateral damage dari drama elite daerah.

Sekarang ada dua skenario. Pertama, KPK benar-benar turun tangan memberi supervisi, menemukan masalah serius, lalu publik dapat kepastian hukum. Kedua, semua ini cuma jadi “drama musiman” jelang pemilu lokal berikutnya. Publik hanya jadi penonton tanpa tahu ending-nya.

Kalau skenario pertama terjadi, bisa jadi Jember jadi contoh baik: pejabat berani melaporkan dugaan penyimpangan meski itu atasannya sendiri. Kalau skenario kedua, ya kita cuma akan mengingatnya sebagai “sinetron” yang tamat tanpa kepastian.

#Publik Butuh Transparansi, Bukan Drama

Konflik bupati–wakil bupati bukan cuma di Jember. Banyak daerah punya kasus serupa: pasangan calon yang kelihatan mesra di baliho tapi berantem di kantor. Ini menunjukkan problem struktural pilkada langsung: partai sering memasangkan tokoh hanya karena kalkulasi elektoral, bukan keselarasan visi. Begitu menang, gesekan gampang terjadi.

Kalau sistem politik kita tidak membenahi cara rekrutmen kandidat, kasus seperti ini akan terus berulang. Dan kita, rakyat biasa, akan terus jadi penonton drama murahan yang bahkan tak kita pesan.

Kita semua paham politik itu penuh manuver. Tapi mestinya para pejabat daerah ingat bahwa mereka dipilih bukan untuk “main sinetron”, melainkan bekerja. Kalau memang ada pelanggaran, ungkapkan secara transparan, proses hukum berjalan, selesai. Kalau cuma beda pendapat soal pembagian proyek, ya jangan bawa-bawa lembaga antikorupsi buat drama.

Yang jelas, saat ini warga Jember sedang menunggu: siapa yang sebenarnya bekerja untuk mereka? Apakah dua tokoh utama ini mau berdamai demi pelayanan publik, atau mau terus melanjutkan sinetron politik hingga akhir masa jabatan?***

Supriyadi, jurnalis TitikTerang berkontribusi dalam penulisan artikel ini | Editor: Marga Bagus