Dapur Bergizi, Kekerasan Terhadap Jurnalis yang Bikin Gizi Demokrasi Seret

JAKARTA – Di Indonesia, ada dua hal yang katanya wajib hukumnya demi masa depan bangsa: anak-anak harus kenyang, dan jurnalis harus bebas meliput. Yang satu biar otak tumbuh, yang satu biar kebenaran nggak layu sebelum berkembang. Nah, ironisnya, dua hal itu justru ketemu dalam satu drama: dapur makan bergizi (MBG) dan penganiayaan wartawan.

Ceritanya begini. Dua wartawan, Miftahul Munir dari Warta Kota dan Rizki Fahluvi, kontributor MNC, mendatangi salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tujuannya sederhana, mencari konfirmasi soal 20 siswa SDN 01 Gedong yang keracunan MBG. Tapi yang terjadi malah drama fisik dan psikologis yang bikin jantung deg-degan.

Siswa-siswa katanya pusing-pusing dan muntah-muntah setelah menyantap makanan program MBG. Harusnya berita semacam ini gampang: cari dapurnya, wawancara pengelola, tanya sekolah, lalu publik tahu di mana masalahnya.

Tapi kenyataan di lapangan? Mirip film thriller kelas kelurahan.

#Dapur atau Rumah Rahasia?

Awalnya, kedua wartawan ini nyari dapur MBG di SPPG Gedong 2. Ternyata bukan. Katanya dapur beneran ada di Gedong 1. Pas dicari kepala sekolah untuk klarifikasi, malah kayak main petak umpet. Kepala sekolahnya nggak kasih jawaban jelas.

Ya sudah, pikir wartawan: “Kalau pintu depan ditutup, kita lewat samping.” Lalu mereka nemu mobil dari Badan Gizi Nasional yang lagi nganterin makanan MBG. Wartawan coba rekam dari luar—ya namanya juga kerja di ruang publik. Tapi langsung dilarang.

Sampai di sini sudah mulai absurd. Masak merekam mobil di jalan umum aja dilarang? Lah, ini negara demokrasi apa markas intel?

#Dari Liputan ke Cekikan

Puncaknya, ketika mau pergi, dua wartawan ini malah digiring ke adegan yang lebih ngeri: dicekik, jaketnya ditarik, bahkan sempat hampir dipukul. Untung ada orang lain yang melerai. Jadi bukan cuma kamera yang ditekan, tapi juga leher jurnalisnya.

Dan begitulah, kawan-kawan. Di negeri yang konon menjunjung kebebasan pers, wartawan yang cuma pegang kamera bisa diperlakukan kayak maling ayam.

#Mbok Ya, Kalau Nggak Salah, Kenapa Marah?

Yang bikin tambah mencurigakan, sikap tutup mulut ini justru muncul di kasus yang menyangkut kesehatan anak-anak sekolah. Kalau memang dapurnya aman, higienis, dan sesuai standar, harusnya malah senang ada wartawan datang. Gratis iklan gitu lho.

Tapi kalau sampai dilarang, diintimidasi, bahkan dianiaya, publik wajar bertanya: ada apa dengan dapur MBG? Jangan-jangan nasi kotak bergizi ini lebih banyak gizinya di kertas laporan ketimbang di lauk-pauk asli.

#Kekerasan: Tradisi Buruk yang Terus Diputar Ulang

Sayangnya, ini bukan kejadian pertama. AJI dan LBH Pers sudah berkali-kali wanti-wanti: kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang. Kalau jurnalis dihalangi, artinya publik sedang dirampok haknya untuk tahu.

Atas kasus ini, AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak polisi segera menangkap dan memproses hukum pelaku penganiayaan terhadap Munir dan Rizki. “Jangan ada impunitas,” tegas Layong. Menurutnya, semua pihak harus sadar, kerja jurnalis dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jadi, setiap bentuk kekerasan bukan cuma melanggar hukum, tapi juga menodai demokrasi itu sendiri.

Masalahnya, meski aturan sudah jelas, tetap saja selalu ada oknum yang merasa lebih berkuasa daripada undang-undang. Dari era reformasi sampai sekarang, kasus kekerasan terhadap wartawan muncul kayak sinetron stripping: nggak habis-habis, tiap tahun selalu ada episode baru.

#Demokrasi Itu Butuh Vitamin, Bukan Pukulan

Kekerasan ini bikin kita sadar: ternyata yang bergizi di negeri ini masih jarang masuk perut rakyat, tapi sering mampir ke laporan proyek. Demokrasi kita juga butuh vitamin—dan vitamin itu salah satunya bernama “kebebasan pers”.

Kalau jurnalis masih bisa ditarik jaketnya, dicekik lehernya, atau dibungkam kameranya, artinya gizi demokrasi kita defisit. Anak-anak bisa kekurangan protein, sementara masyarakat kekurangan informasi. Dua-duanya bikin masa depan lemas.

#Jangan Lapar Kebenaran

Program MBG mestinya soal anak-anak sehat, bukan jurnalis babak belur. Biar bagaimanapun, publik berhak tahu siapa yang masak makanan, bagaimana kualitasnya, dan kenapa bisa bikin bocah keracunan.

Karena kalau akses informasi ditutup paksa, yang kenyang justru mereka yang main proyek. Sementara rakyat cuma bisa gigit jari—bukan gigit ayam goreng dari kotak MBG.

Jadi mari kita tegaskan: dapur boleh sembunyi di gang, tapi kebenaran jangan sampai disembunyikan di balik cekikan.***