Dari “Makan Bergizi Gratis” ke “Makan Bikin Geger”: Catatan Pedas dari Bojonegoro

BOJONEGORO – Jargon “Makan Bergizi Gratis” (MBG) jadi semacam oase di tengah mahalnya harga beras, telur, dan minyak. Program ini digadang-gadang bisa bikin anak-anak sekolah nggak lagi belajar dengan perut kosong. Gizi terpenuhi, nilai ujian naik, masa depan cerah.

Tapi seperti pepatah Jawa, “ngono yo ngono, ning ojo ngono.” Harapannya mulus, kenyataannya malah bikin tujuh siswa SD di Bojonegoro masuk ruang IGD. Yang harusnya jadi happy meal, malah berujung horror meal.

#Kronologi: Dari Piring ke Puskesmas

Rabu, 24 September, murid-murid SDN Semanding menerima jatah MBG. Kotak makan dibagikan, anak-anak lahap menyantap, dan seharusnya kisah berakhir dengan perut kenyang dan senyum ceria. Sayangnya, beberapa jam kemudian tujuh siswa justru mendadak mual, pusing, bahkan lemas.

Awalnya mereka dilarikan ke Puskesmas. Namun karena kondisi sebagian makin drop, empat anak akhirnya dirujuk ke IGD RSUD Sosodoro Djatikusumo. Untungnya, setelah mendapat perawatan, semua bisa pulang dengan selamat.

Kepala SPPG Campurejo, Gilang Gumelar, mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi. Sampel makanan sudah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk memastikan penyebab pasti.

“Hasil uji laboratorium baru bisa keluar dalam 1×24 jam. Jadi saat ini kami juga menunggu, apakah benar keracunan ini disebabkan menu MBG atau ada faktor lain,” jelas Gilang, Kamis (25/9/2025).

Yang bikin tambah ramai, kasus ini hanya terjadi di SDN Semanding, sementara ribuan porsi MBG di sekolah lain aman-aman saja. Jadi wajar kalau muncul banyak spekulasi: apakah ada masalah di rantai distribusi, cara penyimpanan, atau justru ada faktor eksternal yang nggak terduga?

Sementara itu, orang tua murid sudah keburu panik, desa merasa tidak dilibatkan, dan publik mulai bertanya-tanya: kok program yang tujuannya mulia malah bikin anak-anak masuk IGD? Pertanyaan ini jadi makin keras terdengar karena MBG seharusnya jadi “simbol” kepedulian negara pada generasi penerus.

#Pak Kades Ikut Nimbrung

Yang bikin tambah rame, Kepala Desa setempat ternyata juga ikut nimbrung. Pak Kades bilang, pemerintah desa sama sekali nggak pernah dilibatkan dalam program MBG ini. Jadi ada program makan di sekolahnya, tapi desanya sendiri clueless. Ibaratnya, ada hajatan di rumah, tapi tuan rumah malah nggak dikasih undangan.

“Empat siswa dilarikan ke IGD. Alhamdulillah, tiga sudah bisa pulang dan satu masih dirawat,” ujar Pak Kades Suharto, Kamis (25/9/2025).

Suharto menyayangkan insiden dugaan keracunan MBG ini. Menurutnya, pihak kecamatan maupun desa sama sekali tidak pernah diajak koordinasi. “Yang saya dengar SPPG-nya berada di Desa Campurejo, dan selama program berjalan kami tidak pernah dilibatkan atau diberi tahu adanya MBG di Desa Semanding,” ucapnya.

 #Pertanyaan Sejuta Uang Jajan

Kasus ini bikin kita garuk-garuk kepala. Kalau memang makanan disiapkan sesuai SOP—mulai dari milih bahan, cuci bersih, sampai proses masak—kok bisa ada tujuh anak yang tumbang?

Lebih aneh lagi, dari ribuan porsi yang dibagikan ke banyak sekolah, hanya SDN Semanding yang kena. Apa menunya beda? Apa ada faktor lokal, misalnya kondisi penyimpanan di sekolah? Atau ada misteri lain yang bikin makanan tiba-tiba berubah jadi senjata biologis?

#Fakta Baru: Kandungan Batas Aman, Perut Anak Batas Sabar

Hasil uji laboratorium soal makanan MBG di Bojonegoro akhirnya keluar. Katanya sih, kandungan yang diduga bikin tujuh anak SD masuk IGD itu masih dalam batas aman. Nah, masalahnya: kalau aman, kenapa ada bocah sampai muntah, pusing, bahkan lemes kayak habis lari maraton? Apa alat uji lab-nya beda frekuensi sama perut anak-anak?

“Kalau dari aspek mikrobiologi kandungannya masih batas aman,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati dikutip Kompas.com, Sabtu, (27/9/2025)

Kalimat “masih batas aman” ini persis kayak kalimat andalan pejabat tiap kali ada bencana. “Nggak usah panik, situasi terkendali,” padahal warga sudah kebanjiran setengah rumah. Aman di kertas, tapi kenyataannya tujuh anak harus jadi pasien cilik di IGD. Jadi sebenarnya yang aman itu makanannya, atau perasaan pejabat yang nggak mau disalahkan?

Publik pun makin bingung: jangan-jangan masalahnya bukan di kandungan, tapi di cara distribusi, penyimpanan, atau kebersihan wadah. Kalau nggak dibongkar tuntas, program Makan Bergizi Gratis bisa berubah nama jadi Makan Bikin Galau. Gratis sih gratis, tapi kalau tiap suapan bikin waswas, lebih baik anak-anak bawa bekal telur dadar dari rumah. Minimal kalau sakit perut, jelas siapa yang masak.

 #Dari Gratis ke Tragis

Mari jujur, kata “gratis” memang manis di telinga rakyat. Tapi gratis itu nggak boleh jadi alasan untuk nurunin kualitas. Gratis bukan berarti boleh asal-asalan.

Analoginya begini: kalau temanmu nawarin kopi gratis, tapi kopinya basi, kamu tetap akan sakit perut. Gratisnya jadi nggak ada artinya. Sama persis dengan MBG ini. Gratis? Iya. Bergizi? Masih tanda tanya besar.

Yang lebih tragis, kejadian ini berpotensi bikin masyarakat jadi trauma sama program makan gratis. Orang tua bisa waswas, anak-anak bisa parno. Padahal tujuan awalnya mulia: menurunkan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar.

 #Pola Lama: Program Top-Down

Salah satu kritik yang muncul adalah minimnya keterlibatan lokal. Desa dan sekolah seolah cuma jadi “penonton.” Padahal, siapa yang paling ngerti kondisi anak-anak kalau bukan orang tua, guru, dan masyarakat setempat?

Program top-down ini ibarat orang Jakarta yang maksa orang Bojonegoro minum jamu resep ibukota. Rasanya mungkin nggak pas, efeknya bisa nggak nyambung. Kalau mau berhasil, harus ada koordinasi. Harus ada keterlibatan. Jangan hanya “turun anggaran, langsung jalan.”

 #Solusi atau Sekadar Tambal Sulam?

Kejadian ini mestinya jadi wake-up call, bukan sekadar headline sehari lalu dilupakan. Kalau cuma ditutup pakai press release, ya sama saja kayak nutup lubang got pakai kardus. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan.

Pertama, audit menyeluruh: dari dapur, distribusi, sampai piring anak-anak di sekolah. Lebih mantap lagi kalau melibatkan desa dan orang tua. Biar ada kontrol sosial, bukan sekadar tanda tangan di kertas. Kedua, hasil laboratorium wajib diumumkan. Jangan ditutup-tutupi. Publik punya hak tahu, bukan cuma hak menelan kabar setengah matang.

Kalau ternyata masalahnya sistemik, ya jangan cuma ganti penyedia lalu bilang “beres”. Itu namanya tambal sulam, bukan solusi. Kalau pola ini diteruskan, kasus Bojonegoro cuma akan jadi tambahan daftar panjang: dari susu gratis basi, biskuit bergizi kadaluarsa, sampai telur bansos yang lebih cocok buat lempar-lemparan daripada dimakan.

 #Humor Pahit: Anak SD Jadi Korban Coba-Coba

Kalau dipikir, kasus ini agak ironis. Anak-anak yang harusnya belajar matematika dan IPA, malah dapat “praktikum darurat” tentang keracunan makanan. Dari puskesmas ke IGD, mereka jadi contoh hidup bahwa teori food safety itu nyata.

Lucunya, media sosial langsung penuh komentar sarkastis:

• “Makan bergizi gratis, bonusnya pengalaman ke IGD.”
• “Mungkin ini versi baru dari program cerdas: siapa kuat makan, dia yang pintar.”
• “Daripada Makan Bergizi Gratis, mending ganti nama jadi Makan Bikin Gemeteran.”

Satir memang sering lahir dari perut yang kosong, atau dalam kasus ini: perut yang salah isi.

 #Jangan Sampai Anak Jadi Korban Kedua

Kabar baiknya, tujuh anak itu sudah pulih. Tapi jangan sampai kita puas di situ. Jangan sampai mereka jadi korban pertama sekaligus terakhir. Jangan pula mereka jadi korban pertama, lalu disusul korban-korban berikutnya di daerah lain.

Program MBG harus diperbaiki serius, bukan sekadar ganti kotak nasi atau bikin press release manis. Kalau program ini tetap dipaksakan tanpa perbaikan, anak-anak bisa jadi “kelinci percobaan” setiap hari.

Dan kalau itu terjadi, pertanyaan yang harus kita lontarkan sederhana saja: “Makan Bergizi Gratis” ini sebenarnya program untuk menyehatkan anak-anak, atau sekadar proyek anggaran yang bikin pejabat kenyang? ***

Hamim Anwar, jurnalis tinggal di Bojonegoro berkontribusi atas artikel ini | Editor: Supriyadi