Wacana ekspansi sawit ke Papua demi swasembada energi memicu kritik, karena Indonesia sudah memiliki jutaan hektare kebun sawit, sementara deforestasi terus menggerus hutan alam dan daya dukung ekologis nasional publik.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana penanaman kelapa sawit di Papua untuk mendukung produksi bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut Prabowo, pengembangan perkebunan sawit di Papua merupakan bagian dari strategi mewujudkan swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
Ia menilai langkah tersebut dapat membantu menghemat anggaran negara yang selama ini terserap besar untuk memenuhi kebutuhan impor energi.
Namun, pernyataan tersebut menuai kritik publik karena dinilai minim empati terhadap kondisi ekologis yang tengah memburuk. Di saat sejumlah wilayah di Sumatra belum sepenuhnya pulih dari bencana ekologis, pemerintah justru memunculkan narasi ekspansi sawit ke Papua. Wacana ini disampaikan tanpa penjelasan memadai mengenai risiko lingkungan, dampak terhadap hutan alam, serta jaminan keselamatan ekologis dan sosial bagi masyarakat setempat.
Lantas, seperlu itukah ekspansi sawit hingga ke Papua? Apakah Indonesia benar-benar kekurangan lahan perkebunan kelapa sawit, atau justru sedang menghadapi krisis kehilangan hutan yang belum tertangani?
#Angka Ekspansi Sawit Indonesia
Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia berlangsung dalam skala yang sangat besar dan berdampak langsung pada berkurangnya tutupan hutan alam. Data Outlook Kelapa Sawit 2024 yang diterbitkan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit nasional terus meningkat tajam sejak 1980, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan tanda stagnasi.
Pada 1980, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih sekitar 294 ribu hektare. Empat dekade kemudian, angkanya melonjak drastis menjadi 14,59 juta hektare pada 2020. Pendataan tematik bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2021 bahkan mencatat luas perkebunan sawit telah mencapai 16,83 juta hektare. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sawit telah menjadi salah satu penggunaan lahan terbesar di Indonesia.
Skala ekspansi sawit terlihat lebih jelas melalui data Forest Watch Indonesia (FWI). FWI mencatat bahwa luas konsesi perkebunan kelapa sawit mencapai 17,15 juta hektare, hampir setara dengan konsesi pemanfaatan hutan alam yang menjadi konsesi terluas sebelumnya. Luas ini bahkan berpotensi lebih besar karena adanya tumpang tindih izin dengan konsesi lain, seperti kehutanan dan pertambangan. Jika seluruh tumpang tindih tersebut dihitung, total luas konsesi sawit dapat mencapai sekitar 20,9 juta hektare, dengan 3,8 juta hektare di antaranya berada di wilayah yang juga memiliki izin sektor lain.
Dengan luasan tersebut, konsesi sawit menjadi jenis konsesi terluas di Indonesia, melampaui konsesi kehutanan maupun pertambangan. Skala wilayahnya setara dengan lebih dari tiga kali luas Provinsi Bali, bahkan mendekati luas Pulau Jawa. Besarnya konsesi ini menunjukkan betapa dominannya sawit dalam struktur penggunaan lahan nasional.
Dampak ekspansi tersebut tercermin dari data Auriga Nusantara dan WALHI (2022), yang mencatat bahwa sekitar 2,9 juta hektare perkebunan sawit berasal dari konversi hutan alam. Dalam banyak kasus, perkebunan skala besar menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan dibandingkan kebun rakyat. Selain mendorong deforestasi, ekspansi sawit juga memperparah konflik agraria, merusak lingkungan, dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Data ini menunjukkan bahwa sawit merupakan salah satu penyumbang penting deforestasi di Indonesia, meskipun bukan satu-satunya. Hingga kini, masih terdapat jutaan hektare hutan alam yang berada di dalam konsesi sawit, yang sewaktu-waktu berpotensi dibuka apabila kebijakan ekspansi kembali dilonggarkan.
#Sawit Tidak Bisa Menggantikan Hutan
Sebelum membahas dampak deforestasi penting untuk ditegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak dapat menggantikan fungsi hutan. Hutan merupakan ekosistem kompleks yang terdiri atas beragam jenis tumbuhan, satwa, mikroorganisme tanah, serta sistem air yang saling terhubung. Hutan berperan penting dalam menyimpan karbon, menjaga keseimbangan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan masyarakat adat serta komunitas lokal.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Sebaliknya, perkebunan sawit adalah sistem monokultur, yang hanya terdiri dari satu jenis tanaman dengan struktur ekosistem yang sangat sederhana. Kemampuan sawit dalam menyerap air, menyimpan karbon, dan menjaga kesuburan tanah jauh lebih rendah dibandingkan hutan alam. Oleh karena itu, konversi hutan menjadi kebun sawit tidak dapat dipandang sebagai alih fungsi yang setara.
Dampak dari perbedaan fungsi tersebut sudah terlihat secara nyata. Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November lalu menunjukkan bagaimana deforestasi memperparah bencana hidrometeorologi.
Analisis jurnalisme data Kompas mencatat bahwa sepanjang 1990–2024, hutan di beberapa provinsi utama di Sumatera menyusut sekitar 1,2 juta hektar, atau rata-rata 36.305 hektar per tahun. Ketika hutan sebagai penyerap air dan penahan tanah terus berkurang, hujan berintensitas tinggi dengan mudah berubah menjadi limpasan air yang merusak pemukiman dan lahan pertanian.
#Indonesia Tidak Kekurangan Sawit, tetapi Kehabisan Hutan
Skala kehilangan hutan di tingkat nasional menunjukkan situasi yang semakin mengkhawatirkan. Data Global Forest Watch mencatat bahwa sejak awal 2000 hingga 2023, Indonesia telah kehilangan sekitar 30 juta hektar tutupan pohon. Dalam sepuluh tahun terakhir saja, kehilangan tutupan pohon mencapai 9–10 juta hektar, atau setara dengan 900 ribu hingga 1 juta hektar per tahun.
Sementara itu, data resmi pemerintah menunjukkan bahwa deforestasi netto Indonesia masih berada pada kisaran ratusan ribu hektar per tahun. Pada periode 2023–2024, deforestasi netto tercatat sekitar 175 ribu hingga lebih dari 250 ribu hektar, setelah dikurangi kegiatan rehabilitasi. Perbedaan angka ini disebabkan oleh metode penghitungan yang berbeda, namun keduanya sama-sama menegaskan bahwa kehilangan hutan di Indonesia masih terus berlangsung.
Penyusutan hutan dalam skala besar ini telah secara signifikan mengurangi daya dukung lingkungan, terutama fungsi hutan sebagai penyerap air dan penyangga banjir. Bencana banjir di Sumatra pada akhir November lalu tidak dapat dilepaskan dari akumulasi deforestasi dan alih fungsi hutan yang terjadi selama puluhan tahun.
Dalam konteks kehilangan hutan yang begitu masif baik secara nasional maupun regional, wacana pembukaan perkebunan kelapa sawit baru di Papua menjadi tidak relevan dan berisiko tinggi. Indonesia telah memiliki luasan perkebunan sawit yang sangat besar, sementara laju kehilangan hutan masih belum terkendali. Papua, dengan hutan alamnya yang relatif utuh, merupakan salah satu benteng terakhir ekosistem hutan Indonesia yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Alih-alih membuka lahan sawit baru, tantangan utama Indonesia justru terletak pada penghentian deforestasi, perlindungan hutan tersisa, dan perbaikan tata kelola perkebunan. Membuka sawit di Papua hanya akan memperluas jejak deforestasi dan memindahkan kerusakan dari wilayah yang telah terdegradasi ke wilayah yang selama ini masih menjadi penyangga ekologis nasional. Dalam situasi ini, kebijakan yang mendorong ekspansi sawit baru di Papua bukanlah solusi pembangunan, melainkan keputusan yang berpotensi memperparah krisis ekologis.

*) Ais Jauhara Fahira adalah penulis, kontributor, dan reporter lepas yang aktif mengangkat isu perempuan, sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Tulisannya pernah dimuat di Good News From Indonesia, Independen.id, Kompas.com, dan Sediksi.com. Lulusan Ilmu Komunikasi ini dikenal dengan gaya penulisan yang lugas, mudah dipahami, serta berfokus pada isu-isu penting bagi masyarakat luas.
**)Artikel ini pernah tayang di independen.id dan disajikan kembali tanpa perubahan isi.