Kontroversi Sabrang di DPN memicu kegaduhan Maiyah. Lewat klarifikasi, ia menyebut posisinya sebagai eksperimen akuntabilitas, perang kognitif, dan komitmen mundur bila gagal.
Sabrang Mowo Damar Panuluh – yang lebih dikenal sebagai Noe Letto – akhirnya memecah kesunyian usai pelantikannya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Melalui video klarifikasi berjudul “Soal DPN… Mari Kita Ngobrol”, putra sulung budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) ini merespons gelombang kritik, skeptisisme, hingga tudingan “pengkhianatan” terhadap nilai-nilai Maiyah yang dialamatkan kepadanya.
Pelantikan Sabrang menjadi sorotan tajam setelah foto-fotonya mengenakan peci dan dasi dalam upacara kenegaraan beredar luas. Bagi sebagian komunitas Maiyah—yang selama puluhan tahun memosisikan diri sebagai entitas independen di luar lingkar kekuasaan—langkah ini dipandang sebagai anomali yang menimbulkan kegelisahan.
#Menjawab Kegaduhan: Antara “Fiasco” dan Ekspektasi
Sabrang membuka klarifikasinya dengan mengakui adanya kegaduhan, bahkan fiasco, di ruang publik. Ia mengaku membaca hampir seluruh komentar, mulai dari yang marah dan kecewa hingga yang mendukung. Menurutnya, keresahan itu valid, terutama dalam kondisi Indonesia yang tengah mengalami keretakan sosial (fractured).
“Dalam keadaan Indonesia yang sudah fractured seperti ini, mempercayai orang lain itu amat sangat susah,” ujar Sabrang. Namun ia menegaskan, posisinya sebagai Tenaga Ahli bukanlah pembuat kebijakan atau pemberi perintah, melainkan pemberi masukan, rekomendasi, dan analisis situasi.
#Membedakan “Negara” dan “Pemerintah”
Poin krusial dalam klarifikasi Sabrang adalah pemisahan konseptual antara bangsa, negara, dan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Maiyah selama ini bergerak di ranah bangsa dan negara, namun menjaga jarak dari sistem pemerintahan yang politis dan periodik.
Keputusannya masuk DPN, menurut Sabrang, merupakan upaya memberi feedback dari sudut pandang negara dan rakyat. Ia berargumen bahwa negara membutuhkan sistem umpan balik yang jujur agar pemerintah dapat melakukan koreksi. Fungsi ini idealnya dijalankan DPR, namun dalam praktik kerap terjebak kepentingan politik praktis.
Sabrang juga menegaskan dirinya tidak berada di bawah kendali tokoh politik mana pun, termasuk nama-nama yang ramai disebut warganet. “Yang saya takuti cuma Simbah (Cak Nun) dan Gusti Allah,” tegasnya.
#Kompetensi di Era Cognitive War
Kritik soal latar belakangnya sebagai vokalis band yang dianggap tak relevan dengan isu pertahanan nasional dijawab lugas. Menurut Sabrang, pertahanan modern tak lagi sebatas kinetic war—perang fisik dengan senjata dan tank.
Dunia kini memasuki era cognitive war, yakni upaya sistematis melemahkan negara dengan merusak pola pikir, memecah persatuan, dan mengikis kepercayaan sosial melalui manipulasi informasi dan media digital. Berbekal pengalamannya di bidang sistem informasi dan data melalui Symbolic ID, Sabrang menilai dirinya memiliki kapasitas untuk membaca ancaman disintegrasi bangsa berbasis teknologi kognitif.
Ia menyebut, analisis semacam ini sebenarnya telah lama ia sampaikan secara informal sejak pemerintahan sebelumnya. Perbedaannya, kini ia memilih jalur resmi—sebagai sebuah eksperimen.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel
#Eksperimen Framework Akuntabilitas Pejabat
Inti keputusan Sabrang masuk ke sistem ia sebut sebagai “Eksperimen Kelinci Percobaan”. Menurutnya, hingga kini belum ada standar atau framework yang jelas tentang bagaimana pejabat publik melaporkan kinerja serta merespons kritik masyarakat.
Ia mengusulkan metodologi penanganan kritik empat tahap:
- Distilasi – memisahkan emosi dari substansi kritik.
- Acknowledge – mengakui masalah dan memvalidasi perasaan publik.
- Respons Jujur – menjawab secara transparan tanpa retorika kosong.
- Komitmen – menetapkan janji konkret yang bisa dipantau bersama.
Sabrang menantang dirinya sendiri untuk menerapkan standar ini. Ia bahkan berencana mengembangkan platform berbasis AI guna menjembatani komunikasi pejabat dan rakyat, dengan kriteria transparansi ditentukan publik, bukan pemerintah.
#Prinsip “Tujuan Fanatik, Cara Fleksibel”
Menanggapi tudingan durhaka terhadap ajaran ayahnya, Sabrang merujuk prinsip Cak Nun: “Tujuan itu fanatik, cara itu fleksibel.” Tujuannya, kata Sabrang, tetap sama—menjaga keselamatan dan kemakmuran Indonesia. Yang berubah hanyalah cara.
Masuk ke birokrasi, mengenakan pakaian formal, hingga berada dalam sistem kekuasaan ia sebut sebagai bentuk “puasa”—melakukan hal yang tak ia sukai demi tujuan lebih besar. Karena itu, baginya posisi ini adalah beban, bukan prestasi. “Kalau ada yang mengucapkan selamat, saya malah bingung. Harusnya ‘hati-hati’ atau ‘semoga amanah’,” ujarnya.
#Jaminan Resign dan Komitmen Satu Tahun
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Sabrang menyampaikan komitmen konkret: jika dalam satu tahun rekomendasinya tidak digunakan atau kehadirannya di DPN tak memberi dampak berarti, ia siap mengundurkan diri.
“Tugas saya sederhana: memberi masukan sejujur mungkin. Kalau ternyata nggak kepakai-pakai juga, ya tinggal keluar, resign. Gampang,” tegasnya.
#Ajakan Gotong Royong
Di akhir klarifikasi, Sabrang mengajak para intelektual dan masyarakat yang peduli masa depan Indonesia untuk tak berhenti pada kecaman, melainkan ikut membangun framework pengawasan pejabat bersama-sama. Ia mendorong lahirnya standar baru agar pejabat publik tak lagi bersembunyi di balik janji manis yang tak terukur.
Video klarifikasi ini menjadi jawaban resmi Sabrang atas perdebatan panas di internal Maiyah dan ruang publik. Ia menegaskan identitasnya sebagai “Maiahan” tak berubah, sementara perannya di DPN hanyalah fungsi teknis dalam misi lebih luas: menjaga keutuhan bangsa dari ancaman modern yang kerap tak kasatmata.***
