Hari Tani Nasional di Jombang: Selametan Sawah, Tumpeng, dan Pertanyaan yang Menggantung

JOMBANG – Hari Tani Nasional itu ibarat ulang tahun teman SMA yang sudah lama nggak ketemu. Kita ingat tanggalnya, tapi sering cuma ngucapin “selamat” di WhatsApp. Nah, di Jombang tahun ini lain cerita. Di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, sawah mendadak jadi ruang tamu. Ada tumpeng, doa, tasyakuran, bahkan orasi tentang indeks tanam dan kedaulatan pangan.

Yang bikin menarik, acara ini terasa hidup. Ada petani, ada selametan, ada suasana guyub. Cuma satu hal yang bikin kita garuk kepala: kok yang kedengaran cuma satu pihak? Yang lain lagi pada ke mana?

#Selametan, Tumpeng, dan Suasana Kekeluargaan

Di tengah hamparan hijau, tema “Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” berkibar. Acara dibuka dengan doa dan potong tumpeng—ritual yang lebih mirip selamatan kampung daripada seremoni pemerintahan. Pesan yang dibawa pun sederhana: tanah dan pangan harus kita jaga bersama, petani jangan dibiarkan sendirian, inovasi harus jalan meski lahan terbatas.

Rasanya adem. Kita jadi ingat, di tengah gempuran berita tentang pupuk mahal atau lahan menyempit, masih ada orang yang mau serius ngomongin indeks tanam. Dan iya, acara ini digelar oleh PDI Perjuangan Jombang, tapi suasananya lebih mirip hajatan warga ketimbang panggung politik.

#Pertanyaan Besar: Yang Lain Ke Mana?

Nah, ini bagian yang bikin kita pengin nyeletuk: “Lho, ini Hari Tani Nasional lho. Kok yang kelihatan cuma satu acara ini?” Padahal, secara konsep, Hari Tani itu milik semua orang: pemerintah daerah, dinas pertanian, kelompok tani, aktivis agraria, mahasiswa, bahkan anak-anak muda yang lagi nge-vlog hidroponik.

Apakah pihak lain memang diam? Apakah acara mereka kecil-kecilan tanpa publikasi? Atau memang ada acara lain yang tenggelam di timeline? Pertanyaan ini seperti menggantung di udara sawah yang baru disemai.

#Politik, Sawah, dan Simbol

Turun ke sawah bukan hal baru di negeri ini. Dari dulu sawah jadi simbol kuat: wong cilik, pangan, akar budaya. Nggak heran kalau ada pihak yang memanfaatkan momen Hari Tani untuk menunjukkan kepedulian. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah atau lembaga lain sering kali cuma bikin seremoni kecil di kantor dinas atau sekadar unggahan medsos.

Hasilnya, yang terlihat di permukaan seolah hanya satu-dua pihak yang peduli. Padahal bisa jadi banyak yang peduli, cuma nggak terekspos. Dan di tengah “kekosongan” itu, partai yang mau turun langsung ke sawah otomatis jadi pusat perhatian.

#Momentum yang Mestinya Jadi Bareng-Bareng

Kalau dipikir-pikir, Hari Tani Nasional mestinya bukan cuma acara potong tumpeng. Ini waktu yang pas untuk ngomong lebih serius soal reforma agraria, harga pupuk, regenerasi petani muda, dan masa depan pangan kita.

Kalau hanya satu pihak yang aktif, kita patut khawatir. Tapi kalau ternyata pihak lain juga punya acara, kita patut dorong supaya mereka lebih terbuka dan berani tampil. Karena isu pangan dan petani itu bukan cuma kepentingan kelompok tertentu, tapi kepentingan kita semua.

Dan Jombang, sadar atau tidak, lagi jadi cermin yang memantulkan masalah itu. Bukan cuma soal seremoni, tapi juga soal reforma agraria yang masih mengancam. Lihat saja kasus-kasus ini:

• Tanah Kas Desa Pagerwojo: Dugaan pengalihan status tanah kas desa di Dusun Ngemplak, Desa Pagerwojo, jadi sertifikat hak milik pribadi atas nama salah satu warga.
• Tanah Ahli Waris di Pengampon: Ahli waris mempertanyakan keabsahan penjualan tanah warisan di Desa Pengampon, Kecamatan Kabuh, yang berpindah tangan ke PT Bangun Perkasa Aditama Sentra tanpa persetujuan mereka.
• Tanah PLN di Mojoagung: Sengketa tanah antara warga yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang digunakan Gardu Induk PLN.
• Tanah Warga Diwek: Warga menemukan kejanggalan pada tanah yang dibelinya, muncul sertifikat atas nama orang lain, dan akhirnya melapor dugaan penyerobotan tanah ke polisi.

Kasus-kasus ini ibarat jerawat kecil yang sebenarnya nunjukin ada masalah lebih besar di kulit agraria kita. Pertanyaannya jadi makin jelas: siapa sebenarnya yang menjaga isu pertanian dan tanah di Jombang ini?

Apakah pemerintah daerah? Partai politik? LSM? Atau masyarakat sipil yang jalan sendiri-sendiri?

Karena sawah dan ladang adalah urusan hidup bersama. Kalau cuma satu-dua pihak yang bergerak, peringatannya jadi sempit. Tapi kalau semua turun tangan, Hari Tani bisa jadi momentum nasional yang betul-betul terasa, bukan sekadar simbolik.

#Tanda Tanya di Tengah Sawah

Peringatan Hari Tani Nasional di Jombang tahun ini seperti pesta yang musiknya asyik tapi penontonnya sepi. Ada tumpeng, doa, sawah, orasi soal indeks tanam—lengkap. Rasanya adem, guyub, tapi juga bikin kita bertanya: ke mana yang lain?

Kalau kita serius soal kedaulatan pangan, mestinya semua pihak ikut turun ke sawah, bukan cuma satu-dua. Karena pangan, tanah, dan petani itu hak semua orang—bukan cuma milik pemerintah, partai, atau LSM tertentu.

Apalagi faktanya bikin kita kaget: Radar Jombang (31/8/2024) mencatat 2.000 hektare lahan pertanian produktif di Jombang hilang hanya dalam dua tahun. Bayangkan, itu sama saja dengan kehilangan puluhan kali lapangan sepak bola setiap bulan. Kalau tren ini terus, kita bisa punya lebih banyak kavling perumahan ketimbang sawah buat nanem padi.

Jadi, peringatan Hari Tani sebenarnya bukan sekadar tasyakuran dan potong tumpeng. Ini panggilan darurat: siapa yang mau menjaga tanah kita? Pemerintah daerah? Partai politik? LSM? Atau kita semua yang selama ini cuma jadi penonton?

Kalau kita masih anggap isu pangan itu hanya urusan sektor tertentu, ya jangan heran kalau sawah-sawah kita terus berubah jadi kavling real estate atau pabrik. Hari Tani Nasional mestinya jadi momen kita berhenti selfie, terus benar-benar refleksi.***

Penulis: Supriyadi | Editor: Bagus Marga