Jembatan Hanyut, Petani Durian Sibalanga Sumatera Utara Terjepit Pascabencana

Banjir bandang dan longsor yang menghanyutkan jembatan di Desa Sibalanga, Tapanuli Utara, melumpuhkan akses ekonomi warga, memaksa petani durian mempertaruhkan keselamatan demi menyambung hidup keluarga.

Banjir bandang yang menerjang Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, pada 25 November 2025 meninggalkan luka panjang bagi warga. Jembatan utama penghubung desa dengan lahan pertanian hanyut, memutus jalur ekonomi yang selama ini menjadi nadi kehidupan masyarakat.

Dikutip dari BBC Indonesia, Pinahot (33), petani durian setempat, menjadi salah satu warga yang terpaksa mengambil risiko besar. Bersama petani lainnya, ia menyeberangi sungai dengan kedalaman setinggi dada orang dewasa demi mencapai ladang. Tidak ada pilihan lain, sebab durian yang siap panen tak mungkin menunggu, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan.

“Takut sebenarnya, tapi karena menanggung keluarga, harus dipaksakan. Sekarang sudah susah sekali kehidupan masyarakat gara-gara jembatan ini hanyut,” ujar Pinahot, Ahad (28/12/2025). Ia berharap pemerintah pusat segera turun tangan memperbaiki jembatan agar aktivitas warga kembali normal.

#Musim Durian di Tengah Krisis

Desa Sibalanga dikenal sebagai salah satu sentra durian di Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi geografis dan kesuburan tanah menjadikan durian sebagai komoditas andalan warga sejak lama. Dalam situasi pascabencana, hasil durian menjadi tumpuan utama untuk bertahan hidup.

Sebagian durian dijual ke luar desa dengan berbagai keterbatasan akses, sementara sisanya dikonsumsi bersama keluarga di tenda-tenda darurat pengungsian. Musim durian yang biasanya membawa harapan kini justru dibayangi kecemasan.

Zulkifli Hutabarat (30), petani durian lainnya, menyebut bencana telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian desa. “Kami rugi di bidang kehidupan, dalam arti menyambung hidup. Sekitar 80 persen warga kampung berladang ke sini. Sampai sekarang hasil bumi terkendala,” katanya.

Ia menambahkan, selama lebih dari sebulan warga harus menggunakan tali untuk menyeberangkan hasil panen melintasi sungai. Cara darurat itu rawan kecelakaan dan memperbesar risiko kerugian, baik bagi petani maupun hasil panen mereka.

#Risiko Kemiskinan Baru

Pengamat kebencanaan menilai, penanggulangan bencana yang lamban dan tidak tepat berpotensi menciptakan kemiskinan baru di wilayah terdampak. Kegagalan negara memulihkan infrastruktur dasar dapat memperpanjang krisis sosial dan ekonomi masyarakat.

Guru Besar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak semestinya dijadikan ruang pencitraan politik.

“Panggung bencana bukan untuk impression management. Ketika bencana dijadikan ajang membangun kesan diri atau personal branding, itu merupakan kekeliruan besar dan berpotensi berbalik merugikan pihak yang bersangkutan,” ujar Gun Gun, seperti dikutip dari BacktoBdm, 12 Desember 2025.

Kerusakan infrastruktur dasar, seperti jembatan di Desa Sibalanga, tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga langsung memukul ekonomi rumah tangga petani. Terputusnya akses distribusi hasil pertanian berdampak pada penurunan pendapatan dan meningkatnya kerentanan sosial.

Pandangan kritis juga disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan semata peristiwa alam, melainkan cerminan paradoks dalam cara negara bekerja. Menurut Rocky, solidaritas warga justru bergerak lebih cepat dibanding respons negara.

Dalam perbincangan di kanal YouTube miliknya, Rocky menyoroti penggalangan dana oleh masyarakat sipil – mulai dari relawan, mahasiswa, hingga komunitas kecil—yang mampu menghimpun bantuan dalam waktu singkat.

Sementara itu, keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional dinilai berjalan lambat, meski dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa serta merusak infrastruktur di banyak daerah.

Menurut Rocky, situasi tersebut sekaligus menunjukkan kuatnya solidaritas publik. Ia menyebut uluran tangan warga sebagai bukti bahwa nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” masih hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks Sibalanga, keterlambatan perbaikan jembatan berarti terhambatnya distribusi hasil pertanian, menurunnya pendapatan, serta meningkatnya risiko kemiskinan struktural. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memaksa warga keluar dari sektor pertanian atau terjerat utang demi bertahan hidup.

Bagi Pinahot dan warga lainnya, harapan kini bertumpu pada kehadiran negara. “Sampaikan sama Presiden Prabowo supaya jembatan kami cepat diperbaiki. Biar kami bisa kembali beraktivitas dan mencari nafkah,” katanya.***

Di tengah derasnya arus sungai dan ketidakpastian pascabencana, para petani durian Sibalanga terus bertahan. Namun, tanpa pemulihan infrastruktur yang cepat dan tepat, bencana berisiko meninggalkan jejak kemiskinan yang lebih dalam dan berkepanjangan.