JOMBANG – Di Jombang, kata koperasi kembali naik panggung. Kali ini bukan karena nostalgia zaman sekolah yang penuh yel-yel “koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional”, tapi karena munculnya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah resmi terbentuk di 306 desa dan kelurahan. Jumlah yang lumayan fantastis untuk ukuran program baru.
Bupati Jombang, Warsubi, dengan nada penuh semangat mengatakan kalau semua koperasi itu sudah mengantongi badan hukum dan siap digulirkan.
“Besar harapan kami, melalui monitoring dan evaluasi ini, akan lahir masukan, arahan, serta dukungan dari pemerintah pusat, untuk memperkuat keberlangsungan KDMP di Kabupaten Jombang,”kata Warsubi saat kegiatan monev di Pendopo Pemkab pada Selasa, (30/9/2025).
Bahasanya rapi, penuh optimisme. Tapi di balik itu, banyak warga bertanya-tanya, apakah koperasi ini benar-benar akan jadi alat ekonomi rakyat, atau cuma proyek foto bareng pejabat di pendopo?
#33 Sudah Jalan, Ratusan Menunggu
Dari ratusan KDMP yang sudah terbentuk, baru 33 koperasi yang benar-benar beroperasi. Sisanya masih tahap “menunggu giliran hidup”.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Sugeng Santoso, yang ikut hadir dalam monev, memuji langkah Jombang. Ia bilang, 33 KDMP yang sudah jalan punya “literasi microsite tinggi”—entah maksudnya lebih ke digitalisasi atau cuma istilah biar terdengar keren.
“Kata kunci KDMP adalah kolaborasi lintas sektor, lintas OPD, dan lintas stakeholder,” jelas Sugeng.
Bahasanya mirip poster seminar nasional. Tapi yang menarik, Sugeng mengingatkan kalau Kepala Dinas Koperasi Jombang, Pak Hari, tidak akan kerja sendirian. Ada SK Satgas KDMP. Ini penting, karena kalau koperasi sudah masuk ranah birokrasi, tanpa tim koordinasi, bisa-bisa malah macet di meja tanda tangan.
#Dari TPA ke Desa
Kalau biasanya acara pelantikan pengurus koperasi di gedung mewah atau hotel, Jombang justru bikin di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Banjardowo.
Langkah yang unik, meski agak simbolis, seolah mau menunjukkan bahwa koperasi bisa tumbuh bahkan dari tempat sampah—asal dikelola dengan benar.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Totalnya, ada 2.448 pengurus dan pengawas koperasi yang dilantik serentak. Tiap desa punya delapan orang pengurus. Semuanya dipilih lewat musyawarah desa khusus (musdesus). Kedengarannya demokratis dan partisipatif, walau tentu tetap menarik untuk diikuti: apakah para pengurus ini benar-benar hasil musyawarah warga, atau hasil musyawarah di ruang dingin kantor desa.
#Antara Cita dan Realita
Koperasi Desa Merah Putih ini sejatinya punya misi mulia, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan menumbuhkan semangat gotong royong. Tapi, seperti banyak program pemerintah lainnya, yang sering jadi masalah bukan pada konsepnya, melainkan pelaksanaannya.
Apakah pengurusnya sudah paham manajemen koperasi? Apakah anggota desa tahu hak dan kewajibannya? Apakah dana operasional benar-benar dikelola transparan?
Sebab sejarah koperasi di banyak daerah sering berakhir dengan kisah yang mirip, semangat awalnya tinggi, tapi berujung papan nama berdebu dan laporan keuangan yang hilang entah ke mana.
#Catatan Kecil untuk Pemkab
Semangat Bupati Warsubi dan jajarannya patut diapresiasi. Tapi kalau mau koperasi benar-benar jadi “sokoguru ekonomi desa”, Pemkab Jombang perlu lebih dari sekadar SK dan pelantikan massal. Butuh pendampingan nyata, audit berkala, dan yang paling penting, kejujuran politik untuk tidak menjadikan koperasi sebagai alat pencitraan atau proyek menjelang tahun politik.
Koperasi bisa jadi wadah rakyat kecil untuk mandiri, tapi bisa juga jadi alat baru bagi elite untuk memperluas jaringan. Semuanya tergantung niat dan pengawasan.
Untuk sementara, rakyat Jombang boleh berharap — semoga “Merah Putih” dalam nama koperasi ini bukan cuma warna di spanduk peresmian, tapi benar-benar semangat yang menghidupi ekonomi desa.***
