KPK Panggil 7 Pejabat dan Pensiunan ASN, Gedung Pemkab Lamongan Jadi Panggung Korupsi

JAKARTA – Lamongan lagi-lagi bikin heboh. Bukan karena festival seni, bukan karena inovasi digital, tapi gara-gara gedung. Gedung yang katanya bakal memudahkan pelayanan publik, tapi ujung-ujungnya bikin tujuh pejabat dan satu pensiunan ASN “turun panggung” menghadap penyidik KPK di Mapolres Gresik. Kalau gedung ini punya akun Instagram, captionnya pasti: “Dari semen ke sidang, perjalanan panjang!”

Para pejabat ini dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan pada 2017-2019. Dari staf sampai kepala seksi, semua dikorek soal anggaran, kontrak, dan mungkin rahasia dapur gedung itu sendiri. Bukan cuma sekadar ditanya, “berapa lantai?”, tapi juga “berapa uang yang hilang di lantai dasar?”

“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).

#Tujuh Pejabat dan Satu Pensiunan, Epic Tanpa Naskah

Siapa saja yang kena panggil?

1. Rahman Yulianto, staf Subbagian Pembinaan Advokasi ULP Kabupaten Lamongan
2. Sumariyono, pensiunan ASN Pemkab. Lamongan
3. Sigit Hari Mardani, Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
4. Joko Andriyanto, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glaga Kabupaten Lamongan
5. Fitriasih, Kepala Subbagian Administrasi Pengelolaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lamongan
6. Edy Yunan Achmadi, Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Lamongan
7. Arkan Dwi Lestari, Kepala Seksi Bina Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Lamongan

Bayangkan tujuh orang, satu gedung, satu meja penyidikan—epik nyata tanpa naskah. Setiap pertanyaan dari KPK bisa bikin keringat dingin muncul di dahi. “Apakah ini tes memori atau ujian nyali?” mungkin pertanyaan yang muncul di kepala mereka.

 #Dari Bupati Sampai Pensiunan, Semua Ikut Catat Poin

Bukan cuma tujuh pejabat yang ikut sensasi epik ini. Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, juga sudah dua kali dipanggil KPK, pada 12 dan 19 Oktober 2023, dengan pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK.

Kalau dihitung-hitung, gedung ini tampaknya lebih populer daripada artis sinetron lokal. Semua yang terlibat harus ingat setiap angka, setiap lembar kontrak, setiap tanggal—sedikit keliru, bisa bikin kepala pusing tujuh keliling.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, meski belum menjelaskan secara rinci siapa saja mereka. Saat ini, KPK juga tengah menghitung kerugian negara akibat proyek ini.

Yang bikin semakin seru, identitas para tersangka belum diumumkan. Jadi publik bisa asyik menebak-nebak sambil menyeruput kopi: siapa ya yang bakal jadi “pahlawan” atau “villain” dalam drama gedung Lamongan ini?

#Warga Menonton, Tapi Tetap Santai

Yang lucu, warga Lamongan menanggapi kasus dugaan korupsi Rp 151 miliar terkait Gedung Pemkab Lamongan ini dengan campuran penasaran dan santai. Ada yang bilang, “Ah, ini kan lanjutan drama 10 tahun lalu. Pejabat kita mah tetap tenang aja.” Ada juga yang ngetawain sambil scroll berita: gedung satu, tujuh pejabat, satu pensiunan, satu bupati—kok rasanya lebih seru daripada reality show.

Pelajaran yang bisa dipetik? Gedung boleh tinggi, beton boleh kuat, tapi kalau manajemen dana nggak jujur, yang roboh bukan cuma moral, tapi juga kepercayaan publik. Jadi, sebelum bikin gedung lagi, mungkin pejabat Lamongan bisa belajar dulu dari gedung yang satu ini.***