Kucing-Kucingan Pemkab Tuban dan KPK: Lampu Jalan Kok Jadi Ribet?

 TUBAN – Di banyak daerah, lampu jalan biasanya jadi simbol kemajuan: jalanan lebih terang, warga bisa pulang malam tanpa takut ditabrak truk, dan maling pun mikir dua kali sebelum beraksi. Tapi di Tuban, lampu jalan justru bikin silau dalam arti lain: silau oleh aroma proyek yang katanya nggak beres.

KPK menyoroti proyek pengadaan PJU (Penerangan Jalan Umum) ini. Bukan tanpa alasan, lembaga antirasuah itu bilang ada indikasi sesuatu yang “nggak beres.” Kalau di warung kopi, istilahnya bukan lagi “lampu jalan,” tapi “lampu ijo” buat main proyek.

Tapi yang menarik, Pemkab Tuban bukannya grogi, justru pasang kuda-kuda kayak jagoan silat. “Kalau KPK curiga, silakan buktikan,” kira-kira begitu nada jawabannya. Bukannya defensif, malah kayak lagi ngelawan balik.

#Rapat di Gedung Merah Putih: Lampu yang Menyorot Tuban

Awal Agustus 2025, nama Tuban bukan lagi ramai dibicarakan gara-gara wisata Pantai Pasir Putih Remen, melainkan karena sesuatu yang lebih… beraroma kabel terbakar: proyek lampu jalan.

Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III tiba-tiba menyorot Penerangan Jalan Umum (PJU) di Tuban. Katanya, ada bau “nggak enak.”

Wahyudi, Kepala Satgas Korsup Wilayah III, tampil bukan seperti penyidik garang, melainkan lebih mirip guru BP di sekolah. Nada bicaranya tenang, tapi pesannya menusuk: pengadaan barang jangan cuma jadi formalitas administrasi di atas kertas, tapi harus benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

Kalimatnya sopan, tapi maksudnya keras. Pesannya jelas: jangan sampai lampu jalan hanya terang di dokumen proyek, tapi mati total begitu dipasang di aspal.

Ironinya, semua drama ini muncul di tengah kabar bahwa APBD Kabupaten Tuban tahun 2025 justru menyusut. Dari Rp3,47 triliun jadi Rp3,40 triliun. Dan lebih getir lagi: hampir 38 persen anggaran itu tersedot untuk belanja pegawai. Jadi sebelum duit sempat dipakai buat lampu jalan atau program kerakyatan, sudah keburu habis buat gaji dan tunjangan birokrat.

#Proyek Lampu Jalan: Cahaya atau Cuma Angan-Angan?

Kita semua tahu, proyek lampu jalan biasanya memang rawan masalah. Dari harga tiang, kabel, sampai lampunya sendiri sering jadi bahan perhitungan. Kadang harga satu tiang bisa bikin warga mikir, “Ini tiang terbuat dari emas apa gimana?”

Di Tuban, nilai proyek PJU disebut miliaran rupiah. Angka segede itu jelas bisa bikin siapa pun ngiler. Wajar kalau KPK mengendus ada potensi “mark-up” atau permainan lain.

Tapi bukannya minta maaf atau klarifikasi panjang, Pemkab Tuban justru mengeluarkan jurus: balik menantang. Kayak bilang, “Kalau KPK merasa ada masalah, ayo dibuktikan. Jangan cuma ngomong doang.”

#Drama Klasik: Proyek, KPK, dan Jurus Seribu Alasan

Sebenarnya drama ini bukan baru. Hampir tiap tahun kita dengar ada proyek entah itu jembatan, jalan, atau lampu, yang dibilang “nggak beres.” Ending-nya biasanya ada pejabat yang bilang, “Kami sudah sesuai prosedur, kok.”

Prosedur siapa? Ya, itu yang kadang jadi masalah. Prosedurnya hukum atau prosedur kreatif ala birokrasi, yang penting asal ada nota dinas dan tanda tangan?

KPK sih nggak gampang percaya. Namanya juga lembaga antirasuah, kerjaan mereka memang cari yang ganjil-ganjil. Dan soal proyek lampu jalan ini, mereka kayaknya mencium ada sesuatu yang lebih dari sekadar “lampu mati hidup sendiri.”

#Pemkab Tuban: Dari Defensif Jadi Ofensif

Biasanya, kalau nama daerah sudah kesebut KPK, pejabatnya buru-buru bikin klarifikasi manis—lengkap dengan jargon “sudah sesuai prosedur” sambil senyum setengah takut. Tapi Pemkab Tuban beda aliran. Mereka memilih strategi macam klub bola yang lagi ngejar skor di menit akhir: menyerang habis-habisan.

KPK menyoroti dugaan ada yang janggal di proyek lampu jalan, terutama soal harga dan spesifikasi tiang serta kap lampu di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP). Bahasa sederhananya: “Ini tiang beneran harga segitu, apa segitu-segituan?”

Tapi Pemkab nggak mau kalah. Kepala Bidang Lampu PJU DLHP Tuban, Slamet Hariyanto, langsung pasang badan. Dengan gaya tenang tapi ketus, dia bilang semua pengerjaan sudah sesuai aturan.
“Kalau menurut saya, yang dimaksud tidak sesuai spesifikasinya itu dari mana? Yang jelas kita sudah menyesuaikan semua sesuai dengan spesifikasi,” katanya, Jumat (19/9/2025).

Sekilas kedengarannya defensif, tapi lama-lama malah ofensif. Alih-alih ngaku ada yang perlu dibenahi, Slamet justru balik mempertanyakan KPK. Mirip orang dituduh nyontek, tapi jawabannya: “Salahnya di mana? Buktinya mana?”

Padahal buat rakyat, urusan ini sederhana banget. Mereka nggak peduli jurus silat politik apa yang dipakai Pemkab, atau teknik investigasi apa yang dipegang KPK. Yang penting lampu jalan beneran nyala, jalannya terang, dan duit rakyat nggak berubah arah masuk kantong pribadi. Titik.

#Tuban: Antara Miskin Statistik dan Kaya Drama

Kalau buka data BPS, Tuban masih masuk lima besar daerah termiskin di Jawa Timur. Ironisnya, di tengah status itu, kita malah disuguhi drama proyek miliaran rupiah yang entah jelas atau tidak.

Warga mungkin mikir, “Kalau duit sebesar itu dipakai buat program pengentasan kemiskinan, mungkin hasilnya lebih nyata ketimbang lampu jalan yang baru dipasang sudah mati.”

Tapi beginilah wajah birokrasi kita. Kadang yang miskin bukan cuma warganya, tapi juga transparansinya.

#Rakyat Cuma Mau Jalan Terang, Bukan Drama Politik

Buat warga Tuban, isu ini sebenarnya sederhana: jalan yang terang. Titik. Kalau bisa, harganya wajar, kualitasnya bagus, dan lampunya nggak mati dalam tiga bulan.

Tapi apa daya, urusan sederhana itu jadi pelik begitu masuk ranah proyek miliaran. Ada tender, ada kontraktor, ada pengawas, ada fee kanan-kiri—semua bercampur jadi bubur proyek.

KPK mencium sesuatu yang amis, Pemkab membalas dengan jurus “tantangan balik.” Lalu rakyat? Ya, lagi-lagi jadi penonton setia.

#Dari Lampu Jalan ke Lampu Hati Nurani

Pertanyaan besar dari drama ini: siapa yang benar? Kalau Pemkab beneran lurus, tentu nggak ada yang perlu ditakutkan. Biar KPK periksa, kalau memang bersih, selesai perkara.

Tapi kalau ternyata ada “lampu hati nurani” yang sengaja dipadamkan, ya jangan salahkan rakyat kalau mulai sinis. Karena buat mereka, bukan pertama kali proyek pemerintah berubah jadi ajang rebutan kue.

Lampu jalan memang penting, tapi jangan sampai jadi simbol ironi: jalan terang, tapi hati pejabat gelap.

Drama ini masih berlanjut. KPK sudah kasih sinyal curiga, Pemkab sudah pasang kuda-kuda menantang. Kita tunggu saja, siapa yang bisa kasih bukti lebih kuat: KPK dengan data investigasi, atau Pemkab dengan dalih prosedur resmi.

Yang jelas, rakyat sudah cukup capek dengan janji-janji. Mereka nggak butuh kata-kata manis atau adu mulut pejabat. Yang mereka butuh cuma lampu jalan yang benar-benar nyala, dan duit rakyat yang benar-benar dipakai buat rakyat.

Kalau itu aja masih nggak bisa, ya jangan salahkan kalau Tuban terus ada di daftar lima besar termiskin. Karena bagaimana bisa keluar dari kemiskinan, kalau uangnya lebih sering “tersandung” di proyek lampu jalan? ***

Hamim Anwar, jurnalis di Tuban berkontribusi atas artikl ini | Penyunting & Editor: Supriyadi