DALAM laporan resmi, masa depan Jombang tampak cerah. Bupati Warsubi baru saja menegaskan target mulia, angka kemiskinan turun jadi 8,04–8,10 persen di 2026, dan kemiskinan ekstrem nol persen.
“Kita menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan lebih lanjut menjadi 8,04 persen hingga 8,10 persen pada 2026,” katanya, dengan nada percaya diri dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Rabu (15/10/2025).
Ia juga menambahkan, “Kita menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada akhir 2026,” sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Angka 8,36 persen di tahun 2025, turun 0,24 persen dari tahun sebelumnya, jadi modal optimisme. Apalagi, capaian itu di bawah rata-rata Jawa Timur (9,50 persen) dan nasional (8,47 persen).
Secara statistik, Jombang boleh bangga. Tapi coba tanya ke orang-orang yang duduk di warung kopi pinggir Sungai Brantas, kawasan Ploso.
#Ngopi Di Pinggir Brantas
Di warung sederhana dengan atap seng dan meja kayu, tiga orang lelaki duduk menatap arus sungai yang mengalir pelan. Kopi hitam, rokok kretek, dan suara dangdut koplo lewat benda sakti penghubung antara cinta dan tagihan pulsa menjadi latar perbincangan.
“Wah, katanya kemiskinan di Jombang turun, Bro,” tanya Cak Bait, sambil meniup asap rokoknya.
“Turun di mana? Di berita, ya?” sahut Cak Mardi, tertawa kecil. “Soalnya listrik rumahku masih sering nyala-mati, dan harga beras nggak ikut turun tuh.”
Yang lain, Cak Joko, menimpali dengan nada setengah serius, setengah bercanda, “Lha itu maksudnya kemiskinan ekstrem nol persen, mungkin maksudnya yang ekstrem doang. Kalau yang biasa-biasa miskin ya tetap banyak.”
Ketiganya tertawa, meski tawa itu terdengar getir.
#Tabel Menjelma Angka
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel#Antara Strategi Dan Realita
Warsubi menyebut ada tiga strategi utama, penguatan regulasi, data tunggal kemiskinan by name, by address, by problem, dan kolaborasi Pentahelix—gabungan antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
Di ruang rapat, semua istilah itu terdengar rapi dan logis. Tapi di warung kopi Ploso, istilah-istilah itu terdengar seperti nama-nama menu baru di restoran mewah.
“Pentahelix iku apa, Cak?” tanya Cak Bait polos. “Kayak kopi campur lima rasa, mungkin,” jawab Cak Joko, lagi-lagi disambut tawa.
Mereka tidak sedang mengejek. Mereka hanya heran, bagaimana bisa angka kemiskinan dibicarakan dengan bahasa yang semakin rumit, sementara hidup mereka tetap sederhana dan berat.
#Antara Angka Dan Perut
Angka memang bisa menurun, tapi perut tidak bisa dibohongi. Penurunan 0,24 persen itu setara dengan ribuan warga yang konon sudah “naik kelas”. Tapi naik kelas yang bagaimana?
Apakah karena pendapatannya naik, atau karena namanya dicoret dari daftar penerima bantuan karena dianggap sudah “tidak miskin”?
“Yang penting, kami ini bisa makan tiga kali sehari tanpa ngutang dulu, baru deh ngomong nol persen,” ujar Cak Mardi, sambil menyeruput kopi hitamnya yang tinggal setengah.
Di pinggir Sungai Brantas, obrolan mereka mengalir pelan, sama seperti air sungai, kadang tenang, kadang keruh, melintas sampah dan limpah.
Secara teori, kemiskinan bisa ditekan. Tapi di lapangan, yang sering terasa justru tekanan hidupnya.***
