Musim Tembakau Lamongan: Petani Dapat Puntung, Pejabat Dapat Panggung

KALAU ditanya musim apa yang paling ditunggu orang Lamongan, jawabannya biasanya standar: musim bola (Persela main di Surajaya), musim hujan (buat petani padi), atau musim kawin (buat keluarga yang tiap bulan nggak pernah absen dapat undangan walimah). Tapi belakangan ada tambahan baru: musim tembakau.

Iya, Lamongan—yang selama ini identik dengan jagung, padi, bandeng, dan tentu saja soto koya—tiba-tiba pengen ikut-ikutan Bojonegoro jadi kota tembakau. Padahal kalau buka catatan sejarah, leluhur Lamongan nggak pernah punya kisah cinta mendalam sama daun kering ini. Tapi sejak Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masuk radar, semua jadi mungkin.

“Kalau ada duitnya, kenapa nggak?” begitu kira-kira logika Pemkab.

#Salah Sebut yang Bikin Trending

Barangkali gara-gara salah sebut inilah Lamongan sempat mendadak trending di jagat maya pada 2021—waktu itu X masih bernama Twitter. Bukan karena Persela mendadak juara liga atau Soto Lamongan masuk Michelin Guide, tapi karena ada politikus yang dengan enteng nyeplos: “tembakau Lamongan, Jawa Tengah.”

Netizen sontak auto-gas, menyerbu rame-rame: “Mas, Lamongan itu Jawa Timur. Jangan keblinger, ini bukan Soto Kudus yang pindah KTP!”

Blunder kecil itu justru membuka obrolan besar. Banyak yang baru sadar kalau Lamongan memang punya jejak cukup panjang soal tembakau. Dan faktanya, tahun 2025 ini Lamongan resmi nangkring di posisi lima besar produsen tembakau Jawa Timur.

#Dari Udut sampai Susur

Industri rokok zaman kolonial itu laris manis. Tembakau jadi salah satu komoditas ekspor penting ke Eropa. Tapi di dalam negeri, selain buat udut, tembakau juga dipakai nenek-nenek kita buat susur: mengunyah biji pinang campur kapur dan sirih.

Tradisi ini udah ada sejak zaman kerajaan. Jadi jangan heran kalau mbah-mbah zaman dulu giginya merah bata, bukan gara-gara kopi, tapi gara-gara susur.

Dan jangan salah, susur ini bukan sekadar gaya hidup nenek-nenek. Buat mereka, itu “snack time” sekaligus “obat kuat” versi tradisional. Katanya bikin segar, tahan kerja di sawah, bahkan bisa ngobrol ngalor-ngidul seharian tanpa merasa capek. Singkatnya, kalau sekarang orang butuh kopi sachet buat begadang, zaman dulu cukup dengan sekepal sirih dan tembakau.

#Orang Cina, Kota Babat, dan Duit Tembakau

Secara nasional, industri rokok di masa kolonial memang banyak dikuasai pedagang-pedagang keturunan Cina. Mereka yang punya modal, jaringan dagang, dan tentu saja kejelian melihat peluang pasar. Di Lamongan pun ceritanya sama. Mayoritas pemain industri tembakau dan rokok bermukim di Babat—kota kecil yang pada masa Belanda justru jadi urat nadi ekonomi Lamongan.

Babat waktu itu ibarat “downtown”-nya Lamongan. Ada pasar besar, jalur perdagangan strategis, dan aktivitas ekonomi yang lebih ramai dibanding Lamongan Kota sendiri. Orang Cina yang menetap di Babat nggak cuma berdagang kain atau sembako, tapi juga jadi penghubung antara petani tembakau lokal dengan industri rokok di kota-kota besar macam Surabaya, Kediri, sampai Batavia.

Mereka membangun gudang, membuka jaringan pembelian daun kering, lalu menjualnya ke pabrikan dengan harga lebih tinggi. Bagi petani, kehadiran mereka bagai pedang bermata dua: di satu sisi membuka akses pasar, di sisi lain bikin posisi tawar petani nggak pernah benar-benar kuat.

Namun geliat ini mendadak berhenti total ketika Jepang masuk. Masa pendudukan Dai Nippon ibarat tombol “pause” untuk tembakau Lamongan. Petani dipaksa mengubah lahan tembakaunya jadi lahan jarak. Bukan karena jarak lebih laku dijual, tapi karena minyak jarak dianggap penting untuk mesin perang Jepang. Dari yang biasanya menyiapkan daun untuk udut, petani tiba-tiba harus jadi “penyedia BBM alternatif” buat tentara asing.

Singkatnya, dari santai nge-udut, mereka dipaksa masuk mode perang. Dari daun yang bikin tenang, ke biji yang bikin repot. Nasib petani pun makin jelas: selalu jadi pion catur sejarah.

#Pabrik Ada, Tapi Bukan Punya

Meski punya tembakau, Lamongan nggak pernah punya merek rokok besar sendiri. Nasibnya mirip petani cabai: panennya laku, tapi saus sambalnya tetap merek orang lain.

Memang ada beberapa pabrik di Brondong, Kedungpring, sampai Lamongan Kota. Tapi jangan bangga dulu. Fungsinya cuma jadi “tukang jahit” pesanan merek nasional—istilah halusnya: mitra produksi.

• Brondong dan Karanglangit: jalurnya Sampoerna (Surabaya). Gedungnya gagah, tapi brand tetap milik kota sebelah.
• Dradah, Kedungpring: jalurnya Gudang Garam (Kediri). Ibu-ibu linting di sini terkenal cekatan. Kalau ada lomba linting tercepat se-Jatim, banyak juara lahir dari sini. Sayang, karyanya tetap dikemas dengan nama besar Kediri.

Singkatnya, Lamongan ini kayak katering kawinan: jago masak, tapi nama yang masuk undangan tetap orang lain.

Ekonomi lokal memang ikut berputar—warung kopi rame, ojek laris, kos-kosan penuh. Tapi buruh linting tetap kerja borongan: cepat dapat uang, lambat ya tipis. Banyak yang sampai pakai balsem biar jari nggak kaku.

Lebih ironis lagi, pajak besarnya lari ke Surabaya dan Kediri. Lamongan kebagian DBHCHT—yang sering dipakai buat gapura dan pelatihan formalitas, bukan buat petani atau buruh.

Jadi, posisi Lamongan jelas: punya tembakau, tenaga kerja, pabrik juga ada. Tapi mereknya? Tetap bukan punya sendiri. Kayak jagoan kampung yang tiap kali tanding, selalu bela orang lain.

#Liem Seeng Tee: Dari Lamongan ke Legenda Nasional

Yang bikin menarik, pendiri Sampoerna, Liem Seeng Tee, sekitar tahun 1912 pernah kerja di pabrik rokok Lamongan. Ia jadi peracik tembakau. Lokasi pastinya entah di mana, kemungkinan di Babat.

Setahun kemudian, 1913, Liem keluar. Ia bikin rokok sendiri, jual keliling, sedikit demi sedikit laris, sampai akhirnya jadi merek nasional legendaris: Dji Sam Soe.

Zaman berganti, Dji Sam Soe makin besar, tapi pabrik rokok Lamongan tempat Liem kerja dulu menghilang tanpa jejak. Seperti kretek yang tinggal puntungnya—ada bekas, tapi asapnya sudah hilang.

#Musim Daun, Musim Duit

Musim tembakau di Lamongan itu kayak sayur asem: asemnya terasa, gurihnya ada, tapi yang kenyang ya pejabat—bukan petani. Daun tetap tumbuh, duit DBHCHT tetap turun, tapi nama besar Lamongan di industri rokok? Nihil. Yang ngetop malah soto koya, bandeng tanpa duri, dan Persela.

Tahun ini, BLT DBHCHT 2025 dianggarkan Rp12,12 miliar. Sasarannya: 15.150 keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing dijatah Rp800 ribu, dicicil dua kali—Juli dan Agustus: Rp400 ribu pertama, Rp400 ribu berikutnya.

Secara resmi, penyalurannya menyasar delapan kecamatan plus tiga pabrik: Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Sugio, dan Kedungpring.

Angkanya memang bikin mata melotot. Tapi di lapangan, manfaatnya sering cuma simbolik: sekali dapat uang langsung habis buat beras, bayar utang, atau sekadar numpang hidup sebentar. Sementara problem utama—harga daun jatuh, serapan rendah, posisi tawar lemah—nggak pernah benar-benar disentuh.

Akhirnya, kalau ada yang bilang “Lamongan kabupaten tembakau”, warga mungkin cuma senyum miris sambil nyruput kopi. Sebab yang benar-benar harum namanya bukan tembakau, tapi soto, bandeng, dan Persela. Sedangkan tembakau? Masih ada, tapi lebih sering jadi alasan proyek ketimbang sumber hidup.

Musim daun memang rutin datang. Musim duit? Selalu belok ke meja rapat dan lembar SPJ, bukan ke dompet petani. ***

Penulis: Supriyadi, warga Lamongan berkultur Bojonegoro dan jurnalis di titikterang.co.id | Chief Editor |