Lewati ke konten

PKL Kota Mojokerto Dilarang Jualan di Surodinawan: Wong Cilik Disuruh Minggir, Perut Disuruh Diam?

| 2 menit baca |Sorotan | 6 dibaca
Oleh: Titik Terang Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi

KOTA MOJOKERTO – Kalau ada yang bilang rezeki itu sudah diatur, para pedagang kaki lima (PKL) di Surodinawan pasti nyeletuk: “Iya, diatur… tapi sama Satpol PP.”

Beberapa hari terakhir, PKL di kawasan ini jadi sasaran “operasi ketertiban.” Bahasa halusnya sih dilarang jualan. Alasannya klise, biar jalan rapi, lalu lintas lancar, dan wajah kota kelihatan kinclong. Masalahnya, aturan ini memang bikin aspal jadi mulus, tapi perut pedagang ikut mulas.

“Kemarin (25/9/2025), kami kembali mendatangi pedagang yang berjualan di bahu jalan untuk diberi imbauan dan peringatan. Kami monitoring karena ada laporan beberapa PKL yang tumbuh lagi,” kata Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Sutikno dikutip Radar Mojokerto,  Selasa, (30/9/2025).

Ibarat rumput, tiap dicabut, ya tumbuh lagi. Bedanya, yang ini bukan ilalang pengganggu, tapi warung penyambung hidup. Wong mereka jualan bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nyambung nafkah. Ada yang cicilan motornya nunggu, ada yang anaknya sekolah butuh biaya, ada pula yang tiap sore mikirin: “Nasi di piring nanti masih ada lauknya, nggak?”

#UMKM, Ekonomi Kerakyatan Janji Manis

Ironis, di brosur pariwisata atau saat kampanye, kata “UMKM” dan “ekonomi kerakyatan” sering dijunjung tinggi. Tapi giliran UMKM paling kecil—yang kaki lima, yang warung tenda—kok malah dipaksa minggir?

PKL itu ibarat aplikasi ojek online versi manual. Bisa nongol di mana saja, kapan saja, jadi solusi instan buat perut yang keroncongan. Bayangin kalau semua PKL diusir: malam-malam lapar, mau makan apa? Masa iya harus ke mal atau restoran fancy?

WhatsApp Channel · TitikTerang

TitikTerang hadir di WhatsApp

Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.

Gabung WhatsApp Channel

Kalau pemerintah betul-betul pengin kota rapi, mestinya bukan ngusir PKL, tapi ngasih ruang yang manusiawi. Bukan sekadar “dipindah” ke tempat sepi yang mirip kuburan tanpa pembeli. Ingat, jualan itu bukan soal punya lapak, tapi soal ada orang yang beli.

“Kami cuma butuh tempat yang jelas, Mas. Jangan disuruh minggir terus, tapi nggak dikasih solusi,” celetuk seorang PKL dengan wajah lelah.

Mungkin pemerintah perlu belajar: PKL bukan masalah kota, justru solusi buat kota. Mereka bikin jalan hidup, bikin jalan ramai, bahkan kadang bikin jalan lebih aman—karena kalau ada warung tenda, lampu neon, dan ramai orang, maling juga mikir seribu kali buat beraksi.

Jadi, kalau masih ada yang menganggap PKL itu “pengganggu ketertiban,” mungkin perlu dicek ulang: yang bikin ramai dan hidup itu siapa? Yang bikin mati gaya justru siapa?

 

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *