Surabaya berubah menjadi panggung besar perjuangan buruh hari ini. Ribuan massa dari 11 daerah industri di Jawa Timur mengepung Kantor Gubernur, menuntut UMP 2026 naik menjadi Rp3,3 juta. Di tengah panas, klakson bersahutan, dan spanduk bergoyang, suara buruh mengeras menembus hiruk-pikuk kota.
#Gelombang Massa yang Mengubah Denyut Kota
SURABAYA siang itu seperti menarik napas lebih cepat. Udara di Jalan Pahlawan terasa padat—bukan hanya oleh panas, tetapi oleh ribuan buruh yang memenuhi tiap sudut jalan. Bendera serikat berkibar, suara peluit memecah udara, dan tabuhan drum dari mobil komando menggema seperti ritme protes yang tak henti.
Mereka datang dari segala penjuru Jawa Timur. Dari Gresik yang penuh pabrik, Mojokerto yang mengandalkan industri logam, hingga Pasuruan yang dihiasi kawasan manufaktur besar. Estimasinya mencapai 6.000 orang. Tentu saja angka yang membuat arus lalu lintas Surabaya lumpuh total.
Sejak pagi, iring-iringan motor buruh menyusuri Jalan Ahmad Yani seperti arus panjang yang tak ada putusnya. Jalan Raya Darmo ikut tersendat. Polisi bekerja keras mengurai kemacetan, tetapi siang itu kota seakan kalah oleh gelombang aspirasi yang mengalir deras menuju Kantor Gubernur.
“Putar balik! Semua kendaraan putar balik! Percuma, enggak bisa lewat!” teriak seorang orator dari atas mobil komando saat massa akhirnya menutup penuh Jalan Pahlawan. Polisi mengamini, mengarahkan kendaraan satu per satu mundur. Buruh tak hanya berdiri; mereka menguasai ruang.
Di tengah massa, Jazuli—Juru Bicara GASPER Jawa Timur—berkali-kali menegaskan lewat pengeras suara bahwa aksi ini adalah “puncak kesabaran” buruh. “Upah bukan sekadar angka. Ini harga hidup. Harga keringat kami.” Suaranya mengalir disambut gemuruh persetujuan.
#Harga Mati: UMP Rp3,3 Juta dan Reformasi yang Tertunda
Meski panas membakar, orator tak berhenti menyalakan semangat. Tuntutan utama mereka jelas, UMP Jawa Timur 2026 harus naik menjadi Rp3.356.349,00. Kenaikan mendekati Rp1 juta dari UMP tahun berjalan. Menurut buruh, angka itu bukan kemewahan—melainkan kebutuhan dasar.
“Kenaikan kecil adalah penghinaan. Itu tidak mencerminkan biaya hidup riil buruh Jawa Timur,” ujar Jazuli lagi, membuat massa kembali bersuara lantang.
Selain UMP dan UMK, tiga isu krusial lainnya menggema berulang kali di antara pengeras suara:
- Menghapus outsourcing dan menolak upah murah (HOSTUM).
Buruh menilai sistem outsourcing membuat pekerja selalu berada dalam ketidakpastian. “Namanya kerja bukan kontrak berkali-kali. Kami butuh kepastian hidup, bukan hanya nomor induk karyawan sementara,” teriak seorang aktivis perempuan dari Federasi Buruh Jatim. - Mendesak pencabutan PP 35/2021.
Aturan ini mereka anggap menyuburkan praktik alih daya dan menggerus hak pekerja. - Mengeraskan dorongan untuk UU Ketenagakerjaan baru.
Buruh meminta DPR segera membahas rancangan undang-undang yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus melindungi pekerjaan di sektor formal yang makin terfragmentasi.
Di tengah teriakan itu, satu kalimat singkat tetapi penuh tekanan meluncur dari mobil komando:
“Ini bukan soal rupiah. Ini soal martabat.”
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel#Jelang Tenggat Keputusan, Ancaman Mogok Nasional Menggantung
Di balik panas dan kepadatan massa, ada ketegangan yang tak terlihat namun terasa pekat: tenggat penetapan UMP 2026 tinggal hitungan hari. Gubernur Jawa Timur menjadi penentu arah apakah gejolak ini mereda atau justru menyala lebih besar.
Pemprov Jatim mengaku sedang mengkaji masukan berbagai pihak, tetapi buruh tak ingin lagi menunggu keputusan yang menurut mereka selalu “kurang berpihak”. Kabar buruh yang bersiap melakukan aksi lanjutan beredar cepat dari satu kelompok ke kelompok lain di tengah kerumunan.
“Jika suara kami tidak didengar, jangan salahkan jika Jawa Timur berhenti bergerak. Mogok nasional terbuka lebar. Pekan kedua sampai keempat Desember, kami siap turun lagi, lebih besar!” ancam Jazuli, menggema hingga bagian belakang kerumunan yang padat.
Aksi siang itu tidak hanya memblokade jalan, tapi juga memotong denyut ekonomi kecil di sekitar kawasan. Pedagang kaki lima yang biasanya ramai di trotoar mengaku kebingungan. Sebagian memilih memanfaatkan keramaian, sebagian lain memilih menepi.
Di ujung sore, massa belum menunjukkan tanda-tanda bubar. Matahari mulai turun, tetapi semangat buruh justru seperti membesar. Mereka bernyanyi, bersorak, mendengungkan yel-yel yang menandai bahwa perjuangan belum selesai.
“Surabaya hari ini bukan hanya tentang macet, tapi tentang suara. Tentang orang-orang yang menolak menyerah pada rumus hidup yang makin mahal.”
Demonstrasi ini mungkin akan berakhir hari itu, tetapi gelombang besar yang mereka gerakkan terus bergetar: menunggu keputusan gubernur, menunggu perubahan, atau menunggu saat untuk kembali memenuhi jalanan dengan tenaga yang lebih besar.
Masyarakat diminta menjauhi kawasan Jalan Pahlawan hingga situasi kembali normal. Namun bagi ribuan buruh di sana, normal bukanlah tanpa macet—normal adalah ketika upah mereka bisa membuat hidup berjalan layak.***
