KALAU kamu kira yang bisa “mengakali” pajak cuma pedagang online yang suka nulis “harga belum termasuk ongkir”, tunggu dulu sampai dengar kabar dari Laut Utara. Dua raksasa minyak dunia — Shell (Inggris) dan Equinor (Norwegia) — baru saja melahirkan perusahaan baru bernama Adura, yang katanya dibuat demi efisiensi dan masa depan energi.
Tapi bagi kelompok pemerhati pajak dan lingkungan, aroma yang tercium bukan efisiensi, melainkan jurus elak pajak kelas kakap.
Dalam surat terbuka kepada Kanselir Inggris Rachel Reeves dan HM Revenue & Customs (HMRC), koalisi organisasi seperti Tax Justice UK, Global Witness, Stop Rosebank, Greenpeace UK, dan sejumlah kelompok keadilan iklim menuduh bahwa struktur bisnis Adura sengaja disusun untuk mengurangi tagihan pajak Shell hingga £1,3 miliar, sekitar Rp26 triliun kalau dikonversi ke rupiah.
Ya, angka itu cukup buat beli semua gorengan di warung Cak Dar selama satu musim Liga Inggris penuh, sambil nonton Liverpool lawan Manchester United tiap kali bertanding.
Ironisnya, saat Reeves sedang mati-matian mencari tambahan pendapatan untuk Autumn Budget, dan rakyat Inggris harus membayar listrik yang makin mahal, dua perusahaan minyak ini justru “berhemat” di sisi paling sensitif, pajak.
#Adura, Anak Baru tapi Sudah Kaya
Adura akan dikuasai 50:50 oleh Shell dan Equinor. Tapi jangan kira ini pernikahan yang setara. Shell menyumbang sebagian besar ladang minyak dan gas di Inggris, sedangkan Equinor membawa “harta karun” lain, aset pajak sebesar £1,3 miliar, alias potongan pajak masa depan.
Jadi, seperti pernikahan orang kaya dan orang pinter akuntansi, yang satu bawa duit, yang satu bawa celah hukum.
Equinor sendiri sedang pusing menghidupkan proyek ladang minyak Rosebank, yang sempat dibatalkan pengadilan Skotlandia karena kontroversi lingkungan. Dengan Adura, perusahaan Norwegia ini bisa tetap dapat pemasukan dari Inggris, sementara Shell bisa “bernafas lega” dari kewajiban pajak.
Kelompok kampanye menuduh langkah ini bisa melanggar aturan anti-‘loss buying’, yakni praktik membeli perusahaan cuma demi menebus kerugian pajaknya. Mereka menuntut HMRC untuk menyelidiki dan melarang kedua raksasa itu menikmati “diskon pajak super” lewat merger ini.
#Sementara Rakyat Kedinginan, Shell Dapat Cashback
Shell dikenal punya jurus khusus dalam “mengoptimalkan” pajak. Tahun lalu, perusahaan ini bahkan tidak bayar sepeser pun untuk operasi minyak di Laut Utara — malah dapat kembalian £12,4 juta dari pemerintah. Alasannya? Potongan untuk biaya dekomisioning dan investasi lapangan baru.
Kalau rakyat biasa minta cashback, paling dapat 10% di e-commerce. Shell dapat cashback dari negara.
Sementara itu, warga Inggris menghadapi tagihan energi yang terus naik, sekolah kekurangan dana, dan rumah sakit penuh. Tapi Shell dan Equinor, yang laba bersihnya setara dengan PDB negara kecil, malah sibuk menyusun struktur keuangan agar bisa tetap tersenyum di tengah krisis iklim.
#Kata Aktivis: “Ini Bukan Efisiensi, Ini Akrobat Pajak”
Deretan pernyataan dari para aktivis, pakar, dan pengkampanye pajak memperlihatkan satu benang merah: Adura bukanlah langkah efisiensi bisnis, melainkan strategi licik dua raksasa migas untuk menekan kewajiban pajak sambil terus mencetak keuntungan dari krisis.
Jon Noronha-Gant dari Global Witness menilai, di tengah rakyat yang dibebani tagihan energi tinggi, Shell justru mengeruk laba dan menghindar dari tanggung jawab. Clare Aston menegaskan perlunya pemerintah memperketat aturan anti-loss buying agar sistem fiskal tak menjadi karpet merah bagi merger korporasi besar. Lauren MacDonald menyebut Adura sebagai “manuver memalukan” dua perusahaan superkaya untuk menghindari pajak di saat negara tengah mencari pemasukan.
Sementara itu, Faiza Shaheen dari Tax Justice UK menyoroti betapa timpangnya sistem pajak Inggris yang lebih memanjakan pencemar besar ketimbang rakyat yang menanggung dampaknya. Robin Wells dari Fossil Free London menutup dengan peringatan tajam: Adura adalah “spesies baru perusahaan bahan bakar fosil” yang berbahaya dan harus segera dikendalikan sebelum menciptakan kerusakan lebih besar.
Jika pemerintah menutup mata, maka apa yang disebut “kemitraan strategis” antara Shell dan Equinor akan tercatat bukan sebagai inovasi ekonomi, melainkan babak baru dalam akrobat pajak di tengah darurat iklim.***
