Topik: keterbukaan informasi publik

Putusan MA Tak Kunjung Dilaksanakan, Greenpeace Tuntut PLN Buka Data Emisi

Mahkamah Agung menolak kasasi PLN pada 26 Agustus 2026 dalam sengketa keterbukaan informasi publik. Greenpeace mendesak PLN segera membuka dokumen emisi PLTU sesuai perintah pengadilan yang berlaku. Greenpeace menilai keterbukaan data emisi PLTU penting agar masyarakat dapat mengidentifikasi sumber pencemaran, mengawasi kepatuhan pembangkit terhadap standar lingkungan, serta memperjuangkan hak atas udara bersih. Laporan Toxic 20 (2025) memproyeksikan sekitar 156 ribu kematian dini sepanjang 2026–2050 akibat paparan polusi dari 20 PLTU batu bara paling beracun di Indonesia. GREENPEACE Indonesia mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membuka data dan dokumen emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Desakan ini menyusul…