LBH AP Muhammadiyah Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Bencana Nasional Tak Ditetapkan Presiden
18 December 2025
LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan longsor di Sumatra. Desakan ini dinilai penting untuk memastikan tanggung jawab negara, percepatan bantuan, serta perlindungan korban terdampak. Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Desakan ini disampaikan menyusul meluasnya dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. [caption id="" align="alignnone" width="1200"] Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik PP Muhammadiyah mendesak Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan status bencana…
