Lewati ke konten

Temuan DPRD Dam Wonokerto Mojokerto: Catatan Inspektorat, Audit Serius atau Diary Biasa?

| 5 menit baca |Sorotan | 9 dibaca

 MOJOKERTO – Kalau biasanya Inspektorat yang rajin kasih catatan buat OPD nakal, kali ini giliran DPRD Mojokerto yang nyodorin PR ke Inspektorat. Temuannya macam-macam: mulai dari proyek yang molor, anggaran yang lari-lari kecil, sampai detail teknis yang bikin rakyat geleng-geleng kepala.

DPRD Mojokerto ibarat guru BK yang baru saja menyita ponsel anak-anak bandel. Setelah dicek, isinya bikin melongo: janji pembangunan yang mestinya nyata, malah cuma jadi status WhatsApp—indah dibaca, tapi tidak bisa dipegang.

Di rapat paripurna, anggota dewan tampil serius. Beberapa bahkan kelihatan sibuk menahan ngantuk sambil membacakan “catatan cinta” buat Pemkab. Semua temuan itu akhirnya dirangkum rapi, dimasukkan ke dokumen resmi, lalu dilempar ke meja Inspektorat.

Tugas Inspektorat pun jadi agak ambigu: semacam detektif yang harus memastikan mana yang beneran salah, dan mana yang cuma salah paham.

#Catatan Dewan, PR Inspektorat, dan Dam yang Bikin Geram

Salah satu proyek yang langsung kena sorotan adalah irigasi Dam Wonokerto di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo. Nilainya nggak main-main: Rp 4,1 miliar. Tapi hasilnya bikin banyak pihak garuk-garuk kepala. Ada dugaan ketidaksesuaian pengerjaan, dan temuan itu makin terang setelah pimpinan dewan melakukan sidak.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto kemudian buka suara. Mereka memastikan dugaan ketidaksesuaian itu nggak akan berhenti jadi bahan gosip warung kopi. Aparat pengawas internal pemerintahan (APIP) ini menyebut semua catatan dari DPRD bakal jadi bahan penting ketika audit dilakukan.

Bahasanya terdengar resmi, bahkan terlalu resmi. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, kira-kira begini: “Tenang, sudah kami catat. Nanti kalau audit, kita buka lagi. Semoga nggak keburu lupa.”

Proyek Mangkrak: Dari Drainase sampai Gedung Sekolah

Dari laporan DPRD, proyek Dam Wonokerto yang dikerjakan PT Cumi Darat Konstruksi sebagai pelaksana dan CV Pandu Adhigraha sebagai konsultan pengawas langsung jadi sorotan utama. Drainase yang mestinya bikin air mengalir lancar, malah sukses menciptakan banjir lokal.

Jalan yang baru setahun diaspal, teksturnya sudah berubah kayak kulit jeruk. Sementara itu, gedung sekolah yang direvitalisasi malah bikin murid belajar sambil main petak umpet dengan tukang bangunan.

Kalau ini sinetron, mungkin sudah muncul tulisan di layar: “Sementara itu, di lapangan…” lengkap dengan backsound dramatis.

Publik, jujur saja, nggak terlalu kaget. Di Mojokerto, proyek molor itu bukan berita baru—lebih mirip agenda rutin tahunan. Bedanya sama musim mangga, musim proyek molor datangnya lebih sering, kadang tanpa aba-aba, dan hampir selalu meninggalkan “after taste” getir.

#Dewan: Antara Serius dan Panggung Politik

Pertanyaan klasik pun muncul: apakah DPRD benar-benar serius mengawasi, atau sekadar unjuk gigi biar terlihat kerja menjelang tahun politik?

Soalnya, kalau mau jujur, rapat paripurna kadang lebih mirip panggung stand-up comedy. Ada anggota dewan yang tampil garang, suaranya meninggi, sambil bawa data setebal kamus. Dua bulan kemudian, wajahnya nongol di baliho dengan tagline manis: “Peduli Rakyat, Siap Melanjutkan Perjuangan.”

Padahal rakyat Mojokerto cuma butuh hal-hal sederhana: jalan nggak bolong, sekolah nggak bocor, pelayanan publik nggak bikin stres. Itu saja sudah cukup bikin bahagia, tanpa perlu drama politik yang ditayangkan kayak sinetron stripping tiap malam.

Audensi dengan dinas PUPR dan rekanan sebenarnya berjalan normal. Sampai akhirnya DPRD memutar video proses pengerjaan irigasi Dam Wonokerto.  Rekaman itu menunjukkan pekerja pakai alat berat untuk menggali batu dan pasir. Di sisi lain, ada yang sibuk memecah batu kali—diduga hasil galian sendiri—lalu mencampur semen dan pasir tanpa ukuran jelas.

“Video yang kita putar itu jadi bukti temuan kami saat sidak,” kata Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Hartono, dengan gaya serius mirip presenter investigasi, yang dikutip Radar Mojokerto, Selasa, (23/9/2025).

WhatsApp Channel · TitikTerang

TitikTerang hadir di WhatsApp

Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.

Gabung WhatsApp Channel

Masalahnya, kalau metode campur aduk ala “pakai feeling” ini dibiarkan, kualitas bangunan jelas patut diragukan. Ibarat bikin kue tanpa resep: sekali beruntung bisa jadi enak, tapi lebih sering hasilnya bantat. Bedanya, kalau kue bantat yang rugi cuma lidah; kalau proyek irigasi amburadul, yang rugi ribuan warga.

 #Catatan Inspektorat: Dari Serius ke Serius-Sebentar

Inspektorat pasti bakal bikin laporan balik. Bahasanya biasanya super formal: “Telah ditemukan ketidaksesuaian administrasi,” “perlu peningkatan pengawasan,” atau “ada rekomendasi tindak lanjut.”

Bahasa yang kalau diterjemahkan ke obrolan warung kopi artinya: “Ya, ada yang salah, tapi santai aja dulu.”

Masalahnya, rekomendasi Inspektorat sering mentok di meja pejabat. Eksekusinya? Kadang setengah hati, kadang hilang arah, kadang malah jadi bahan rapat lagi tahun depan. Siklus tanpa akhir: dewan nemu, inspektorat catat, OPD senyum, rakyat ngelus dada.

#Rakyat: Jadi Penonton Setia

Dalam drama ini, rakyat selalu jadi penonton paling sabar. Mereka nggak diundang rapat, tapi ikut kena imbas. Jalan rusak? Ya mereka yang lewat. Proyek mangkrak? Anak mereka yang sekolah. Dana tersendat? Pelayanan publik jadi lelet.

Ironisnya, rakyat sering cuma bisa menghela napas panjang. Kalau protes, dianggap ribut. Kalau diam, ya dianggap setuju.

Rakyat Mojokerto mungkin udah terbiasa. Tapi jangan salah, terbiasa bukan berarti rela. Kadang-kadang, di pojokan warung kopi, mereka nyeletuk: “Kalau proyek molor terus, mending kita suruh anak-anak bikin lomba jalan bolong se-kecamatan. Hadiahnya apa? Ya minimal dipasang paving gratis.”

#Harapan yang Sama Tiap Tahun

Akhirnya, cerita ini selalu berputar pada harapan: semoga temuan DPRD bukan cuma jadi arsip, semoga Inspektorat nggak sekadar jadi tukang stempel, dan semoga OPD bener-bener sadar kalau uang APBD itu bukan uang pribadi.

Tapi entah kenapa, tiap tahun harapannya tetap sama. Kayak doa sebelum tidur: rutin diucapkan, meski kita tahu besok pagi masalahnya masih nongol.

DPRD nemu banyak masalah, Inspektorat disuruh nyatet, OPD sibuk nyari alasan, rakyat tetap jadi korban kesabaran. Ceritanya persis kayak siklus hubungan toxic: ada salah, ada maaf, ada janji berubah, lalu diulang lagi.

Kalau ini drama sinetron, judulnya cocok: “Temuan Dewan: Catatan yang Tak Pernah Tamat.”

 

Penulis: Ulung Hananto, berkontribusi atas artikel ini| Editor: Supriyadi

 

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *