Seleksi Terbuka, Pikiran Tertutup: Drama Kursi Jabatan Eselon II di Jombang

JOMBANG — Pemerintah Kabupaten Jombang lagi-lagi menggelar seleksi terbuka alias selter untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Sekilas tampak keren—ada kata terbuka, transparan, dan profesional.
Tapi seperti biasa, kata-kata indah dalam pengumuman resmi sering lebih kinclong daripada kenyataannya di lapangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, tampil ke publik dengan kalimat penuh integritas. Seperti halnya guru besar reformasi birokrasi yang sedang mengajar kejujuran di ruang kelas—yang lampunya, sayangnya, agak redup.

“Kami ingin jabatan strategis diisi oleh pejabat yang benar-benar punya kemampuan sesuai kebutuhan organisasi. Prinsipnya transparan, profesional, dan sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Agus, Jumat (10/10/2025).

Berdasarkan Pengumuman Nomor 3/PANSEL-JPTP/JBG/X/2025, pendaftaran seleksi dibuka mulai 2–16 Oktober 2025 melalui laman resmi panitia seleksi. Agus menegaskan Pemkab berkomitmen menjaga objektivitas proses itu.

“Setiap tahapan kami pastikan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua berjalan sesuai aturan. Tidak ada pungutan apa pun,” tambahnya mantap.

Kata kuncinya: “kami ingin.” Nah, yang sering jadi masalah di birokrasi kita, keinginan pejabat dan kebutuhan publik kadang beda arah—seperti dua mobil di simpang empat yang sama-sama ngegas duluan. Satu merasa punya hak jalan, satu lagi merasa paling benar, dan yang terjadi: tabrakan kepercayaan publik.

#Kursi Panas dan Prinsip Dingin

Tahun ini, ada tiga kursi yang sedang diperebutkan: Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, dan Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik.

Kalau didengar, jabatan-jabatan ini memang tidak cuma soal tanda tangan surat. Di baliknya, ada arah kebijakan, ruang negosiasi, dan tentu saja akses kekuasaan—sesuatu yang di Jombang selalu punya daya tarik tersendiri bagi para pemburu posisi.

Sekda Agus Purnomo memastikan semua tahapan dijalankan dengan prinsip “transparansi dan profesionalitas.”

“Semua prosesnya berjalan transparan, semua mengikuti prosedur,” bebernya dengan yakin, seolah semua sudah beres di dunia birokrasi yang katanya bersih dari intrik.

Masalahnya, kata “transparansi” di birokrasi sering seperti kaca buram kamar mandi: kelihatan ada orang di baliknya, tapi tidak jelas dia sedang ngapain.

Publik pun mulai bertanya-tanya—transparansi model apa yang dimaksud? Apakah sekadar mengunggah pengumuman PDF di laman BKPSDM, lalu berharap masyarakat malas membacanya?

Ataukah benar-benar membuka ruang publik untuk mengawasi, mengkritik, dan memastikan tidak ada “tangan tak terlihat” yang ikut menulis nilai ujian di belakang layar?

Sebab di negeri ini, kata “transparan” sering lebih cepat dicetak di banner daripada diterapkan di kebijakan.

#Gratis Tapi Tidak Gratis

Agus juga menegaskan bahwa seleksi ini “tidak dipungut biaya sepeser pun.”

Pernyataan seperti ini, di Indonesia, justru sering jadi pertanda bahaya. Sebab setiap kali pejabat harus menjelaskan bahwa semua gratis, biasanya publik sudah lebih dulu curiga bahwa ada harga di balik pintu.

Sudah terlalu sering kita dengar cerita: ada yang katanya lulus murni, tapi ternyata punya “orang dalam” yang kerja lebih keras daripada dirinya. Dalam dunia birokrasi, orang dalam sering lebih penting daripada kompetensi luar.

Agus seolah ingin memutus tradisi itu. Tapi publik masih ingat, setiap kali Pemkab Jombang bicara soal reformasi birokrasi, ujungnya tetap kembali ke pola lama—jabatan strategis sering ditentukan bukan dari hasil tes, tapi dari siapa dekat dengan siapa.

#Integritas di PowerPoint, Praktik di Lorong

Dalam konteks politik lokal, pernyataan Sekda Jombang Agus Purnomo terasa seperti doa yang diulang tiap tahun—indah di telinga, tapi tanpa perubahan nyata. Sama seperti khutbah Jumat yang isinya selalu bagus, sementara jemaahnya tetap tak beranjak dari kebiasaan lama.

Seleksi terbuka JPTP seharusnya menjadi momentum perubahan. Namun tanpa keberanian membuka seluruh data dan hasil ke publik—siapa pesertanya, berapa nilai tiap tahap, hingga rekam jejak mereka—kata transparan hanya akan jadi latar belakang PowerPoint dalam presentasi birokrasi.

Direktur Building Resilience Kindness Society (BRKS), M. Hasim, menyoroti hal ini dengan nada tajam.

“Kalau Pemkab Jombang betul-betul ingin objektif dan akuntabel, mengapa tidak buka hasil penilaian ke publik? Mengapa nama peserta disembunyikan seolah itu rahasia negara? Padahal, jabatan yang mereka incar adalah jabatan publik,” ujarnya.

Menurut Hasim, transparansi tidak bisa berhenti di spanduk pengumuman atau file PDF di laman BKPSDM.

“Masyarakat berhak tahu siapa yang sedang berlomba memegang kekuasaan, dan apa ukuran penilaiannya. Kalau semua masih disembunyikan, itu bukan reformasi birokrasi, tapi pengulangan tradisi lama dengan tampilan baru,” tambahnya.

Sampai hari ini, publik Jombang belum tahu sejauh mana proses seleksi berjalan, siapa saja pesertanya, dan bagaimana panitia seleksi memberi nilai. Yang jelas, Sekda Agus Purnomo sudah berbicara dengan sangat meyakinkan.

Tapi seperti biasa, di Jombang—yang meyakinkan belum tentu meyakinkan publik. ***