PEMERINTAH Indonesia akhirnya menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) atau NDC Kedua ke UNFCCC pada Senin (27/10/2025). Dalam bahasa sederhananya, ini semacam “janji” baru Indonesia di hadapan dunia soal seberapa serius negara ini ingin menurunkan emisi gas rumah kaca.
Tapi menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), dokumen ini ibarat mobil listrik yang dipakai cuma buat pajangan. Keren di kata-kata, tapi mesinnya masih konvensional.
SNDC ini memang tidak lagi memakai sistem target “persentase di bawah skenario business as usual (BAU)”, melainkan langsung memakai angka absolut emisi pada 2035 dengan referensi 2019. Masalahnya, dari tiga skenario yang ditawarkan, dua di antaranya justru menunjukkan emisi Indonesia masih naik dibanding tahun 2019.
#8 Persen Pertumbuhan Ekonomi, tapi Emisinya Ikut Gemuk
Pemerintah optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen lewat skenario Low Carbon Compatible with Paris (LCCP-H). Kedengarannya keren dan penuh jargon berbahasa Inggris, tapi angka di baliknya bikin alis naik.
Dengan skenario ini, emisi Indonesia diproyeksikan mencapai 1.489 juta ton CO₂e (net) pada 2035 — setelah “diselamatkan” oleh sektor hutan dan lahan (Forestry and Other Land Use alias FOLU). Kalau tanpa FOLU, gross-nya bisa tembus 1.696 juta ton CO₂e.
Menurut IESR, pemerintah masih mengandalkan pepohonan untuk bekerja lebih keras daripada turbin angin. Padahal, ambisi energi terbarukan Presiden Prabowo Subianto adalah 100% dalam 10 tahun dan 100 GW PLTS di desa-desa. Tapi di SNDC, itu belum tampak.
Kalau bahasa anak muda, ambisi politiknya 100%, tapi target iklimnya masih 19-23%.
#Menunda Puncak Emisi, Seolah Waktu Bisa Dinegosiasikan
IESR menyebut puncak emisi sektor energi baru akan terjadi pada 2038, mundur dari rencana sebelumnya. Ini berarti, Indonesia baru benar-benar menekan emisi setelah 2035 — saat negara lain sudah panen energi bersih.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menilai pemerintah masih terlalu sayang sama PLTU tua. Padahal, PLTS plus baterai kini jauh lebih murah daripada PLTD, PLTG, atau PLTU. Dengan harga panel surya dan penyimpanan energi yang makin turun, mempertahankan PLTU hanya membuat Indonesia ketinggalan sale besar-besaran energi bersih dunia.
“Dengan energi terbarukan semakin kompetitif, mempertahankan PLTU tua justru bikin Indonesia kehilangan kesempatan dapat listrik lebih murah,” kata Fabby, getir tapi logis.
#Hijau di Pidato, Abu-abu di Dokumen
Dalam nota keuangan dan RAPBN 2026, Presiden Prabowo menjanjikan revolusi energi bersih. Tapi IESR melihat, dokumen SNDC yang diserahkan ke UN malah seperti copypaste dari era sebelumnya: konservatif, hati-hati, dan masih penuh kompromi karbon.
IESR bahkan menilai, SNDC baru ini tidak lebih ambisius dari target RPJPN 2025–2045 yang sudah ditetapkan: 760 juta ton CO₂e di 2035 (termasuk FOLU). Padahal, kalau mau sejalan dengan Persetujuan Paris dan jalur 1,5°C, targetnya seharusnya cuma 720 juta ton CO₂e tanpa FOLU.
Fabby menutup dengan kalimat yang layak dijadikan stiker motor. “Transisi energi yang kuat bukan penghambat pertumbuhan ekonomi. Justru, itu syarat agar kita bisa tumbuh tinggi tanpa mengorbankan bumi.”
SNDC 2025 ini tampak seperti PR lama yang diserahkan ulang dengan kertas baru. Di atas kertas, Indonesia bicara hijau. Tapi di lapangan, kebijakannya masih beraroma batubara.***
