Ketika Penghargaan Bupati Lebih Banyak dari Pohon Tumbuh di Alun-Alun Jombang

SEPERTINYA 2025 adalah tahun yang penuh cinta untuk Bupati Jombang, Warsubi, setelah sah dilantik oleh Presiden Prabowo pada Februari lalu. Cinta itu datang bukan lewat bunga atau surat, tapi lewat piagam, plakat, dan foto bareng pejabat lainnya, semuanya berlabel “penghargaan.” Dari “Tokoh Pembina Koperasi”, “Pemulihan Ekosistem”, hingga “Redaktur Kehormatan.”

Namun di balik pesta piagam yang tampak megah itu, muncul satu tanya besar, apakah semua penghargaan ini benar-benar mencerminkan perubahan nyata, atau sekadar catwalk politik di atas panggung seremonial?

Bukan berarti penghargaan itu salah. Tidak sama sekali. Justru menarik, karena di negeri yang begitu gemar upacara dan tepuk tangan, piagam sering kali menjadi alat ukur keberhasilan tercepat yang bisa naik cetak.

Kita dengan mudah lupa bahwa kerja lapangan tak selalu seindah backdrop panggung acara. Saat Warsubi menerima penghargaan “Pemulihan Ekosistem”, misalnya, warga di tepi Kali Konto maupun Brantas, masih bergelut dengan air keruh dan tumpukan sampah di pintu air. Tapi siapa peduli, asal ada kamera dan Bupati tersenyum, semuanya tampak baik-baik saja.

#Dari Koperasi sampai Zakat: Semua Bisa Diberi Piagam

Sejak Juni 2025, nama Warsubi tampaknya makin sering terdengar bukan di forum rakyat, tapi di panggung penghargaan. Mulai dari gelar “Redaktur Kehormatan” versi Radar Jombang. Sebuah titel yang unik. Karena mungkin baru kali ini seorang pejabat publik menerima penghargaan yang biasanya diberikan kepada jurnalis. Ironisnya, di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap media lokal, justru pejabat yang mendapat “byline kehormatan.”

Tak lama berselang, penghargaan lain datang dari Gubernur Jawa Timur: “Tokoh Pembina Koperasi.” Alasannya, Pemkab Jombang mempercepat penerbitan akta notaris koperasi dengan dukungan dana APBD. Langkah administratif yang memang penting, tapi entah sejak kapan urusan tanda tangan dan legalitas berubah jadi prestasi besar yang pantas dipajang di ruang tamu kantor bupati.

Bulan Agustus pun tak kalah manis. Baznas Award 2025 menobatkan Warsubi sebagai “Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat.” Sebuah penghargaan yang terdengar suci dan beraroma spiritualitas fiskal. Namun menarik juga, di balik plakat berkilau itu, kabar soal ketimpangan distribusi bantuan sosial masih ramai terdengar dari berbagai desa. Rupanya, di Jombang, kesalehan sosial pun kini bisa diukur dari jumlah piagam yang dikoleksi.

Kalau penghargaan ini betul-betul berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, barangkali ada baiknya melirik data kemiskinan tiga tahun terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Jombang masih berada di angka 9,15 persen, atau sekitar 117 ribu jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Saat itu, garis kemiskinan tercatat Rp488.754 per kapita per bulan—setara dengan pengeluaran harian tak sampai Rp17 ribu.

Setahun kemudian, Maret 2024, angka itu memang menurun menjadi 8,60 persen, atau sekitar 110 ribu jiwa. Tapi garis kemiskinan naik menjadi Rp514.170 per kapita per bulan.
Artinya, meski persentasenya menurun di grafik, beban hidup warga kecil justru makin berat. Kemiskinan menurun di tabel statistik, tapi tidak selalu menurun di dapur masyarakat.

Mungkin inilah yang dimaksud Baznas sebagai “dukungan terhadap gerakan zakat”, semakin berat hidup warga, semakin besar peluang untuk bersedekah.

Kalau begitu, ya—penghargaan itu memang tidak salah. Karena di negeri yang segalanya bisa diberi plakat, kesalehan pun akhirnya ikut disertifikasi.

#Ekosistem yang Pulih di Atas Kertas

Penghargaan “Pemulihan Ekosistem” yang diterima Bupati Jombang pada Juli 2025 terdengar indah di telinga. Siapa yang tidak bangga dengan kabupaten yang katanya berhasil “memulihkan alam”? Apalagi penghargaan itu datang dari Gubernur Jawa Timur dalam ajang Sinergi Rimbawan. Tapi coba kita turun ke lapangan dan tengok kawasan hutan di Jombang. Alih fungsi lahan masih marak, hutan menyusut perlahan, dan yang tumbuh justru deretan rencana Pembangunan beton-beton yang akan mengacaukan mata air.

Pun sungai-sungai masih berwarna kopi susu, warga masih menyalakan pompa diesel untuk mendapatkan air bersih, dan kawasan hulu tetap jadi incaran tambang kecil-kecilan. Jadi, pemulihan seperti apa yang dimaksud? Mungkin pemulihan moral pejabat dari rasa bersalah setiap kali melihat banjir dan longsor di berita.

Menurut catatan Ecoton (2021), sekitar 85 persen warga Jombang masih membuang sampahnya ke sungai. Temuannya ada di Ploso, Kudu, hingga Sungai Marmoyo—dan ujungnya, semua mengalir manis ke Sungai Brantas. Belum lagi, volume sampah Jombang kini mencapai 530 ton per hari, sementara kemampuan angkut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya sekitar 157 ton, alias baru 29,6 persen dari total. Sisanya? Entah dibakar, entah hanyut, atau mungkin sudah dianggap “hiasan alami” di TPA Banjardowo.

Ambil contoh Sungai Gude Ploso di kawasan Tembelang. Sungai ini sering jadi lokasi kegiatan bersih-bersih lingkungan. Tapi coba lewat saat siang hari. Bau menyengat masih setia menyapa. Limbah industri dan domestik yang mengandung bahan kimia, sisa makanan rumah tangga, deterjen, kotoran manusia, hingga limbah peternakan, semuanya tumpah di sana. Kalau ini yang disebut “ekosistem yang pulih,” mungkin yang dimaksud adalah pulihnya kemampuan warga menoleransi bau dan kotoran.

Banyak persoalan lingkungan di Jombang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana dan memberi manfaat bagi warga. Contohnya, limbah kotoran hewan di Wonosalam yang sering dibuang ke Sungai Gogor. Padahal, kalau diolah, bisa jadi biogas untuk energi rumah tangga. Tapi kenyataannya, limbah itu tetap dibuang ke sungai—karena lebih mudah, dan mungkin belum ada penghargaan “Kabupaten Terinovatif dalam Mengelola Kotoran.”

Masalahnya, penghargaan lingkungan di Indonesia sering terasa seperti satire alamiah. Semakin banyak yang rusak, semakin sering pejabatnya dapat piagam. Karena yang dinilai bukan perubahan di lapangan, melainkan presentasi PowerPoint yang manis dan laporan PDF yang bersih dari typo. Selama ada foto menanam pohon dan senyum pejabat di slide terakhir, sertifikat pun tinggal tunggu tanda tangan.

#Pajak Naik, Puji Turun dari Langit

Bulan Oktober, Bupati Warsubi kembali naik panggung. Kali ini membagikan penghargaan “Anugerah Pajak Daerah 2025” kepada kecamatan dan desa yang dinilai paling patuh membayar pajak.

Realisasi pendapatan daerah mencapai 91,63 persen dari target, disambut dengan tepuk tangan panjang dan pujian yang menggema di aula kabupaten. Namun di sisi lain, pada hari yang sama, pemandangan berbeda datang dari Dusun Kedungurip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito. Warga di sana menanam 30 pohon pisang di tengah jalan sepanjang 600 meter.  Bukan untuk panen, tapi sebagai bentuk protes. Jalan itu berlubang dan sering tergenang air setiap kali hujan, membuat anak-anak sekolah dan warga kesulitan melintas.

Ironisnya, warga Kedungurip termasuk yang taat membayar pajak, bagian dari tujuh kecamatan nominasi terbaik versi Pemkab Jombang: Ngoro, Ploso, Kudu, Wonosalam, Plandaan, Tembelang, dan Sumobito.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Bupati Warsubi sebagai apresiasi atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercepat di tahun 2025.

Tapi di balik seremoni dan plakat, pertanyaan tetap menggantung, “Untuk siapa sebenarnya semua capaian itu? Pajak memang penting, tapi keadilan fiskal jauh lebih penting, terutama ketika warga yang taat justru dibiarkan menanam pisang di jalan berlubang.

Belum lagi soal retribusi pasar dan pungutan tak resmi yang tak kunjung beres, menambah panjang daftar ironi fiskal daerah ini.

Sebulan kemudian, 12 Oktober 2025, Pemkab Jombang juga diumumkan meraih Juara III Penyelenggaraan Nama Rupabumi se-Jawa Timur, sebuah penghargaan yang bahkan sebagian warga mungkin baru dengar namanya. Entah berapa banyak yang paham fungsi program toponimi itu, tapi satu hal pasti, plakat baru kembali bertambah di kantor bupati, sementara lubang di jalan Kedungurip belum juga hilang.

#Jaga Desa, Jaga Wajah Politik

Puncaknya datang di November lewat penghargaan dari DetikJatim Awards atas program “Jaga Desa”. Aplikasi yang katanya membantu transparansi dana desa. Inovasi digital, katanya. Tapi di lapangan, banyak perangkat desa masih kebingungan memakai aplikasi berbasis daring itu, bukan hanya karena sinyal di daerah pegunungan masih sering hilang. Tapi juga tak sedikit perangkt desa yang gaptek. Sementara di kota, baliho “Desa Digital, Desa Hebat” sudah lebih dulu berjejer sebelum warga sempat login.

To be fair, mungkin niatnya memang baik. Tapi dalam politik lokal, niat baik sering bertransformasi menjadi branding. Setiap klik di aplikasi, setiap plakat yang diserahkan, adalah bagian dari narasi besar, pemerintah bekerja, rakyat bersyukur. Dan jika semua berjalan sesuai naskah, tidak ada ruang untuk bertanya, “Apakah penghargaan ini tanda kemajuan, atau sekadar pertunjukan?

Pada akhirnya, Jombang memang tak kekurangan prestasi—setidaknya di atas panggung dan di lembar piagam. Tapi mungkin, penghargaan paling jujur adalah ketika warga tak perlu antri air bersih, petani tak kesulitan pupuk, dan sungai tak lagi jadi tempat sampah. Sayangnya, untuk itu belum ada kategori lombanya.***