Jakarta Megacity Dunia, Warga Rentan Menanggung Beban Krisis Iklim di Pinggiran Kota

Jakarta menyandang status megacity terbesar dunia dengan 42 juta penduduk. Namun di balik capaian global itu, krisis iklim, tekanan ekonomi, dan kebijakan yang belum inklusif membuat warga rentan di pesisir, rusun, dan kawasan sampah menghadapi risiko paling berat.

Jakarta kini resmi tercatat sebagai megacity terbesar dan terpadat di dunia. Dengan populasi mencapai 42 juta jiwa, wilayah metropolitan ini melampaui Tokyo dan menjadi simbol pertumbuhan perkotaan global.

Namun, di balik statistik yang mengesankan itu, tersimpan kisah lain yang jarang terdengar; warga paling rentan justru menanggung dampak terberat dari krisis iklim, degradasi lingkungan, dan kebijakan perkotaan yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.

Riset terbaru Greenpeace Indonesia bersama The SMERU Research Institute menghadirkan potret tersebut melalui kajian di tiga wilayah: Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Rusunawa Marunda di Jakarta Utara, dan kawasan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Ketiganya menjadi cermin kontras megacity, ketika kota terus membesar, ruang aman bagi sebagian warganya justru semakin menyempit.

#Wajah Kontras Megacity

Pulau Pari, Marunda, dan Bantar Gebang dipilih karena mewakili spektrum kerentanan yang dihadapi warga Jakarta dan sekitarnya. Di Pulau Pari, perubahan iklim terasa nyata melalui abrasi pantai yang menggerus garis daratan hingga tujuh sampai sepuluh meter.

Ancaman banjir rob dan naiknya muka air laut mengusik rasa aman warga yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan.

Di Rusunawa Marunda, persoalan lingkungan hadir dalam bentuk pencemaran udara. Aktivitas industri ekstraktif besar yang mengepung kawasan permukiman menimbulkan efek domino terhadap kesehatan dan kualitas hidup warga, yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, di Bantar Gebang, meski berada di luar wilayah administratif Jakarta, beban ekologis ibu kota seolah dialihkan ke sana. Gunungan sampah Jakarta yang terus meningkat memperburuk kondisi lingkungan dan kehidupan sosial warga, termasuk para pemulung yang menggantungkan hidup di sekitar TPST.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menilai ketiga wilayah ini menghadapi persoalan serupa. “Ada dominasi kepentingan ekonomi besar atas ruang hidup warga, serta lemahnya tata kelola dan layanan dasar dari Pemerintah Provinsi Jakarta yang belum optimal,” ujar Jeanny.

#Krisis Iklim Memperdalam Kerentanan

Menurut Jeanny, krisis iklim dan lingkungan memperparah kondisi yang sudah rapuh. “Masalah-masalah ini diperparah dengan krisis iklim dan lingkungan yang semakin memperburuk kerentanan sosial dan ekonomi warga di ketiga wilayah ini,” katanya dalam Konferensi Pers Solusi Iklim Berbasis Komunitas, Senin 15 Desember 2025.

Dampak tersebut terasa berlapis. Nelayan Pulau Pari menghadapi penurunan hasil tangkapan akibat suhu laut yang meningkat. Warga Marunda harus menanggung risiko kesehatan jangka panjang dari udara tercemar.

Sementara di Bantar Gebang, paparan sampah dan minimnya layanan dasar memperkuat lingkaran kemiskinan struktural. “Krisis iklim dan lingkungan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga yang sudah rentan akibat kemiskinan struktural serta minimnya partisipasi warga dalam kebijakan iklim dan perkotaan,” lanjut Jeanny.

#Bertahan dengan Solusi Komunitas

Meski kerap terpinggirkan dari proses pengambilan kebijakan, warga di Pulau Pari, Marunda, dan Bantar Gebang tidak sepenuhnya pasrah. Mereka mengembangkan berbagai solusi berbasis komunitas untuk bertahan dan beradaptasi dengan tantangan lokal.

Di Pulau Pari, warga menginisiasi penanaman mangrove untuk menahan abrasi, mengurangi banjir rob, sekaligus memulihkan habitat ikan dan ekosistem laut. Nelayan juga melakukan adaptasi melalui perikanan tangkap dan budidaya sebagai respons atas perubahan kondisi laut.

Di Bantar Gebang, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan mendorong warga mendirikan pusat pendidikan bagi anak-anak pemulung. Di tengah timbunan sampah, para pemulung justru memainkan peran penting dalam memilah dan mengurangi volume limbah kota.

Inisiatif budidaya maggot untuk mengolah sampah organik serta pengelolaan TPS3R menjadi contoh bagaimana warga menghadirkan solusi lingkungan sekaligus sumber ekonomi.

Sementara itu, warga Rusunawa Marunda mengembangkan program greenhouse untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi penopang penting bagi ketahanan rumah tangga di tengah sempitnya lapangan kerja dan kemiskinan struktural.

#Tantangan Kebijakan dan Harapan Perubahan

Peneliti The SMERU Research Institute, Annabel Noor Asyah, menilai berbagai inisiatif warga menunjukkan kapasitas adaptif yang kuat, tetapi belum cukup tanpa dukungan struktural.

“Penelitian ini menemukan perlunya reformasi di tingkat pemerintah provinsi untuk mendorong adaptasi iklim, sosial, dan ekonomi yang lebih adil,” ujar Annabel.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang partisipatif dan transparan. “Pemprov Jakarta harus mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik spesifik kelompok marjinal dan rentan seperti di Pulau Pari, Marunda, dan Bantar Gebang. Musyawarah perencanaan pembangunan perlu kembali digiatkan, dialog dengan warga diperbanyak, serta kajian krisis iklim diperkuat,” katanya.

Jeanny Sirait menambahkan, berbagai solusi berbasis komunitas ini kerap diabaikan dan tidak mendapat dukungan sistemik. “Padahal, ketahanan iklim serta manfaat sosial dan ekonomi hanya dapat dicapai melalui kombinasi solusi komunitas dan dukungan regulasi yang kuat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Jakarta telah memiliki rujukan kebijakan, seperti Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang pelibatan masyarakat dalam pengolahan sampah.

Namun, implementasinya dinilai belum optimal. Di tingkat nasional, pengesahan RUU Keadilan Iklim menjadi kunci agar pelibatan warga dalam menghadapi krisis iklim tidak berhenti pada wacana.

Status megacity, pada akhirnya, bukan semata soal jumlah penduduk dan skala ekonomi. Predikat ini juga menjadi ujian keberpihakan, apakah Jakarta mampu tumbuh sebagai kota besar yang adil dan tangguh, atau justru membiarkan sebagian warganya terus bertahan di pinggiran krisis.***