Jombang Alokasikan Rp 14 Miliar Atasi Sampah

Setiap hari Jombang memproduksi 530 ton sampah, namun baru 157 ton terkelola. Pemkab fokus optimalisasi fasilitas dan dorong partisipasi masyarakat.

Masalah pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, Jwa Timur. Setiap hari, tumpukan sampah dari aktivitas warga diperkirakan mencapai 530 ton, namun baru sekitar 157 ton per hari yang dapat ditangani melalui sistem pengangkutan dan pengolahan resmi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang mengungkapkan, sebagian besar sampah belum terkelola secara terpadu. Kondisi ini menyebabkan banyak warga menimbun sampah sendiri atau sampah tidak terangkut hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gedangkeret di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang.

Untuk memastikan layanan persampahan tetap berjalan, Pemkab Jombang tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,21 miliar. “Anggaran ini diarahkan untuk mempertahankan kualitas operasional sekaligus meningkatkan pengelolaan sampah di tengah volume yang terus bertambah,” kata Sekretaris DLH Jombang, Amin Kurniawan, sebagaimana dilaporkan KabarJombang, Sabtu (7/2/2026).

Alokasi dana terbagi ke beberapa pos. Pengelolaan sampah di TPA dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat kabupaten dan regional mendapat Rp 3,19 miliar.

Sementara kegiatan pengangkutan sampah dialokasikan Rp 4,16 miliar. Biaya operasional lain, termasuk listrik fasilitas pengolahan sampah, mencapai Rp 2,4 miliar, dan pengoperasian serta pemeliharaan sarana prasarana persampahan senilai Rp 2,55 miliar.

Upaya pengurangan sampah melalui program daur ulang mendapatkan dukungan Rp 711 juta. Program peningkatan peran serta warga dalam pengelolaan sampah mendapat Rp 644 juta. Pembangunan dan pengembangan fasilitas TPA, TPST, SPA, TPS-3R, dan TPS memperoleh Rp 542 juta. Sementara penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah dialokasikan Rp 100 juta.

Meski anggaran besar, pembangunan infrastruktur baru tidak dilakukan masif. “Tahun ini fokus pada optimalisasi fasilitas yang ada, hanya satu titik mendapat penanganan khusus,” jelas Amin.

#Dorong Partisipasi Masyarakat dan ASN

DLH Jombang menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah serius menangani persoalan sampah. Pelaksanaan teknis masih menunggu arahan dari Bupati dan Sekretaris Daerah Jombang.

Sebagai langkah nyata, intensitas kerja bakti oleh aparatur sipil negara (ASN) ditingkatkan. Dari sebelumnya sebulan sekali, ke depan kegiatan akan dilakukan setiap pekan sebagai bentuk keteladanan menjaga kebersihan lingkungan.

Penguatan pengelolaan sampah di tingkat TPS-3R menjadi prioritas. DLH mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sejak sumber agar volume yang masuk ke TPA bisa ditekan.

Untuk jangka menengah, Pemkab menyiapkan program Desa Mantra yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Program ini akan memberi dukungan anggaran pengelolaan sampah hingga tingkat RT dan RW, mencakup pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan penguatan Bank Sampah.

“Harapannya, berbagai langkah ini mampu mengurangi beban TPA Gedangkeret sekaligus membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” pungkas Amin.

Area landfill lama di TPA Gedangkeret telah ditutup sejak akhir 2024 karena penuh. Saat ini, pengelolaan dilakukan di area baru seluas sekitar 4,5 hektare di sisi barat lokasi lama, sebagai bagian pengembangan TPA sesuai program Kementerian PUPR.***