Warga Adat Biak Tolak Bandara Antariksa

Penolakan pembangunan bandara antariksa dan markas militer di Pulau Biak menguat. Warga adat, pemuda, dan gereja menilai proyek mengancam tanah ulayat.

Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan bandara antariksa dan markas militer di Pulau Biak, Papua, terus menguat. Masyarakat Adat, kelompok pemuda, serta perwakilan gereja secara terbuka menyatakan sikap menolak proyek yang diklaim sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Penolakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa damai yang dirangkaikan dengan doa bersama di Biak pada Rabu, 4 Februari 2026. Aksi ini melibatkan tokoh adat, pemimpin gereja, dan pemuda adat yang menyuarakan kekhawatiran atas dampak sosial, ekologis, dan kultural dari pembangunan fasilitas berskala nasional di wilayah adat mereka.

Para peserta aksi menilai proyek bandara antariksa dan markas militer berpotensi memicu konflik sosial, perampasan tanah ulayat, serta kerusakan ekosistem pesisir dan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan klaim pembangunan yang disebut demi kepentingan nasional, namun tidak melibatkan persetujuan Masyarakat Adat sebagai pemilik sah wilayah tersebut.

#Tanah Sakral dan Sumber Kehidupan

Ketua Dewan Adat KainKain Karkara Biak, Apolos Sroyer, sebagaimana dalam laman resmi Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), mengatakan wilayah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan merupakan tanah adat yang memiliki nilai sakral sekaligus sumber kehidupan masyarakat setempat.

Ia juga menegaskan, hingga kini tidak pernah ada persetujuan dari Masyarakat Adat terkait rencana pembangunan tersebut. Menurut dia, rencana pembangunan juga memperlihatkan rapuhnya pengakuan dan kepastian hukum atas tanah dan hutan adat yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun.

“Tanah ini bukan tanah kosong. Ini tanah adat, tempat kami berkebun, mencari makan, dan tempat leluhur kami dimakamkan. Kami tidak pernah memberikan persetujuan. Tanah habis, hutan habis, bagaimana keberlanjutan masa depan hidup kami,” ujarnya dengan nada lantang saat berorasi di sela aksi damai, Rabu (4/2/2026).

Penolakan juga datang dari kalangan pemuda Biak. Mereka menilai proyek bandara antariksa dan markas militer tidak menjamin kesejahteraan Masyarakat Adat, bahkan berpotensi mempersempit ruang hidup generasi muda di tanah sendiri.

“Kami takut ruang hidup kami semakin sempit. Pengalaman di banyak tempat, Masyarakat Adat justru tersingkir ketika proyek besar masuk,” kata salah satu perwakilan pemuda dalam aksi tersebut.

#Gereja Desak Dialog Terbuka

Sikap penolakan juga ditegaskan oleh Gereja. Perwakilan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Jhon Baransano, menyerukan agar pemerintah mengedepankan dialog terbuka dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat sebelum mengambil keputusan pembangunan.

Menurut Jhon Baransano, pembangunan yang tidak melalui prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan tanpa paksaan berpotensi menimbulkan persoalan kemanusiaan di kemudian hari. Gereja, kata dia, menolak dengan tegas seluruh proyek strategis nasional yang dijalankan pemerintah pusat di Tanah Papua tanpa persetujuan Masyarakat Adat.

Pdt. Jhon Baransano secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan seluruh proyek yang mengatasnamakan PSN di Papua, termasuk pembangunan bandara antariksa dan batalion TNI AD di Pulau Biak, serta proyek pangan skala besar seperti penanaman sawit, tebu, dan padi dua juta hektare di Merauke, Sorong, dan wilayah Papua lainnya.

“Pembangunan seharusnya membawa damai, bukan ketakutan. Jangan sampai demi kepentingan proyek, Masyarakat Adat kehilangan tanah dan masa depan,” ungkap Pdt. Jhon Baransano.

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah menghentikan sementara rencana pembangunan hingga dilakukan konsultasi menyeluruh dengan pemilik hak ulayat. Gereja, kata dia, akan terus mengawal agar aspirasi Masyarakat Adat menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Tanah Papua.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait respons atas penolakan tersebut. Aksi solidaritas menolak pembangunan bandara antariksa dan markas militer ini disebut akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen mempertahankan tanah adat dan ruang hidup Masyarakat Adat di Pulau Biak.***