Digitalisasi Parkir Surabaya Tersendat oleh Kebiasaan Tunai

Di pusat pemerintahan Surabaya, stiker QRIS terpasang rapi. Transaksi tunai tetap dominan, memperlihatkan jurang antara regulasi digital dan kebiasaan warga di lapangan.

Papan biru itu berdiri tegak di tepi Jalan Walikota Mustajab berisi aturan Kawasan Tertib Parkir. Tepat di dekatnya, dua stiker QRIS menempel di tiang besi—masing-masing untuk roda dua dan roda empat. Letaknya berada di jantung pemerintahan Kota Surabaya, kawasan yang diharapkan menjadi etalase transparansi.

Harapan belum sepenuhnya terwujud. Di bawah rindangnya pepohonan, suara transaksi yang terdengar bukan bunyi notifikasi digital, melainkan denting koin dan gesekan uang kertas. QRIS hadir sebagai simbol perubahan, tetapi praktik lama masih bertahan kuat.

Pemerintah Kota Surabaya menempatkan sistem pembayaran digital ini sebagai strategi menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem manual selama bertahun-tahun dinilai membuka celah manipulasi. Digitalisasi menawarkan jejak audit yang jelas. Setiap transaksi tercatat, setiap rupiah terpantau.

Dalam catatan skema ini memang terlihat rapi. Di lapangan, ceritanya berbeda.

Syarif, 42 tahun, juru parkir di kawasan tersebut, mengaku menghadapi dilema setiap hari. Ia diminta mengarahkan pengendara menggunakan QRIS. Respons yang diterima tidak selalu positif.

“Dari sepuluh orang, paling satu yang mau pakai QRIS. Sisanya langsung kasih uang tunai,” ujarnya, Selasa, (28/4/2026).

Situasi itu menempatkan Syarif di posisi serba sulit. Ia harus menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus menjalankan instruksi digitalisasi. Ketika ia mencoba mengarahkan pembayaran nontunai, sebagian pengendara menunjukkan ketidaksabaran.

“Kalau dipaksa, bisa ribut. Orang maunya cepat,” katanya.

Kendala teknis menambah lapisan persoalan. Stiker QRIS sering tertutup kendaraan saat parkiran penuh. Pengendara kesulitan menemukannya. Di malam hari, pencahayaan minim membuat kode sulit dipindai.

Masalah lain datang dari jaringan. Pepohonan besar di sepanjang jalan kerap mengganggu sinyal ponsel. Transaksi digital yang seharusnya cepat berubah menjadi proses yang memakan waktu.

Dimas, warga yang kerap berurusan di Balai Kota, memilih jalan praktis. “Kalau sinyal jelek, ya susah. Saya akhirnya bayar tunai saja,” ujarnya.

Ia juga menilai sosialisasi belum berjalan maksimal. “Juru parkir jarang menawarkan QRIS. Harus kita yang minta dulu.”

Menurut Dimas, langkah setengah hati membuat sistem kehilangan daya dorong. Ia menyarankan kebijakan lebih tegas. “Kalau serius, sekalian saja larang tunai di sini.”

#Audit Digital dan Kebiasaan Lama

Di sisi lain, generasi muda melihat QRIS sebagai solusi konkret. Anita, 21 tahun, rutin menggunakan pembayaran digital saat parkir. Pengalamannya berbeda dengan pengguna tunai.

“Pakai QRIS itu jelas. Bayarnya sesuai tarif, tidak ada cerita uang kembalian,” katanya.

Ia mengingat beberapa kejadian ketika harus membayar lebih karena juru parkir tidak memiliki uang receh. Situasi itu ia anggap sebagai praktik yang merugikan pengguna.

“Kadang kita terpaksa kasih lebih. Tidak enak juga kalau minta kembali,” ujarnya.

Bagi Anita, digitalisasi menghadirkan kepastian. Nominal pembayaran sesuai aturan. Tidak ada ruang abu-abu. Setiap transaksi tercatat, membuka peluang pengawasan yang lebih ketat.

“Kalau semua pakai QRIS, uangnya jelas masuk ke kas daerah,” katanya.

Pandangan Anita menegaskan satu hal: digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kepercayaan. Sistem yang transparan dapat mengurangi praktik tidak resmi yang selama ini sulit dilacak.

Namun, penerimaan publik masih terfragmentasi. Sebagian warga melihat QRIS sebagai kemudahan, sebagian lain menganggapnya sebagai hambatan tambahan. Faktor kenyamanan menjadi penentu utama.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tantangan ganda. Tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur digital. Perubahan perilaku menjadi pekerjaan yang lebih rumit.

Pengalaman masa lalu memberi pelajaran penting. Mesin parkir meter yang pernah dijanjikan sebagai solusi kini terbengkalai. Kegagalan itu menjadi pengingat bahwa teknologi tanpa adaptasi sosial berpotensi berakhir sia-sia.

Kini, QRIS berada di persimpangan yang sama. Ia dapat menjadi alat transformasi, atau sekadar simbol modernitas yang kehilangan fungsi.

Kawasan Balai Kota memiliki posisi strategis. Keberhasilan di titik ini akan menjadi tolok ukur bagi wilayah lain. Jika di pusat pemerintahan saja transaksi tunai masih dominan, ekspansi ke kawasan pinggiran akan menghadapi tantangan lebih berat.

Langkah tegas menjadi kunci. Penetapan zona cashless di ring satu dapat menjadi sinyal kuat. Kebijakan itu harus diikuti dengan perbaikan teknis—penempatan stiker yang lebih ergonomis, pencahayaan memadai, serta dukungan jaringan yang stabil.

Tanpa intervensi menyeluruh, QRIS berisiko menjadi elemen dekoratif. Ia hadir secara fisik, tetapi tidak hidup dalam praktik.

“Kalau cuma ditempel, ya tidak cukup,” kata Dimas.

Pernyataan itu merangkum situasi yang terjadi. Digitalisasi membutuhkan lebih dari sekadar pemasangan stiker. Ia menuntut perubahan sistem, kebiasaan, dan keberanian kebijakan.

Di bawah bayang pohon Jalan Walikota Mustajab, pertarungan itu masih berlangsung. Di satu sisi, QRIS menawarkan transparansi. Di sisi lain, uang koin mempertahankan kecepatan dan kebiasaan.

Hasilnya belum ditentukan.***

*) Shella Mardiana Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, berkontribusi penulisan artikel ini.