Aktivis buruh Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, membawa pengalaman panjang gerakan sipil, birokrasi pekerja migran, serta catatan kontroversi hukum.
Pelantikan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menandai babak baru arah kebijakan lingkungan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah ini dalam reshuffle kabinet pada Senin, 27 April 2026, di Istana Negara.
Jumhur menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang bergeser ke posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pelantikan berlangsung tertutup, dengan sejumlah tokoh sipil terlihat hadir sebelum prosesi dimulai.
“Lingkungan hidup membutuhkan pendekatan yang berpihak pada rakyat kecil,” kata Jumhur usai pelantikan, Senin, 18 April 2026.
#Jejak Aktivisme dan Pendidikan
Lahir di Bandung pada 18 Februari 1968, Jumhur dikenal sebagai figur lama dalam gerakan buruh. Perjalanan aktivisme dimulai sejak masa kuliah di Institut Teknologi Bandung. Keterlibatan dalam gerakan mahasiswa era Orde Baru membuatnya sempat ditahan pada 1989, setelah aksi protes terkait konflik agraria.
Selepas bebas pada 1992, pendidikan dilanjutkan di Universitas Nasional pada bidang Teknik Fisika. Gelar magister sosiologi diraih dari Universitas Indonesia pada 2013. Latar akademik tersebut membentuk pendekatan yang memadukan aspek teknis dan sosial dalam melihat persoalan publik.
Kedekatan dengan dunia gerakan membuat Jumhur lama dipercaya memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Posisi itu memperkuat reputasinya sebagai juru bicara kepentingan buruh dalam berbagai forum nasional.
#Pengalaman Birokrasi dan Migrasi
Langkah menuju pemerintahan dimulai pada 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jumhur sebagai Kepala BNP2TKI. Lembaga tersebut kemudian bertransformasi menjadi BP2MI.
Fokus kebijakan diarahkan pada perlindungan pekerja migran serta pemberantasan perdagangan manusia. Dalam berbagai forum internasional, Jumhur menekankan pentingnya kehadiran negara.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Keterlibatan dalam International Labor Conference di Jenewa memperluas jejaring diplomasi ketenagakerjaan. Diskusi ekonomi politik yang diikuti di sejumlah negara memperkaya perspektif kebijakan yang dibawanya ke kabinet.
#Kontroversi dan Agenda Lingkungan
Perjalanan karier Jumhur juga diwarnai kontroversi hukum. Pada 2020, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja berujung pada proses hukum. Pengadilan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terkait penyebaran informasi yang dinilai tidak benar melalui media sosial.
Catatan tersebut menjadi bagian dari dinamika figur yang kini memimpin sektor lingkungan hidup. Tantangan ke depan mencakup pengendalian pencemaran, krisis sampah plastik, serta konflik sumber daya alam.
Jumhur menyatakan telah menyiapkan langkah awal untuk kementerian. Pendekatan yang diusung menggabungkan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.
“Pengendalian lingkungan harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial,” kata Jumhur.
Penunjukan ini membuka ruang tafsir tentang arah kebijakan lingkungan pemerintah. Latar belakang aktivisme dan pengalaman birokrasi menghadirkan kombinasi yang jarang ditemui di posisi tersebut. Tantangan implementasi akan menentukan seberapa jauh visi tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan konkret.***
