Jumhur Dorong Etika Lingkungan Jadi Fondasi Pembangunan

Dorongan menjadikan etika lingkungan sebagai fondasi pembangunan menguat, seiring sorotan pada krisis sampah, ancaman mikroplastik, serta tuntutan investasi patuh aturan ekologis nasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya menjadikan etika lingkungan sebagai fondasi utama dalam pembangunan nasional. Dalam sambutannya di hadapan pejabat kementerian, aktivis, dan perwakilan masyarakat sipil, Jumhur menekankan bahwa orientasi ekologis perlu menjadi kebiasaan kolektif.

“Orientasi ekologi harus menjadi habitus kita bersama. Environmental ethics itu penting bagi kita dan harus menjadi pondasi terakhir untuk menyelamatkan peradaban manusia,” kata Jumhur di kanal Youtube Liputan6 yang diunggah, 30 April 2026

Menurut dia, krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini merupakan akumulasi panjang dari dua tekanan besar. Dari negara-negara maju di belahan utara, industrialisasi telah memicu polusi masif. Sementara di belahan selatan, deforestasi terjadi akibat tekanan ekonomi masyarakat yang hidup dalam ketimpangan sejarah.

“Dunia ini dikepung oleh daya rusak yang dahsyat dari utara dan selatan. Itu sejarah bumi kita,” ujar dia.

Dalam konteks tersebut, Jumhur menggarisbawahi pentingnya prinsip “Only One Earth” sebagai narasi pemersatu gerakan global. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan penyelamatan bumi sebagai agenda bersama lintas sektor.

#Investasi dan Batas Ekologis

Jumhur mengakui pembangunan dan industrialisasi tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri, termasuk sektor ekstraktif, dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus memiliki batas yang jelas.

“Eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang seharusnya boleh. Harus ada pembatasan dan pengawasan dengan segala aturan,” kata dia.

Ia juga mengkritik pendekatan ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Istilah “serakahnomics” digunakan untuk menggambarkan praktik ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis.

Dalam arah kebijakan ke depan, Jumhur menegaskan bahwa setiap investasi wajib mematuhi regulasi lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan, menurut dia, akan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

“Investasi yang sebesar apa pun, kalau comply terhadap apa yang digariskan, ke depannya akan lancar. Kita pastikan semua investasi comply terhadap peraturan lingkungan yang ada di Indonesia,” ujar dia.

Ia mengibaratkan kepatuhan tersebut seperti mengenakan perlindungan saat menghadapi cuaca ekstrem. Meski terasa tidak nyaman di awal, langkah itu akan mencegah risiko lebih besar di kemudian hari.

#Krisis Sampah dan Ancaman Mikroplastik

Dalam pidatonya, Jumhur juga menyoroti persoalan sampah yang dinilai telah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Berdasarkan pengalaman lapangan, ia menyebut pemerintah menargetkan penyelesaian masalah sampah dalam dua hingga tiga tahun ke depan sebagai prioritas nasional.

“Sampah adalah program prioritas nasional kita. Dalam dua-tiga tahun ke depan urusan sampah harus selesai,” kata dia.

Menurut dia, kunci penyelesaian persoalan tersebut terletak pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta kesamaan kepentingan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

Selain itu, Jumhur mengungkap temuan terkait pencemaran mikroplastik di perairan Indonesia. Ia menyebut ada teluk di mana sebagian besar ikan telah terkontaminasi mikroplastik.

“Kalau kita makan sepuluh ikan, tujuh di antaranya ada mikroplastik. Artinya soal lingkungan ini serius sekali,” ujar dia.

Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi peringatan keras tentang ancaman yang dihadapi generasi mendatang. Ia menilai generasi muda memiliki alasan kuat untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan saat ini.

“Generasi Z berhak marah kepada kita, berhak menagih kepada kita supaya masa depan mereka tidak mengalami katastrof,” kata dia.

Jumhur menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bertindak sebagai “tentara-tentara lingkungan” untuk mencegah kehancuran di masa depan. Upaya tersebut mencakup perbaikan kebijakan, pengawasan ketat, serta partisipasi publik dalam menjaga lingkungan.

#Kolaborasi dan Koreksi Kebijakan

Di luar aspek teknis, Jumhur juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Ia menolak narasi konflik yang mempertentangkan negara dengan kelompok tertentu, termasuk pelaku usaha besar.

Menurut dia, perbaikan lingkungan perlu dilakukan bersama, dengan tetap memberikan perhatian terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan secara serius.

“Tidak ada lawan-lawan. Kita sama-sama memperbaiki, kecuali yang sudah bandel,” ujar dia.

Jumhur juga membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai terlalu berorientasi pada kepentingan kapital. Ia menyebut perlunya koreksi terhadap regulasi agar lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan.

Dalam konteks internal kementerian, Jumhur mengajak seluruh jajaran untuk aktif memberikan gagasan dan masukan. Ia menegaskan pendekatan kepemimpinan yang terbuka terhadap pengetahuan teknis dari para staf.

“Anda membriefing saya karena Anda pasti lebih tahu tentang urusan lingkungan hidup daripada saya. Saya ambil keputusan dari wisdom yang ada,” kata dia.

Ia optimistis kementerian akan mendapat dukungan politik yang kuat, baik dari presiden maupun parlemen, untuk menjalankan agenda perbaikan lingkungan. Dengan dukungan tersebut, ia berharap kebijakan yang diambil dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan lingkungan.

Menutup sambutannya, Jumhur menyampaikan komitmen untuk menjalankan amanah dengan mengedepankan kepentingan publik dan menjaga hubungan dengan masyarakat sipil.

“Saya mencoba menjadi penerjemah dalam bidang lingkungan hidup dari apa yang ada di pikiran Presiden,” ujar dia.***