Asesmen Tiga Jabatan Strategis Jombang: Pastikan Proses Transparan, Tak Ada “Ase-ase” Manajemen

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, lagi sibuk nyiapin “pertarungan akbar” para aparatur sipil negara (ASN) buat ngisi tiga kursi panas, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik.

Tahapan asesmen dijadwalkan Senin, 27 Oktober 2025. Tapi ini jelas bukan ujian CPNS biasa, lho. Lebih mirip “Piala Dunia ASN Jombang” , bedanya, yang bertarung bukan untuk masuk, tapi untuk naik kasta ke level Eselon II alias Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Pengumuman hasil seleksi administrasi sendiri sudah resmi keluar lewat Surat Panitia Seleksi Nomor 6/PANSEL.JPTP/JBG/X/2025 yang diterbitkan 20 Oktober 2025, berdasarkan berita acara Pansel Nomor 5/PANSEL-JPTP/JBG/X/2025 tertanggal 17 Oktober 2025.

Sekda Jombang Agus Purnomo, yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel), bilang santai, “Alhamdulillah, sudah diumumkan.” Sebuah ucapan syukur yang biasanya muncul kalau dua hal terjadi bersamaan: daftar nama sudah keluar, dan protes belum datang.

#Tiga Kursi, Sembilan Belas Harapan

Dari total pendaftar, ada 19 ASN yang berhasil lolos seleksi administrasi.

• Dishub diisi lima gladiator: Adi Prasetyo, Mokhamad Rakhmat Sunendar, Setiawan Afandi, Sugianto, dan Tony Prasetyo Wibowo.
• Satpol PP, lima juga: Albarian Rista Gunarto, Haris Aminuddin, Mohammad Supakun, Samsudi, dan Yudha Asviara.
• Nah, Staf Ahli Bupati paling ramai, sembilan nama berebut satu kursi: Endah Rachmawati, Evy Setyorini, Maria Ulfah, Moch. Fatchurrahman, Mohamad Eryk Arif, Muchtar, Rudy Ananta, Usman, dan Yanuar Pristyawan Wijaya.

Kayak audisi “Indonesian Idol ASN”. Semua lolos audisi awal, tapi nanti asesmen bakal jadi babak “Spektakuler Show”-nya.

#Asesmen Plus Akademisi, Biar Nggak Asal Nepotisme

Biar hasilnya nggak kayak main suit, Pemkab Jombang menggandeng Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, serta perwakilan Pemprov Jatim dan BKD.
Tujuannya simpel: biar hasilnya objektif dan nggak ada aroma “like and subscribe” politik.

Agus Purnomo menegaskan, semua tahapan sudah dikonsultasikan dengan Bupati dan bebas intervensi. “Kalau ada yang coba main-main, kami tindak tegas,” katanya.
Sebuah kalimat yang kalau diterjemahkan bebas artinya: “Nggak ada jaminan lolos kalau cuma punya kenalan.”

#Transparan, Nggak Ada Amplop-Amplopan

Yang paling menarik, Agus juga memastikan, nggak ada praktik “uang pelicin”, “uang bensin”, “uang ngopi”, apalagi “uang tanda terima kasih”. Katanya, kalau ada yang ketahuan, langsung diskualifikasi.

Dalam dunia birokrasi, kalimat ini ibarat drama heroik yang jarang naik panggung, tapi selalu dinanti-nanti publik. Karena siapa sih yang nggak pengin liat proses seleksi pejabat yang benar-benar bersih tanpa “tambahan biaya administrasi tidak resmi”?

Kalau semua berjalan sesuai janji, transparan, objektif, tanpa intervensi, maka ini bisa jadi momen langka, di mana jabatan strategis bukan soal “siapa yang dekat”, tapi “siapa yang memang layak.”

Kalau itu benar-benar terjadi, bolehlah kita kasih tepuk tangan. Pelan-pelan saja, takutnya bunyinya kedengaran sampai ruang asesmen.***