Bencana Hidrometeorologi Berangkat dari Maladaptasi Pengelolaan Sungai

Bencana hidrometeorologi kian ganas akibat krisis iklim dan maladaptasi pengelolaan sungai. Tanpa restorasi berbasis ekosistem, ancaman banjir, wabah penyakit, dan krisis pangan makin nyata.

Krisis iklim di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Baru awal 2026, kita sudah dihantam berbagai bencana hidrometeorologi—mulai dari banjir, longsor, puting beliung, hingga gelombang pasang.

Penyebabnya jelas, hujan ekstrem yang tak kunjung reda. Air sungai meluap karena tanah tak lagi mampu menyerap air, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada November 2025. Hutan yang seharusnya menjadi spons alami penahan air telah hilang akibat pembukaan lahan serampangan dan praktik monokultur.

Ironisnya, di tengah kondisi ini, pemerintah justru berambisi memperluas kebun sawit di tanah Papua. Alih-alih mempertahankan dan memulihkan kondisi alamiahnya, kebijakan ini berisiko mengulang kesalahan yang sama.

Sekitar 80 persen hutan asli dunia, terutama di kawasan tropis, telah hilang akibat aktivitas manusia. Perilaku ini tidak hanya mengubah iklim global, tetapi juga memecah habitat penting dan meningkatkan risiko penyebaran wabah penyakit (Cyrus, 2020).

Selama beberapa dekade terakhir, orientasi kita terhadap sungai lebih condong pada eksploitasi. Fungsi vital sungai sebagai pengatur siklus air kerap diabaikan; ia justru dijadikan tempat pembuangan limbah dan sekadar ruang produksi.

Kondisi ini memperparah risiko bencana hidrometeorologi yang berakar pada krisis iklim. Ketika curah hujan ekstrem turun dan pola musim berubah, sungai kita tidak lagi siap. Pendangkalan akibat sedimentasi, hilangnya daerah resapan, serta okupasi sempadan sungai menjadi permukiman membuat air hujan kehilangan wadah alaminya.

#Bencana Hidrometeorologi Picu Wabah Penyakit

Kita belum benar-benar berkontemplasi atas apa yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir 2025. Jangan mengira masalah selesai ketika banjir surut. Di balik air yang mengering, ancaman wabah penyakit dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) justru mengintai.

Data hari ke-62 dari Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan angka yang mencemaskan, total 110 ribu kasus penyakit terdeteksi. Penyakit akibat buruknya kualitas air dan udara mendominasi – infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mencapai 19 ribu kasus, sementara penyakit kulit menjangkiti 14 ribu warga. Deretan penyakit lain seperti diare, flu, suspek tifoid, campak, demam berdarah, hingga leptospirosis turut meningkat.

Krisis iklim kini berperan sebagai threat multiplier – pengganda ancaman. Kondisi demikian itu memaksa bencana hidrometeorologi datang lebih sering dan lebih ganas, sekaligus memperburuk situasi pascabencana dengan menyebarkan penyakit mematikan. Perubahan curah hujan ekstrem mengacaukan keseimbangan alam, memberi ruang bagi vektor penyakit seperti nyamuk DBD dan malaria untuk berkembang lebih agresif, bahkan merambah wilayah yang sebelumnya relatif aman.

Lonjakan kasus malaria menjadi bukti nyata. Dalam satu tahun (2024–2025), Kementerian Kesehatan mencatat kenaikan 32 persen, dari 543 ribu menjadi 719 ribu kasus. Ledakan ini berkorelasi dengan peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat 2025 sebagai tahun terpanas kedua dalam 176 tahun terakhir, dengan suhu permukaan global 1,44 derajat Celsius di atas rata-rata praindustri (1850–1900).

#Membaca Krisis Iklim dari Perilaku Sungai

Parahnya krisis iklim sebenarnya dapat dibaca dari perubahan karakteristik fisik sungai. Perubahan pola hujan yang kacau menjadikan sungai sebagai komponen ekosistem paling rentan. Banjir besar di Pulau Sumatera, misalnya, tak lepas dari alih fungsi lahan dan pembabatan hutan secara masif.

Saat hujan deras turun, air langsung mengalir ke sungai tanpa sempat terserap tanah. Sebaliknya, ketika kemarau datang, permukaan tanah retak karena tak ada cadangan air tersisa. Vegetasi yang hilang membuat sistem hidrologi kehilangan penyangga; sungai berubah menjadi jalur percepatan bencana.

Laporan Climate Action Tracker (2025) menyebut dunia tengah meluncur menuju kenaikan suhu 2,5 derajat Celsius. Eskalasi ini membawa dampak yang jauh melampaui sekadar cuaca panas: siklus hidrologi terganggu, cuaca ekstrem sulit diprediksi, banjir bandang meningkat, polusi memburuk, dan keamanan pangan terancam. Ambisi swasembada pangan Indonesia pun berada di ujung tanduk.

Kesehatan sungai adalah indikator utama krisis iklim. Membaca perubahan debit dan kualitas air sungai sama artinya membaca potret masa depan. Tanpa pemulihan sungai ke kondisi alamiahnya dan strategi mitigasi bencana hidrometeorologi yang tepat, penguatan pangan hanya akan menjadi rencana di atas kertas.

#Maladaptasi Pengelolaan Sungai

Sering kali niat untuk bertahan dari krisis iklim justru menjadi bumerang. Stephen Robert Miller, dalam bukunya Over the Seawall, menyebut fenomena ini sebagai maladaptasi – upaya perlindungan dari dampak perubahan iklim yang justru meningkatkan kerentanan. Solusi teknis seperti tanggul raksasa atau kanalisasi memang dapat menyelamatkan nyawa dan aset dalam jangka pendek, tetapi kerap menciptakan rasa aman palsu yang memperbesar risiko di masa depan.

Kita terlalu terpaku pada mitigasi emisi karbon hingga abai pada risiko maladaptasi. Di Indonesia, pengelolaan sungai kerap terjebak dalam pola ini: normalisasi melalui pelurusan alur, pengerukan besar-besaran, dan pembangunan tanggul beton untuk menghindari banjir.

IPCC (2022) mengingatkan praktik semacam ini dapat memperparah kerentanan. Fenomena ini dikenal sebagai paradox of risk—semakin besar rekayasa untuk menghindari risiko, semakin besar potensi risiko yang tercipta. Meninggikan bangunan, misalnya, seolah menjadi solusi, tetapi justru menormalisasi banjir dan melipatgandakan kerugian ketika bencana ekstrem datang.

Dalam kerangka kebencanaan, risiko adalah hasil interaksi antara bahaya dan kerentanan, yang dipengaruhi kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Tanpa peningkatan kapasitas ekologis sungai dan kapasitas sosial masyarakat, pengelolaan yang maladaptif justru mempercepat terjadinya bencana hidrometeorologi.

#Restorasi Sungai Sebagai Ketahanan Hidrometeorologi

Bencana adalah efek domino dari cara kita memperlakukan lingkungan. Rentetan banjir bandang menunjukkan sungai tengah “memprotes” karena ruang hidupnya dirampas. Di sinilah restorasi sungai menjadi harga mati.

Restorasi adalah upaya memulihkan lingkungan agar berfungsi kembali sebagaimana semula (Suryatmojo, 2025). Ia bukan sekadar bersih-bersih sampah atau mempercantik sempadan dengan taman, melainkan upaya sistematis mengembalikan sungai ke kondisi alaminya.

Belajar dari Eropa, banyak negara berlomba memulihkan ekosistem sungai. Restorasi Sungai Rhine menjadi contoh pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga riset. Pasca banjir besar 2021, UNU-CRIS, UNU-EHS, dan UNU-MERIT meluncurkan “Inisiatif Ketahanan Iklim UNU” untuk mendorong adaptasi, inovasi, dan transformasi berbasis pengetahuan.

Pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) menjadi strategi kunci memperkuat ketahanan hidrometeorologi. Sungai dan hutan yang sehat mampu menyerap curah hujan lebih baik, mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kualitas udara dan air.

Di Indonesia, ini berarti menata ulang tata ruang sungai, menjadikan lahan sebagai area tangkapan banjir, serta mengelola hutan dengan orientasi mitigasi risiko bencana.

Pemulihan sungai bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi ketidakpastian iklim secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan pengalaman global, pengetahuan lokal, serta prinsip keadilan sosial dan gender, restorasi sungai dapat menjadi fondasi ketahanan hidrometeorologi – menjadikan sungai kembali sebagai sumber kehidupan, bukan sumber bencana. ***

*) Mohammad Alaika Rahmatullah,dalah Kepala Divisi Riset dan Kampanye Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton