Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK: Dari Mutasi Jabatan hingga Tangan Kanan yang Baru Dilantik

BELUM genap seminggu usai melantik orang kepercayaannya jadi direktur BUMD, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko justru dilantik KPK dalam operasi tangkap tangan. Malam itu, Jumat (7/11/2025), bukan pesta pelantikan yang berlangsung, tapi pesta rompi oranye. Dan kali ini, panggungnya bukan di Graha Pemkab.

Drama politik Ponorogo, Jawa Timur, memasuki babak baru. Setelah jadi simbol “kabupaten budaya”, kini Sugiri Sancoko membawa Ponorogo masuk ke dalam peta “kabupaten yang kena OTT”. Ironisnya, OTT ini disebut terkait mutasi jabatan. Rupanya bukan hanya wayang yang bisa diatur perannya, tapi juga birokratnya.

#Malam Panjang di Bumi Reyog

Udara di Ponorogo mungkin masih beraroma es dawet Jabung yang masyhur itu, dengan rasa manis dan segar,  setelah siang karena terik panas.  Tapi di satu sudut kota, aroma tegang menyelimuti. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK tiba-tiba bergerak cepat, menyergap sejumlah orang, termasuk Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dikutip dari Antara.

Belum ada penjelasan detail. Yang jelas, tim KPK saat itu masih “berkeliaran” di lapangan, melakukan penggeledahan dan pengumpulan barang bukti. Dalam aturan mainnya, lembaga antirasuah ini punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum sang bupati. Tapi publik sudah mulai mereka-reka: “Jabatan apa yang bikin Sugiri kejebak?”

#Mutasi Jabatan, Bukan Mutasi Nasib

Jawabannya mulai muncul dari mulut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Katanya, OTT itu terkait mutasi dan promosi jabatan. Jelasnya, ada dugaan jual-beli jabatan. Sederhananya, jabatan birokrat di Ponorogo bisa jadi bukan hasil prestasi, tapi hasil transaksi.

“Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang. Tujuh (7) orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ungkap Fitroh.

Kalau benar begitu, maka Ponorogo bukan cuma punya “Reyog” yang diatur lewat gamelan, tapi juga birokrasi yang diatur lewat rekening.

Beberapa sumber menyebut, kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam perpanjangan masa jabatan Direktur RSUD dr. Hardjono Ponorogo. Kalau dulu RSUD ramai karena antrean pasien, kini ramai karena antrean penyidik.

#Kokoh, Orang Kepercayaan yang Tumbang Cepat

Seolah belum cukup dramatis, KPK kemudian membawa satu orang tambahan ke Jakarta keesokan harinya, Sabtu (8/11/2025). Namanya Kokoh Priyo Utomo. Orang ini bukan sembarang staf — ia disebut sebagai tangan kanan Sugiri.

Yang menarik: Kokoh baru saja dilantik jadi direktur BUMD milik Pemkab Ponorogo, hanya beberapa jam sebelum ditangkap.

Kalau biasanya pejabat baru dapat bunga ucapan, Kokoh malah dapat surat panggilan.
Dari “selamat menempati jabatan baru” jadi “selamat diperiksa di Gedung Merah Putih”.

Kokoh dikenal sebagai tim sukses Sugiri saat Pilkada 2024, dan kini mereka sukses juga — tapi dalam urusan OTT.

Publik Ponorogo pun mulai bergumam di media sosial, “Wes ra kuat nonton sinetron politik iki, episodenya luwih seru ketimbang Reyog Full Moon.”

#Tahun Sibuk KPK, Tahun Suram Kepala Daerah

OTT terhadap Sugiri Sancoko ini adalah yang ketujuh kalinya dilakukan KPK sepanjang 2025. Tahun ini, lembaga antirasuah tampak seperti sedang “tur keliling nusantara”.

Dari Ogan Komering Ulu (Maret), Sumatera Utara (Juni), Kolaka Timur (Agustus), Jakarta (dua kali di bulan yang sama), Kementerian Ketenagakerjaan (20 Agustus), sampai Riau (3 November).

Dan kini, giliran Ponorogo. KPK seperti punya pola, semakin banyak pejabat bicara soal “reformasi birokrasi”, semakin cepat mereka masuk radar OTT.

Dulu, korupsi dibungkus proyek, sekarang dibungkus mutasi. Kalau dulu suapnya lewat amplop, sekarang bisa lewat “ucapan selamat” dan “SK pelantikan”.

Di tengah situasi ini, publik makin lelah. Tapi KPK tampaknya masih punya semangat bak mahasiswa baru.

Bahkan, kalau tren ini berlanjut, 2025 bisa jadi tahun dengan jumlah kepala daerah terbanyak yang “dilantik” KPK — bukan oleh Presiden.

#Dari Reyog ke Rompi Oranye

Bagi warga Ponorogo, ini tentu bukan kabar yang membanggakan. Sugiri Sancoko dulunya dielu-elukan sebagai sosok yang membawa Ponorogo ke era baru. Tapi kini, citra itu berubah jadi cerita lama, pejabat, kekuasaan, dan korupsi yang berulang.

Dalam panggung besar bernama birokrasi, Sugiri tampak seperti dalang yang terseret ke panggung sendiri.

Dan KPK, tanpa gamelan, memainkan gending pembuka, “Tangkap Bupatinya, amankan buktinya.”

Reyog mungkin tetap menari di alun-alun, tapi Ponorogo hari ini punya dua wajah,
satu, penuh warna budaya; satunya lagi, warna oranye khas tahanan KPK.***