MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto baru saja menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, Jumat (3/10/2025).
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari ritual demokrasi tiga bulanan—biar data pemilih nggak ngaco waktu pemilu datang.
“Ini pleno ketiga di triwulan III, kami lakukan setiap tiga bulan sekali,” ujar Ahmad Febrianto, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Mojokerto.
Setiap tiga bulan, data pemilih diobrak-abrik lagi: siapa yang pindah, siapa yang baru punya KTP, sampai siapa yang sudah meninggal tapi masih nongkrong di daftar pemilih. Semua dicatat, semua diinput ulang.
#Naik-Turun, tapi Nggak Goyang
Febri bilang, perubahan data kali ini nggak terlalu signifikan. “Fluktuasinya kecil, karena yang keluar dan masuk hampir seimbang,” jelasnya.
Artinya, nggak ada lonjakan besar, tapi tetap ada pergerakan. Ada pemilih pemula yang baru punya KTP, ada juga purnawirawan TNI dan Polri yang kini kembali berhak memilih.
Dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, perubahannya merata—kadang karena pindah domisili, kadang karena ya… takdir.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Pemutakhiran ini jadi fondasi buat triwulan berikutnya. Biar waktu masuk tahap penetapan DPT nanti, KPU nggak panik bongkar-bongkar data kayak cari nama di daftar hadir reuni sekolah.
#Bawaslu: Hati-hati, Jangan Sampai Ada Pemilih “Gaib”
Tapi di sisi lain, Bawaslu Mojokerto nggak mau kecolongan. Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Deni Mustofa, memberi catatan tajam:
“Masih ada masyarakat yang sebenarnya sudah meninggal, tapi namanya masih nongol di DPT. Ini harus segera dibersihkan,” tegasnya.
Bawaslu janji bakal terus mengawasi. Karena pemilu yang jujur bukan cuma soal logistik dan kotak suara, tapi juga soal daftar pemilih yang benar-benar hidup.
KPU pun menegaskan, proses pembaruan data ini bakal terus berjalan sampai menjelang Pemilu. Tujuannya sederhana tapi penting: biar nanti, waktu nyoblos, yang milih benar-benar warga Mojokerto yang nyata—bukan nama yang tinggal di batu nisan.***
