Ratusan korban meninggal, ratusan lainnya hilang. Banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka menganga. Di tengah kepungan duka dan krisis logistik, tekanan kepada Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional semakin keras terdengar dari berbagai penjuru.
#Air Bah yang Merebut Nyawa: Kisah Duka dari Palembayan
Tragedi yang menimpa tiga provinsi di Sumatra bukan sekadar rangkaian data bencana. Di balik angka-angka itu ada kisah keluarga yang tercerabut dari akar kehidupannya. Di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar, air bah merenggut hari-hari Erik Andesra.
Dalam hitungan menit, ia kehilangan ibunya, Ernita (58), yang ditemukan dalam keadaan masih mengenakan mukena.
“Mama saya meninggal dalam keadaan salat,” kata Erik lirih yang dikutip BBC Indonesia.
Ia menceritakan bagaimana rencana sederhana untuk merantau ke Pasaman berubah menjadi perjalanan memilukan mencari jasad anggota keluarga yang hilang. Lima orang keluarganya lenyap disapu galodo yang datang pada Kamis (27/11/2025), bencana yang menghancurkan pemukiman, menelan jembatan, dan meninggalkan endapan batu-batu raksasa di aliran sungai.
Hari itu, jalan menuju rumah ibunya tergenang lumpur setinggi dada. Rumah yang biasanya menyambutnya lenyap tanpa sisa. “Setiap ada penemuan jenazah, saya terus melihat wajah jenazah itu,” ujarnya.
Pencarian demi pencarian akhirnya mengantar Erik pada kepastian pahit: ibunya ditemukan dalam kondisi yang menunjukkan betapa cepat bencana itu datang dan betapa tak berdayanya manusia di hadapan alam yang murka.
#Angka-angka Kematian yang Menggetarkan dan Daerah yang ‘Angkat Tangan’
BNPB merilis data memilukan, 442 orang meninggal dan 402 lainnya masih hilang di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kerusakan infrastruktur meluas, jembatan putus, jalan tertutup longsoran, listrik padam total, dan jaringan komunikasi lumpuh.
Di banyak kecamatan, warga terisolasi berhari-hari. Pemerintah daerah terang-terangan mengaku kewalahan.
Gubernur Aceh, Muzakir, pada Kamis (27/11/2025) mengatakan bahwa daerahnya sudah “tak mampu menangani sendiri”. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, bahkan mengungkap fakta muram, “Dua hari dua malam rakyat kami tidak makan.”
Situasi itu memunculkan insiden penjarahan di gudang Bulog dan minimarket di Sibolga, Sumut.
Menurut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, tindakan warga itu bukan kriminalitas, melainkan usaha bertahan hidup di tengah nihilnya bantuan. “Mereka kehilangan semua. Pemerintah daerah juga sudah kewalahan,” ujarnya.
Kelangkaan logistik memaksa warga saling bantu dengan apa yang tersisa. Tapi pertanyaannya: sampai kapan?
#Desakan Masyarakat Sipil: “Indikator Bencana Nasional Sudah Terpenuhi”
Di tengah kondisi kacau itu, desakan agar Presiden Prabowo menetapkan status bencana nasional semakin kuat. LBH Aceh, LBH Medan, dan LBH Padang, bersama jaringan masyarakat sipil di daerah terdampak, menyatakan bahwa syarat-syarat dalam UU Penanggulangan Bencana telah terpenuhi.
Direktur LBH Aceh, Aulia Wafisah, menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan hanya soal simbol. Status itu akan membuka akses personel tambahan, peralatan besar, dan pendanaan yang lebih masif dari pusat. “Sekarang warga bantu warga. Tapi situasi seperti ini tidak bisa terus begini,” tegasnya.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Irvan dari LBH Medan menilai pemerintah lamban dan tak memiliki perspektif kebencanaan yang memadai. “Di situasi darurat seperti sekarang, negara justru tidak tampak. Sampai warga harus menjarah untuk makan,” katanya.
Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi, menambahkan bahwa kerusakan infrastruktur sangat masif dan pemulihan akan sangat bergantung pada dukungan pusat. “Ini titik krusial. Siapa yang bisa bertanggung jawab kalau bukan pemerintah pusat?”
Desakan yang sama juga disampaikan anggota DPR dapil Aceh, Nasir Djamil. Menurutnya, Presiden harus segera mengambil langkah tegas demi mempercepat bantuan dan menghindari jatuhnya korban tambahan.
#Mengapa Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan?
BNPB belum memberikan jawaban tegas. Juru bicara BNPB, Abdul Muhari, hanya merujuk pada pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh menetapkan status keadaan darurat bencana nasional.
Namun pertanyaan masyarakat tetap menggantung, apa yang membuat keputusan itu belum diambil?
Beberapa analis menilai bahwa pertimbangan politik sering kali menyelimuti keputusan penetapan status nasional. Misalnya soal beban fiskal, hubungan pusat-daerah, atau kekhawatiran akan dampak ekonomi.
Namun, bagi warga yang tak memiliki akses pada makanan, obat-obatan, atau bahkan tempat tinggal, diskusi itu tidak relevan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian hadirnya negara.
Sementara itu, proses penanganan terus berjalan dengan segala keterbatasan. Tim SAR gabungan berupaya membuka akses ke desa-desa terisolasi, sementara relawan membangun dapur umum dadakan.
Di satu sisi, upaya ini menunjukkan kekuatan solidaritas warga. Di sisi lain, kondisi ini membuka fakta bahwa daerah tidak sanggup menanggulangi bencana sebesar ini sendirian.
Setiap jam yang berlalu memperkecil peluang menemukan korban hilang dalam kondisi selamat. Setiap hari yang terlewati tanpa bantuan logistik memperbesar risiko krisis kemanusiaan.
Di tengah duka yang menguasai daratan Sumatra, desakan agar negara memikul tanggung jawab lebih besar semakin tak terbantahkan.
Karena bagi warga yang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan, negara hadir tidak cukup hanya dalam bentuk janji – tetapi tindakan nyata.***
