Dialog Nasional Festival Tiga Sungai: DAS Bulukumba Terancam Banjir, Kekeringan, dan Tambang Pasir

• Tiga DAS Bulukumba menghadapi ancaman banjir, kekeringan, longsor, sedimentasi, pencemaran, dan tambang pasir.
• Sebanyak 425,03 hektare kawasan Ujung Loe berisiko tinggi mengalami banjir di hilir DAS Balantieng.
• Kekeringan mengancam 2.738,56 hektare wilayah Rilau Ale atau mencapai 13,36 persen kawasannya.
• DAS Balantieng menghadapi lima ancaman ekologis: sedimentasi, banjir, longsor, kekeringan, dan pencemaran sekaligus.
• Pemuda didorong membangun komunitas sungai untuk memantau, mendokumentasikan, dan menyebarkan kondisi tiga DAS Bulukumba.

 ANCAMAN banjir dan kekeringan kini membayangi tiga daerah aliran sungai (DAS) utama di Kabupaten Bulukumba, yakni DAS Bialo, Bijawang, dan Balantieng. Isu krusial ini menjadi sorotan utama dalam Dialog Nasional Aksi Pemuda Menjaga Sungai Nusantara yang berlangsung pada rangkaian Festival Tiga Sungai, Ahad (9/8/2026).

Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, menegaskan bahwa ketersediaan air bersih dari PDAM tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu, kelestarian dan kebersihan sungai menjadi kunci utama untuk menjaga pasokan air daerah.

“Kalau hanya mengandalkan sumber air PDAM, tentu tidak cukup,” ujar Edy Manaf dalam sambutannya.

Pria yang akrab disapa Puang Edy ini menambahkan, keberadaan sungai masih menjadi tumpuan utama masyarakat agraris. Namun, keterbatasan akses air sungai membuat sektor pertanian kini semakin bergantung pada sumur bor. Perubahan tata guna lahan juga memperparah kondisi ini, di mana banyak lahan pertanian yang dulunya berada di wilayah atas kini bergeser ke kawasan yang lebih rendah.

Selain itu, perubahan bentang sungai yang makin melebar membuat alirannya tidak selalu sampai ke kawasan hilir meski pasokan air di bagian hulu melimpah. Edy juga menyoroti aktivitas tambang galian pasir yang berpotensi merusak fisik dan aliran sungai.

“Festival Tiga Sungai dan hasil dialog nasional ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masuk dalam program pembangunan daerah. Keseimbangan ekosistem harus menjadi prioritas utama kebijakan lingkungan, dan penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor karena kerusakan sungai tidak mengenal batas administrasi,” tegasnya.

#Tekanan Pencemaran Limbah dan Alih Fungsi Hutan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Telapak Indonesia, Prigi Arisandi, menyoroti persoalan sungai yang kian tertekan oleh tingginya aktivitas manusia, khususnya limbah industri dan sampah plastik.

Prigi mendorong generasi muda untuk mengambil peran aktif dengan membentuk komunitas pemantau sungai berbasis aksi lapangan dan dokumentasi.

“Anak muda harus membuat komunitas untuk melakukan kegiatan di sungai dan mendokumentasikan kondisinya di wilayah masing-masing, baik melalui video maupun artikel tulisan secara rutin. Dengan memanfaatkan media sosial, temuan kondisi sungai dapat menyebar lebih luas dan membangun kesadaran publik,” kata Prigi.

Sementara itu, Direktur Balang Institute, Junaidi Hamdani, memaparkan bahwa DAS Bulukumba menghadapi tekanan ekologis berat akibat alih fungsi hutan.

Di kawasan DAS Balantieng, misalnya, penurunan fungsi tutupan lahan telah memicu berbagai ancaman ekologis sekaligus, mulai dari sedimentasi, banjir, longsor, kekeringan, hingga pencemaran.

Berdasarkan data kerawanan Balang Institute:

• Kecamatan Ujung Loe (Hilir DAS Balantieng): Mengalami kerawanan banjir cukup tinggi dengan luas kawasan terdampak mencapai 425,03 hektare.
• Kecamatan Rilau Ale: Menghadapi ancaman kekeringan mencapai 2.738,56 hektare (13,36 persen dari wilayahnya).

“Krisis sungai adalah krisis tata governance atau tata kelola. Tekanan ekologis meningkat ketika tata kelola sungai melemah. Oleh sebab itu, suara dan keterlibatan komunitas harus diakomodasi ketika pemerintah menentukan kebijakan masa depan DAS,” jelas Junaidi.

#Peningkatan Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Mewakili Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Jeneberang Saddang, Penyuluh Kehutanan Dr. Abd. Kadir W., S.Hut., M.Si., memaparkan sejumlah program rehabilitasi kawasan DAS yang terus digalakkan untuk menekan risiko longsor dan alih fungsi hutan.

“BPDAS mendorong pemulihan lingkungan melalui kerja sama dengan Kelompok Tani Hutan. Masyarakat kami dorong melakukan pembibitan tanaman secara mandiri, kemudian bibitnya dapat diajukan untuk mendukung penanaman di wilayah yang rusak,” ujar Kadir.

Forum Dialog Nasional ini sukses mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas pemuda, serta lembaga pengelola DAS. Rekomendasi yang dihasilkan dari dialog ini diharapkan dapat menjadi rujukan nyata bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sungai secara berkelanjutan.***