- Penundaan konferensi Ansor Mojokerto memunculkan pertanyaan kader mengenai alasan keputusan, transparansi pengurus, dan kepastian jadwal pelaksanaan konferensi berikutnya.
- Kader mempertanyakan status akreditasi PC GP Ansor Mojokerto dan kemungkinan kaitannya dengan persyaratan pencalonan kembali ketua petahana dalam konferensi.
- Pengurus diminta membuka dasar keputusan penundaan, menjelaskan dokumen akreditasi, serta memastikan seluruh tahapan konferensi berjalan sesuai aturan organisasi dan prinsip demokrasi kader.
PENUNDAAN Konferensi Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Mojokerto memunculkan pertanyaan di kalangan kader. Mereka meminta penjelasan mengenai alasan penundaan, dasar pengambilan keputusan, hingga transparansi informasi terkait agenda penting organisasi.
Sebelumnya, informasi penundaan beredar melalui pesan siaran (broadcast) WhatsApp. Perkembangan berikutnya, surat resmi pemberitahuan penundaan tertanggal 20 November 2026 telah dibagikan kepada para Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Ketua Pimpinan Ranting (PR) GP Ansor se-Kabupaten Mojokerto.
Namun, surat itu belum menjelaskan secara terperinci alasan penundaan maupun pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan. Penundaan juga berlangsung selama beberapa hari dan diperkirakan mencapai sekitar satu minggu.
Kondisi ini membuat sejumlah kader meminta penjelasan terbuka dari struktur organisasi yang berwenang.
Rahmad Fadloli, Ketua GP Ansor Ranting Desa Bangun, Pungging mengatakan, kader pada prinsipnya menghormati setiap keputusan organisasi. Namun, keputusan strategis yang berdampak terhadap agenda organisasi perlu disertai penjelasan memadai.
“Kami menghormati mekanisme dan keputusan organisasi. Tetapi, ketika konferensi ditunda dalam rentang waktu beberapa hari hingga sekitar satu minggu, tentu kader perlu mengetahui alasan dan pertimbangannya. Surat pemberitahuan tertanggal 20 November 2026 memang sudah dibagikan kepada Ketua PAC dan Ketua PR se-Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi, surat itu belum menjelaskan alasan penundaan,” ujarnya dalam rilis, Minggu (22/11/2026).
“Keterbukaan informasi itu penting, agar seluruh kader mendapatkan penjelasan yang sama. Jangan sampai informasi yang tidak utuh, justru menimbulkan berbagai tafsir dan spekulasi di tingkat bawah,” kata Rahmad.
Keputusan Harus Transparan
Sementara itu, Muhammad Kholid Basyaiban, S.H., Bendahara GP Ansor Ranting Desa Bangun, berpendapat keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi.
Menurutnya, surat pemberitahuan semestinya menjelaskan alasan penundaan, dasar kewenangan, pihak yang mengambil keputusan, serta kepastian jadwal konferensi berikutnya.
“Dalam organisasi, keputusan yang berdampak luas semestinya dapat dijelaskan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini langkah penting, tetapi akan lebih baik apabila substansinya juga menerangkan alasan penundaan dan pertimbangan yang digunakan,” kata Kholid.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel
Selain apa yang disampaikan advokat muda dari Perkumpulan Advokat Indonesia itu, juga mendorong dengan serius, pelibatan para ketua dan pengurus ranting maupun cabang dalam pembahasan keputusan strategis melalui mekanisme musyawarah.
“Kita harus membedakan fakta, dugaan, dan kesimpulan. Isu mengenai kepentingan pihak tertentu maupun pencalonan kembali petahana, jangan buru-buru dianggap sebagai fakta, sebelum ada bukti dan klarifikasi resmi. Karena itu, pengurus organisasi perlu memberikan penjelasan, secara terbuka supaya tidak berkembang spekulasi yang justru merugikan organisasi,” kata Kholid bernada mengingatkan.
Ragukan Status Petahana
Pertanyaan lain pun muncul mengenai status akreditasi PC GP Ansor Kabupaten Mojokerto dan kaitannya dengan persyaratan pencalonan kembali ketua petahana.
Nuzulul Nur Rohman, Pengurus Harian PAC GP Ansor Kecamatan Pungging, mengatakan isu akreditasi menjadi salah satu pembicaraan di kalangan kader.
“Di tingkat kader, penundaan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satu hal yang ramai disinggung adalah apakah penundaan konferensi berkaitan dengan persoalan akreditasi PC GP Ansor Kabupaten Mojokerto, khususnya jika status akreditasi memiliki hubungan dengan persyaratan pencalonan kembali petahana,” ungkap Nuzulul.
Ia menegaskan, persoalan itu masih berupa pertanyaan yang berkembang di kalangan kader, bukan kesimpulan mengenai penyebab penundaan.
“Kami meminta penjelasan resmi mengenai status akreditasi PC GP Ansor Kabupaten Mojokerto, termasuk dokumen penetapannya, kapan akreditasi itu ditetapkan, serta apakah status tersebut memiliki kaitan dengan persyaratan pencalonan ketua dalam konferensi. Semua harus dijelaskan berdasarkan aturan organisasi dan dokumen yang sah agar tidak menimbulkan spekulasi di kalangan kader,” ungkapnya. ***