“No Viral No Justice”: Nestapa Siswa Gresik Terkena Peluru Nyasar dan Tembok Buntu Keadilan

Kasus peluru nyasar yang melukai dua siswa di Gresik memicu gelombang kemarahan publik, memperlihatkan krisis kepercayaan terhadap aparat dan tuntutan keadilan yang menguat.

Peristiwa peluru nyasar yang menimpa dua siswa SMPN 33 Gresik terjadi pada 17 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, Darrell Fausta Hamdani (14) dan rekannya, Renheart (14), tengah mengikuti kegiatan sosialisasi di mushala sekolah.

Tanpa peringatan, sebuah peluru diduga berasal dari latihan menembak di Lapangan Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, melesat hingga mengenai salah satu siswa. Kejadian itu sontak memicu kepanikan di lingkungan sekolah.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa lokasi latihan militer tersebut berjarak cukup jauh dari sekolah. Namun, dugaan peluru dapat keluar dari area latihan dan mencapai kawasan permukiman sipil menimbulkan pertanyaan serius terkait standar keamanan latihan militer.

Sejak kejadian itu, kondisi korban menjadi perhatian publik. Keluarga menyebut selain luka fisik, dampak psikologis juga dirasakan oleh anak. Hingga kini, proses pemulihan masih berlangsung.

Bukan hanya soal kronologi yang menjadi sorotan. Penanganan kasus setelah kejadian justru memicu polemik lebih besar.

#Proses Hukum Mandek dan Dugaan Intimidasi

Kasus ini menjadi terang, jika peristiwa itu benar terjadi, setelah diunggah oleh Narasi Daily di akun intagram 2 April 2026. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa keluarga korban masih berjuang mencari keadilan setelah berbulan-bulan.

Ibu korban, Dewi Murniati, bahkan mendatangi Jakarta untuk mengadu ke sejumlah lembaga negara. Ia merasa proses hukum di daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sejumlah tudingan juga muncul, termasuk dugaan intimidasi terhadap pihak keluarga. Hal ini menjadi salah satu pemicu kemarahan publik, karena alih-alih mendapatkan perlindungan, korban justru disebut mendapat tekanan.

Belum ada kejelasan menyeluruh terkait siapa yang bertanggung jawab secara langsung atas peluru tersebut. Di sisi lain, transparansi penanganan kasus dinilai minim.

Sejumlah pihak menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam insiden yang melibatkan aparat. Terlebih, kejadian ini menyangkut keselamatan warga sipil, khususnya anak-anak.

Desakan untuk dilakukan investigasi independen pun menguat. Publik menuntut adanya kejelasan, baik terkait sumber peluru, prosedur latihan, hingga pertanggungjawaban institusi.

#Ledakan Reaksi Warganet dan Krisis Kepercayaan

Unggahan mengenai kasus ini langsung dibanjiri ribuan komentar warganet. Nada yang muncul didominasi kemarahan, kekecewaan, dan sinisme terhadap aparat.

Seorang pengguna dengan akun @wardhana.hendra menulis, “Selain menyiram air keras, membuat koperasi, mengintimidasi, apalagi keterampilan mereka?” Komentar ini mencerminkan kekecewaan terhadap dugaan pola intimidasi oleh oknum aparat.

Komentar lain dari akun @ifaaz_el menyoroti sikap aparat yang dinilai tidak menunjukkan empati. Ia menyebut bahwa permintaan maaf dan tanggung jawab seharusnya menjadi langkah awal, bukan justru intimidasi terhadap korban.

Sementara itu, akun @irfanmdn03 secara langsung menandai sejumlah pejabat negara dan lembaga, mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh. “Mohon dilakukan penyelidikan… pihak keluarga korban masih mencari keadilan selama berbulan-bulan,” tulisnya.

Namun, sebagian warganet pesimistis. Akun @azdkh_ menilai kasus semacam ini kerap berakhir tanpa kejelasan. “Jangan harap ditindak… berusaha dihilangkan beritanya,” ujarnya.

Respons resmi dari pihak terkait hingga kini dinilai belum cukup menjawab tuntutan publik. Pernyataan yang ada masih bersifat normatif, tanpa rincian langkah konkret penyelesaian kasus.

#Gelombang Kritik dan Tuntutan Keadilan

Sementara itu akun @ferdyans4h menulis, “Viralkan terus kalau perlu ngadu ke DPR, no viral no justice.” Pernyataan ini menggambarkan persepsi publik bahwa tekanan media sosial menjadi alat penting untuk mendorong penegakan hukum.

Komentar senada datang dari akun @susinurh_, yang menyebut, “Apa-apa harus viral dulu.” Kritik ini menyoroti lemahnya sistem respons awal terhadap kasus yang melibatkan aparat.

Di sisi lain, ada pula yang mencoba melihat persoalan secara lebih objektif. Akun @ayam.gorweng_udh_dimakan menilai, jika sejak awal pelaku mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, konflik tidak akan berkepanjangan. “Pelaku menyesal dan siap dihukum,” tulisnya sebagai harapan.

dominasi komentar bernada kritik menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Bahkan, beberapa komentar menyamakan perilaku aparat dengan tindakan semena-mena terhadap rakyat kecil.

Seperti pada akun @nadijunaidi585 menyebut intimidasi sebagai “gaya bawaan” saat berhadapan dengan masyarakat. Sementara akun @senjapagies menilai kasus internal kerap diselesaikan secara tertutup, tanpa transparansi.

Meski demikian, tidak semua komentar bersifat negatif. Beberapa warganet memberikan dukungan kepada keluarga korban. Akun @ruslanmaya menulis, “Terima kasih sudah vokal dan berani… semoga mendapat pendampingan hukum yang baik.”

Dukungan ini menunjukkan adanya empati publik terhadap korban sekaligus dorongan agar kasus ini terus dikawal.

#Antara Kepercayaan Publik dan Reformasi Institusi

Kasus peluru nyasar di Gresik menjadi cermin hubungan yang kompleks antara masyarakat dan aparat negara. Di satu sisi, ada tuntutan agar aparat bertindak profesional dan bertanggungjawab. Di sisi lain, ada persepsi bahwa kekuasaan kerap digunakan untuk melindungi diri sendiri.

Sejumlah warganet bahkan mengaitkan kasus ini dengan isu yang lebih luas, seperti peran militer dalam ruang sipil. Akun @abinyasasa menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam proyek sipil yang berpotensi memicu gesekan dengan masyarakat.

Komentar lain dari akun @mo.hirza menyindir dengan istilah “Nirfungsi TNI,” sebagai bentuk kritik terhadap peran yang dinilai tidak optimal.

Di tengah kritik tersebut, muncul pula harapan agar institusi terkait melakukan evaluasi internal. Transparansi, akuntabilitas, dan empati terhadap korban menjadi tuntutan utama.

Kasus ini belum menemukan titik terang. Namun satu hal yang pasti, perhatian publik tidak akan surut dalam waktu dekat. Selama keadilan belum ditegakkan, suara-suara di ruang digital akan terus bergema, menuntut jawaban yang lebih dari sekadar pernyataan formal.

#Antara Tanggung Jawab dan Kepercayaan Publik

Kasus peluru nyasar di Gresik bukan hanya soal insiden tunggal, tetapi juga tentang bagaimana negara merespons kesalahan yang berdampak pada warganya.

Dalam situasi seperti ini, transparansi, akuntabilitas, dan empati menjadi kunci. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus.

Gelombang reaksi di media sosial menjadi indikator bahwa publik tidak lagi pasif. Mereka menuntut kejelasan, bukan sekadar pernyataan normatif.

Hingga kini, keluarga korban masih menunggu kepastian hukum. Sementara itu, publik terus mengawasi, memastikan bahwa kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan.

Di tengah derasnya kritik, satu pesan yang berulang dari warganet cukup jelas: keadilan tidak boleh bergantung pada seberapa viral sebuah kasus.

Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas, termasuk latihan militer. Tanpa itu, risiko serupa bisa kembali terjadi.***