Rehabilitasi Bendung Jatimlerek Jombang Picu Kekhawatiran Petani yang Bergantung pada Irigasi Sungai Brantas

Rehabilitasi Bendung Karet Jatimlerek Jombang segera dimulai, tetapi perubahan desain dan potensi pengurangan debit akibat flushing memicu kecemasan ribuan petani. Penelusuran lapangan Selasa, 9 Desember 2025 menunjukkan keresahan mendalam terkait masa tanam dan risiko gagal panen.

#Tender Telah Menentukan Pemenang, tetapi Kekhawatiran Justru Meningkat

Rencana rehabilitasi Bendung Karet Jatimlerek di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, memasuki babak baru setelah pemenang tender diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Inaproc Kementerian PUPR.

Proyek bernilai pagu Rp 279,96 miliar itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang memberikan penawaran senilai Rp 268,4 miliar.

Meski proses masih berada pada masa sanggah hingga SPPBJ diterbitkan pada 19 Desember 2025, kejelasan bendung akan direhabilitasi telah menyebar cepat di kalangan masyarakat, terutama para petani yang selama ini bertumpu pada air irigasi Jatimlerek.

Keterangan sejumlah petani di Desa Jatimlerek, Karangmojo, dan Tanggungkramat menyatakan belum menerima penjelasan resmi mengenai rencana rehabilitasi tersebut.

Ketidakpastian ini menjadi pemicu utama keresahan mereka. Tak sedikit petani mempertanyakan, apakah rehabilitasi akan mengurangi suplai air secara drastis, kapan flushing dilakukan, dan apakah ada jadwal tanam alternatif yang harus mereka terapkan.

Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, menegaskan bahwa proyek sepenuhnya ditangani Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Menurut informasi awal yang diterimanya, bendung yang diresmikan Wakil Presiden H. Sudharmono, SH pada 27 September 1992  itu akan diubah dari sistem karet menjadi bendung gerak, model yang dinilai lebih tahan lama dan lebih aman terhadap risiko kebocoran.

Namun Bayu mengingatkan bahwa tender belum sepenuhnya final. “Kalau masih masa sanggah, artinya proses tender belum selesai,” ujarnya, Senin, 8 Desember 2025.

#Rentetan Kebocoran dan Kerugian Petani Jadi Latar Belakang Mendesak

Kerusakan Bendung Karet Jatimlerek bukan peristiwa baru, bahkan sudah berlangsung sejak awal 2000-an. Namun gangguan paling signifikan terjadi pada Mei 2024 ketika bentang karet nomor 6 bocor parah.

Elevasi air Sungai Brantas turun drastis, membuat air tidak lagi dapat masuk dengan optimal ke Intake Saluran Irigasi Jatimlerek. Akibatnya, 1.341 hektare sawah di Kecamatan Plandaan dan Ploso mengalami kekurangan air kritis.

Sejumlah petani masih menyimpan dokumentasi foto dan catatan kerugian pada musim kemarau 2024. “Kami kehilangan hampir satu musim tanam penuh. Tanaman layu, padahal pupuk sudah dipasang,” kata Sukardi, petani di Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan Selasa, 9 Desember 2025.

Ia mengungkapkan bahwa pendapatan keluarga menurun drastis karena biaya tanam tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Pada tahun 2016, BBWS Brantas sempat mengganti badan karet bendung, tetapi kebocoran kembali muncul. Pola kerusakan berulang ini mendorong Pemkab Jombang mengirimkan surat resmi usulan redesain bendung kepada BBWS.

Pemkab menilai bahwa penggunaan material karet tidak lagi relevan untuk kebutuhan jangka panjang jaringan irigasi Brantas yang menopang ribuan hektare lahan pertanian.

Opsi bendung gerak menjadi rekomendasi utama, mengacu pada keberhasilan model serupa di Rolak 9 Mojokerto dan Warutiri Kediri. Bendung gerak memiliki keunggulan dari sisi ketahanan, fleksibilitas pengaturan elevasi air, dan efisiensi dalam operasi harian.

#Rehabilitasi dan Flushing: Ancaman Sementara bagi 1.818 Hektare Sawah

Meski rehabilitasi dianggap langkah penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang irigasi, pekerjaan konstruksi dipastikan membawa dampak yang tidak kecil.

Bayu Pancoroadi mengonfirmasi bahwa pekerjaan berpotensi membutuhkan flushing atau penggelontoran air sungai untuk menurunkan elevasi di area kerja. Langkah teknis ini memungkinkan alat berat bekerja aman, tetapi dapat menurunkan debit air yang masuk ke saluran primer.

Flushing berpotensi memengaruhi suplai air untuk 1.818 hektare lahan pertanian yang tersebar di Desa Jatimlerek, Karangmojo, Purisemanding, Tanggungkramat, dan Jatigedong.

Petani di wilayah tersebut rata-rata mengaku belum mengetahui prosedur flushing ataupun skenario mitigasi dari BBWS. “Kalau flushing dilakukan saat padi baru tanam, bisa habis semua. Kami butuh jadwalnya dari sekarang,” ujar Triyono warga Tanggungkramat, Kecamatan Ploso, Rabu, 11 Deseber 2025.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika debit air menurun tanpa pemberitahuan, menyebabkan petani melakukan penyedotan manual dari drainase sekunder yang jauh lebih dangkal.

Beberapa petani bahkan berharap ada jeda waktu antara penandatanganan kontrak dan awal pekerjaan, agar mereka bisa menyesuaikan pola tanam.

#Menanti Transparansi Jadwal dan Mekanisme Mitigasi sebelum Kontrak diteken

Belum ada sosialisasi resmi mengenai rehabilitasi bendung kepada para petani. BBWS Brantas baru dijadwalkan melakukan koordinasi setelah kontrak ditandatangani pada 22 Desember 2025.

Proses ini menimbulkan kekhawatiran karena sosialisasi yang terlambat dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan masa tanam pertama 2026.

Bayu menegaskan bahwa sosialisasi kepada petani adalah kewajiban yang tidak dapat dilewatkan. “Mau tidak mau, ketika direhab akan ada flushing yang berdampak pada irigasi. Jadi setelah tanda tangan kontrak, baru dilakukan koordinasi yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi,” kembali kata Triyono.

Namun bagi petani, informasi yang datang setelah kontrak dianggap terlambat, mengingat penyesuaian pola tanam memerlukan waktu dan koordinasi lintas kelompok tani.

Sebagian petani meminta adanya kompensasi jika rehabilitasi menyebabkan gagal panen. Mereka menilai, proyek besar seharusnya menyertakan skema perlindungan sosial bagi komunitas terdampak.

Meski belum ada pernyataan resmi mengenai kompensasi, para petani berharap BBWS membuka ruang dialog lebih cepat dan transparan.***